Anggota Komisi II DPR Tag

DENPASAR (12 Mei): Sinergi dalam menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sangat dibutuhkan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Bali agar pembangunan berjalan sesuai rencana. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali di Ruang Rapat Kanwil BPN Provinsi Bali, Senin (6/5). "Pemerintah pusat sudah mengimbau kepada pemerintah daerah melalui kemampuan APBD-nya agar bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan masalah RDTR,"

JAKARTA (18 Maret): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman menyoroti perdebatan terkait jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bisa diisi TNI/Polri berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Menurut Amin, harus dirumuskan aturan bahwa TNI/Polri hanya bisa mengisi jabatan-jabatan tertentu dan atas permintaan kementerian dan lembaga. Seperti diketahui, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen ASN yang tengah digodok Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengundang polemik terkait jabatan TNI/Polri. Persyaratan jabatan ASN bisa diisi TNI/Polri akan diperketat agar tidak

JAKARTA (26 Februari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman mengungkapkan, usulan pemisahan waktu penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional dan lokal bisa menjadi opsi pembahasan di DPR saat evaluasi bersama penyelenggara pemilu. Amin juga menguraikan, desain ulang pemilu serentak yang melibatkan pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD, dalam satu hari perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk aturan dalam perundang-undangan. "Yang jadi persoalan, kan, dari sisi teknisnya. Pemilu lima kotak itu membuat beban kerja yang sangat berlebih bagi penyelenggara. Kalau

JAKARTA (23 Februari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman menegaskan akan menindaklanjuti temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) soal penyelenggaraan Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dianggap gagal membuat kebijakan pengurangan beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). "Saat ini kan masih reses. Setelah sidang dibuka nanti tentu saya akan mendorong agar Komisi II prioritaskan evaluasi penyelenggaraan pemilu dengan memanggil KPU," ungkap Aminurokhman, Kamis (22/2). Seperti diketahui, sejak lima hari pascapemungutan suara Pemilu 2024 pada Senin (19/2),

SURABAYA (13 Februari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman mengapresiasi peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur dalam menjaga netralitas Aparatur Sipin Negara (ASN) dan kepala desa. Hal itu disampaikannya saat Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, pekan lalu. “Setelah kami mendengar pemaparan Bawaslu Jatim, kami memberikan apresiasi atas perannya dalam menjaga netralitas ASN dan kepala desa. Bawaslu telah mencegah dan menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa. Kami berharap Bawaslu jangan pernah bosan dalam

PADANG (1 Februari): Pemilih yang belum mendapatkan KTP secara fisik tapi sudah terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) diharapkan tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) yang tertera pada kartu keluarga (KK). Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman saat Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI di Padang, Sumatera Barat, Selasa (30/1). Aminurokhman mengaku mendapatkan aspirasi di lapangan terutama di wilayah (Indonesia) timur, bahwa sejumlah pemilih belum memiliki legalitas berupa KTP fisik, sampai saat

JAKARTA (29 Januari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman meminta KPU RI mengambil langkah tegas dan tepat terkait dugaan adanya pemotongan anggaran yang terjadi saat pelantikan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Amin menyayangkan hal tersebut terjadi, karena menurutnya, KPU sudah menghitung alokasi anggaran untuk belanja pemilu secara detail sampai dengan putaran yang terakhir dan penetapan hasil. Seharusnya, pemotongan anggaran tersebut tidak semestinya terjadi. “Sehingga kalau ada kegiatan, misalnya pelantikan KPPS dan seterusnya, sampai ada pemotongan hak-hak KPPS,

JAKARTA (18 Januari): Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mengingatkan pemerintah agar secara cermat menyusun status honorer yang nantinya akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan Paruh Waktu. Menurut dia, hal ini diperlukan guna menghindari diskriminasi antarsesama pegawai honorer. ”Perlu dikaji secara detail dan komprehensif agar tidak salah di dalam mengualifikasikan (PPPK) paruh waktu dan penuh waktu. Pemerintah juga harus mempertimbangkan itu semua agar tidak ada diskriminasi. Mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan status PPPK,” kata Amin di Gedung