NasDem Dukung Lembaga Adat Betawi Masuk RUU DKJ
JAKARTA (27 November): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima perwakilan tokoh masyarakat adat betawi yang terhimpun dalam Kaukus Muda Betawi, di Ruang Rapat Fraksi Partai NasDem, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (24/11). Tokoh-tokoh betawi tersebut menyampaikan aspirasi terkait pembentukan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Kamran Muchtar Podomi, menyampaikan bahwa NasDem sejalan dengan aspirasi Kaukus Muda Betawi untuk kemajuan kebudayaan serta kelembagaan Betawi untuk masuk dalam RUU (DKJ). "Partai NasDem
Revisi UU Pilkada Bahas Percepatan Jadwal Hingga Pelantikan DPRD
JAKARTA (23 November): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, mengatakan akan ada dua hal utama yang dibahas dalam revisi UU Pilkada yakni terkait percepatan pelaksanaan pilkada dan jadwal pelantikan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota yang terpilih. "Setelah disetujui di rapur (rapat paripurna), maka yang akan dibahas utamanya seperti yang sudah disepakati di Badan Legislasi, poin revisinya memajukan pelaksanaan pilkada dari November ke September," ujar Amin dalam keterangannya, Rabu (22/11). Jadwal pelantikan serentak anggota legislatif yang terpilih, baik di tingkatan DPRD provinsi, maupun kabupaten/kota,
NasDem Usul THK2 Langsung Dikonversi Jadi PPPK
JAKARTA (16 November): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, mengusulkan agar Tenaga Honorer K2 (THK2) langsung dikonversi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa perlu melalui tes. "Kalau saya usul THK2 ini sudah langsung dikonversi saja jadi PPPK. Kenapa kita harus tes lagi?" kata Amin dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/11). Menurut Amin, pegawai honorer kategori THK2 rata-rata memiliki pengabdian yang cukup lama
Pemberhentian Anwar Usman Ingatkan Hakim Lebih Hati-Hati
JAKARTA (9 November): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Amin menilai putusan itu tepat karena Anwar Usman sudah terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Diharapkan, putusan tersebut dapat memberi efek jera dan sebagai pengingat bagi para hakim dan penegak hukum dalam mengambil keputusan. “Amar putusan terkait Ketua MK yang diberhentikan dari jabatannya sudah cukup proporsional. Sanksi itu sesuai karena ada pelanggaran etik berat. Sehingga hakim-hakim di MK ke
NasDem Minta KPU Perhatikan TPS Khusus di Kampus
SURABAYA (5 Oktober): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman meminta KPU memperhatikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di lokasi seperti kampus-kampus. Mengingat populasi pemilih muda di tahun pemilu nanti akan signifikan terhadap total pemilih nasional. "Dari catatan saya di Surabaya ini TPS khusus hanya di beberapa tempat seperti lapas, kemudian kalau ada permintaan khusus," ungkap Amin seusai melakukan kunjungan kerja reses ke Surabaya di Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Rabu (4/10). Amin mengamati fenomena di Surabaya dan kota-kota besar lainnya bahwa banyak
NasDem Berharap Aturan tentang Netralitas ASN Ditegakkan secara Konsisten
JAKARTA (25 September): Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, berharap larangan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membuat unggahan, mengomentari, membagikan, menyukai, hingga bergabung atau follow dalam grup/akun pemenangan peserta pemilu dapat diterapkan secara konsisten. Pernyataan itu dikemukakan menanggapi aturan soal netralitas ASN menjelang Pemilu 2024 yang secara detail mengatur tentang penggunaan media sosial oleh ASN. “Kalau aturan ini konsisten dijalankan dan berlaku pada semua orang, ya bagus. Berarti pemerintah punya komitmen untuk menjaga netralitas ASN,” ungkap Aminurokhman di Jakarta, Senin (25/9). Legislator NasDem
Aminurokhman Beri Atensi Terkait Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
JAKARTA (21 September): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, memberikan atensi terhadap aspirasi yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Masyarakat Sipil terkait penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang dinilai tidak transparan dan akuntabel. "Saya melihat usulan ICW ini berdasarkan catatan kritis ICW, gagasan konstruktif ini akan menjadi atensi kita dalam rapat dengan Mendagri," kata Amin seusai Komisi II DPR menerima audiensi ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/9). Terkait aspirasi tersebut, Amin akan menindaklanjuti dengan Kemendagri
Fraksi NasDem Setujui Perubahan UU IKN
JAKARTA (19 September): Fraksi Partai NasDem menerima dan menyetujui RUU tentang Perubahan UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dalam Pembicaraan Tingkat I, dan dapat dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II melalui Rapat Paripurna DPR RI. Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai NasDem atas RUU tentang Perubahan UU No.3/2022 tentang IKN yang dibacakan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Pemerintah dan DPD RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/9). Fraksi Partai NasDem memberikan sejumlah catatan terkait
KPU belum Resmi Jelaskan Soal Pemajuan Pendaftaran Capres
JAKARTA (13 September): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, mengatakan hingga saat ini komisinya belum menerima penjelasan secara resmi dari KPU terkait wacana memajukan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Menurut Amin, wacana tersebut terlanjur bergulir di publik hingga perlu segera diperjelas, agar tidak menjadi isu liar. ”Kami belum pernah mendapatkan wacana ini secara resmi. Sehingga, ini menjadi isu yang liar yang akhirnya publik berspekulasi macam-macam. Maka kami tegaskan bahwa KPU sebagai mitra penyelenggara belum pernah melakukan konsultasi
Wacana Memajukan Pilkada Harus Perhatikan Pelantikan Serentak
JAKARTA (31 Agustus): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, turut menyoroti wacana memajukan jadwal Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, wacana tersebut juga harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk mekanisme pelantikan serentak kepala daerah terpilih. Amin mengatakan, isu tersebut belum bisa ia sikapi secara formal karena masih bersifat wacana dan belum ada pembahasan resmi di DPR RI. “Konteksnya maju dan tetap itu menurut saya perlu dijadikan argumen yang lebih rasional,” kata Amin, Rabu (30/8). Legislator dari Dapil Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan)