DPR Tunggu Ratifikasi Pembelian Jet Tempur Prancis
JAKARTA (14 Februari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan, DPR menunggu ratifikasi untuk mendapat penjelasan terkait pembelian pesawat tempur Dassault Rafale buatan Prancis oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). "Nanti saja kita tunggu saat ratifikasi," ujar Farhan dalam keterangannya, Sabtu (12/2). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu mengatakan, DPR ingin tahu rencana pembelian pesawat tempur oleh Kemenhan disesuaikan dengan MEF (Minimum Essential Force). "Tidak harus sampai ke detail jenis dan negara asalnya. Kami hanya perlu mengetahui
Pers Selamatkan Publik dari Hoaks
JAKARTA (11 Februari): Pers mampu menyelamatkan publik dari ketakutan oleh pemberitaan hoaks di masa pandemi Covid-19. Peran pers yang tetap konsisten membendung arus hoaks layak diapresiasi. Hal itu ditegaskan anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan pada momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2022. "Kepanikan yang tidak perlu berhasil kita hindari. Masyarakat menjadi lebih menyadari informasi yang benar dan tepat, sehingga media berhasil menjadi pemersatu bangsa menghadapi pandemi," kata Farhan, Kamis (10/2). Anggota Komisi I DPR itu menilai, pers sebagai salah satu pilar demokrasi diuji
DPR Harus Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Sebelum Berlaku
JAKARTA (3 Februari): Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menyatakan proses ratifikasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura masih membutuhkan waktu lama. Sebelum disetujui, Presiden Joko Widodo harus mengirimkan surat permohonan ratifikasi ke pimpinan DPR RI. "Lalu pimpinan DPR RI akan membentuk Pansus (Panitia Khusus) lintas komisi," jelas Farhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/2). Legislator NasDem itu melanjutkan, nantinya pansus akan membahas perjanjian yang ditandatangani antara Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Menteri Hukum Singapura, K Shanmugam tersebut. Setelah pansus menyepakati, pansus akan menyerahkannya
Pemprov Jabar Perlu Masifkan Vaksinasi Booster
JAKARTA (28 Januari): Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan vaksinasi booster dengan menyasar seluruh kelompok masyarakat, terutama di wilayah yang angka penularannya masih tinggi, kata anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi), Muhammad Farhan. Angka kasus harian Covid-19 varian Omicron mulai meningkat di Jawa Barat. Vaksinasi booster terus digenjot untuk mengantisipasi penularan. Namun, penyuntikan vaksin booster di Jabar masih diprioritaskan pada lansia dan anak berusia 6-11 tahun. "Hasil penelitian membuktikan bahwa adanya vaksinasi booster dapat meningkatkan imunitas berbagai varian, termasuk
Indonesia Mulai Kendalikan Ruang Udara di Kepri dan Natuna
JAKARTA (26 Januari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menilai Indonesia masih tetap akan bergantung pada Singapura meski wilayah udara kini dikendalikan Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati perjanjian penyesuaian pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR). Dengan adanya FIR, ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna yang lama dikendalikan Singapura kini di bawah kendali Indonesia. “Secara kedaulatan tetap terpenuhi, walaupun secara teknis kita masih tergantung pada Singapura,” kata Farhan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1). Farhan menjelaskan, salah
Panja RUU PDP Terancam Bubar
JAKARTA (26 Januari):Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum menemui jalan terang. Ia mengatakan, sampai saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut terkait pembahasannya. "Secara umum, program legislasi yang menyangkut informasi dan komunikasi masih perlu diselesaikan. Kebetulan semuanya merupakan draf dari pemerintah. Sampai saat ini RUU PDP belum bisa ke mana-mana," kata Farhan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1). Legislator NasDem itu belum melihat komunikasi antara pemerintah dan DPR RI terkait RUU PDP. Ia pun mendorong
Mayjen TNI Maruli Penuhi Kriteria Sebagai Pangkostrad
JAKARTA (24 Januari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menilai Mayjen TNI Maruli Simanjuntak memenuhi kriteria menjadi Pangkostrad. "Saya menghormati keputusan Panglima TNI, dan percaya bahwa Pak Maruli adalah pilihan terbaik untuk posisi Pangkostrad," kata Farhan kepada wartawan, Sabtu (22/1). Legislator NasDem itu menegaskan Mayjen Maruli tidak diragukan lagi kesetiaannya kepada Presiden. Terlebih jabatan sebelumnya yang diemban adalah Komandan Paspampres. "Pak Maruli memenuhi kriteria yang pas, karena Pangkostrad adalah sosok yang harus setia kepada Presiden. Semoga Pak Maruli mampu mengemban tugas ini
Kemenhan Harus Konsisten Bina Komcad
JAKARTA (21 Januari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) konsisten dalam melakukan pembinaan Komponen Cadangan (Komcad). "Kemenhan harus terus secara konsisten melakukan pembinaan dan pemberdayaan pada Komcad yang sudah ada," kata Farhan dalam keterangan persnya, Kamis (20/1). Legislator NasDem itu mengatakan pembentukan Komcad adalah kebijakan strategis yang melibatkan masyarakat dalam kerangka bela negara. Kebijakan itu harus dipahami sebagai pemberdayaan, bukan perekrutan. "Tentu saja kita membutuhkan Komcad sebagai bagian dari pertahanan negara," tukas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat
Negara Harus Jamin Pelayanan Kesehatan Korban Kekerasan Seksual
JAKARTA (19 Januari): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Hillary Brigitta Lasut meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, terutama Pasal 52 huruf R direvisi. Ia menjelaskan, revisi diperlukan karena Perpres tersebut tidak menjamin pelayanan kesehatan korban pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang. "Saya akan sampaikan ke Bapak Presiden Joko Widodo, agar Perpres tersebut diubah," ujar Hillary, Rabu (19/1). Menurut Legislator NasDem tersebut, Perpres itu perlu mengakomodasi jaminan kesehatan bagi korban pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang. "Kasihan masyarakat
Pangkostrad Harus Loyal kepada Presiden
JAKARTA ( 16 Januari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menegaskan pertimbangan utama untuk menjabat Pangkostrad adalah sosok yang punya loyalitas pada Presiden. "Kriteria loyalitas kepada Presiden menjadi penting karena Kostrad memiliki jumlah personel yang besar dan bisa dimobilisasikan oleh Pangkostrad," ujar Farhan dalam keterangan persnya, Minggu (16/1). Legislator NasDem itu meminta penentuan Pangkostrad baru dapat dilakukan sesegera mungkin. Mengingat penting dan strategisnya tugas yang diemban. "Jabatan Pangkostrad harus segera diisi sebagai bagian pergerakan gerbong regenerasi di tubuh TNI AD," tegas Farhan. Terkait