Ditunggu Keberanian Pemerintah Berantas Mafia Minyak Goreng
JAKARTA (7 April): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Muhammad Farhan mengatakan, diperlukan kategori khusus daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. Dampak kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng dirasakan masyarakat yang benar-benar kurang mampu. "BLT ini program bantuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk mengatasi kondisi kedaruratan tertentu, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Farhan, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/4). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu menegaskan, pembagian BLT kepada masyarakat tidak menyelesaikan kelangkaan minyak goreng. "Kasus
Pemerintah Harus Antisipasi Kenaikan Harga Kepokmas
BANDUNG (4 April): Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan mengatakan, masyarakat diberatkan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok pada awal Ramadan. Bahkan rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan LPG 3 Kilogram terus membayangi. "Harga kepokmas (Kebutuhan Pokok Masyarakat) memang menunjukkan kenaikan. Harga minyak belum turun lagi. Ada kebahagiaan dan kekhawatiran jelang Ramadan yang selalu terjadi. Bahagia karena Ramadan selalu membahagiakan, tapi khawatir karena kenaikan harga kepokmas meroket," kata Farhan di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (2/4). Legislator NasDem itu menegaskan ada praktik yang merugikan publik dengan
Kemendag Gagal Atasi Kerumitan Minyak Goreng
BANDUNG (22 Maret): Harga minyak goreng yang naik di luar kewajaran semakin memperkuat asumsi bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak mampu mengatasi kerumitan harga minyak goreng. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan dalam keterangannya, Selasa (22/3). Farhan menilai, ketersediaan minyak goreng setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) masih merugikan masyarakat. Harga minyak goreng kemasan menembus Rp37 ribu per liter ditambah dengan kelangkaan minyak goreng curah subsidi yang meski murah, tetap dianggap merusak (keseimbangan) pasar. "Itulah bentuk kontraksi pasar dalam
Isu Penundaan Pemilu Kepentingan Pragmatis
JAKARTA (16 Maret): Isu penundaan pemilu semata berdasarkan pragmatisme sekelompok pihak. Partai NasDem tegas menolak isu yang dihembuskan sejumlah elite partai politik itu, kata anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan. "Kita membutuhkan pemilu untuk memastikan keberlanjutan legitimasi para penyelenggara negara lewat proses yang demokratis. Jangan sampai amanat reformasi dikorbankan untuk kepentingan pragmatis," kata Farhan, Selasa (15/3). Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat rancangan tahapan dan jadwal pemilu. Pemilu 2024 meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD provinsi,
Maksimalkan Potensi Ekonomi Digital dengan Regulasi Keamanan Data
JAKARTA (7 Maret): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan, besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia harus dimaksimalkan dengan perbaikan kualitas jaringan internet, regulasi yang mendukung dan keamanan data. Potensi ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai US$146 miliar. Presiden Joko Widodo bahkan memprediksikan kontribusi ekonomi digital Indonesia akan naik delapan kali di tahun 2030, yaitu sekitar Rp4.531 triliun. "Di balik potensi yang menggiurkan itu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Hal ini terkait dengan keamanan data
Farhan Nilai Jokowi Cerdas Berdiplomasi
JAKARTA (28 Februari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menilai Presiden Joko Widodo cerdas dalam berdiplomasi. Pujian itu ia lontarkan menanggapi pernyataan sikap Presiden yang disampaikan melalui akun twitter resminya pada hari pertama invasi Rusia ke Ukraina. Presiden Jokowi pada Kamis (24/2) mengeluarkan pernyataan resminya, bertepatan hari pertama invasi Rusia ke Ukraina. "Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia," cuit Jokowi di akun twitter resminya @Jokowi. "Jadi ini adalah diplomasi cerdas pemerintah Indonesia dalam 'addressing' perang dan eskalasi
Perang Fisik Jadikan Masyarakat Sipil Korban
JAKARTA (24 Februari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan prihatin dengan ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Perang fisik akan menimbulkan korban masyarakat sipil. “Saya prihatin karena ketegangan wilayah dan separatisme di Ukraina ber-eskalasi menuju perang fisik. Dalam setiap peperangan maka akan menimbulkan korban masyarakat sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik,” ujar Farhan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/2). Selain korban dari masyarakat sipil, tambah Farhan, peperangan di era globalisasi juga akan berdampak pada ekonomi dunia secara luas. “Dalam hal ini
Pemda Harus Terapkan Infrastruktur Penyediaan Akses Internet
JAKARTA (24 Februari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menilai pemerataan akses internet fiber optik di desa-desa tertinggal di Indonesia masih membutuhkan kepastian. Bahkan, tidak sedikit di pelosok-pelosok dan desa terpencil masih tak terjangkau akses sinyal provider. Untuk itu, Farhan mendorong pemerintah daerah harus lebih berani dalam berinovasi menerapkan infrastruktur teknologi menyediakan akses internet. "Pemerintah di daerah terutama kabupaten perlu lebih aktif menjalin komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memanfaatkan berbagai program nasional untuk diadopsi di daerah," ujar Farhan, Rabu
Pemda Harus Dukung Transformasi Digital
JAKARTA (16 Februari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung dan tidak menghambat transformasi digital yang dicanangkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pemda perlu menyelaraskan kebijakan pengadaan jaringan internet dalam melakukan transformasi digital. "Di beberapa daerah, kota besar sekalipun (seperti Bandung), inisiatif pemkot dalam penyediaan pendukung infrastruktur internet jadi tidak optimal karena tidak sinkron dengan program BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) Kominfo," kata Farhan di Jakarta, Rabu (16/2). Farhan mendorong Pemerintah Pusat dan daerah
Perlu Keberlanjutan Kerja Sama Indonesia-Turki
JAKARTA (15 Februari): Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bertemu dengan Duta Besar Turki untuk Indonesia, Aşkın Asan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2). Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Turki, Muhammad Farhan mengatakan, pertemuan tersebut kembali membuka keran komunikasi kedua negara yang terjalin sejak lama. Legislator NasDem itu menyebut pertemuan kali ini ialah bagian dari people to people diplomacy. Di antaranya membicarakan perkembangan hasil kunjungan bilateral Indonesia ke Turki tahun lalu. “Ditambah juga kemungkinan untuk mulai menyusun beberapa program yang