Aminurokhman Nilai Kampanye di Kampus Bagian dari Pendidikan Politik
JAKARTA (24 Agustus): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan. Menurut Amin, kegiatan kampanye di sekolah dan kampus dapat menjadi pendidikan politik bagi pelajar dan mahasiswa. "Pada akhirnya para pemuda merupakan penerus tongkat estafet yang harus diberikan ruang pendidikan politik yang berlangsung secara baik," ujar Amin, Rabu (23/8). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan) itu menilai generasi muda kini kurang mendapat
NasDem Dorong Penguatan Peran Kanwil BPN Riau
PEKANBARU (19 Juli): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman mengatakan perlu adanya penguatan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terutama di Kanwil (Kantor Wilayah). Hal itu agar bisa memaksimalkan fungsinya dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau. "Pertama mekanisme penyusunan tata ruang, termasuk peran kelembagaan dari BPN/ATR. Sehingga ini akan menjadi kata kunci. Ketika peran-peran kelembagaan tidak terintegrasi dalam sebuah sistem penyusunan, tentu akan menjadi kendala," ujar Amin saat Kunjungan Kerja Reses Komisi
NasDem Minta KPU Kaji Mendalam Pengadaan Mobil Taktis
JAKARTA (25 Oktober): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperhitungkan secara matang rencana pengadaan kendaraan taktis Maung Pindad MV2 4X4. Menurutnya, pengadaan harus memenuhi aspek efisiensi dan efektivitas. "Apakah wacana ini sudah dipertimbangkan dari aspek efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dari kendaraan itu. Harus dipastikan dulu," kata Aminurokhman dalam keterangannya, Senin (24/10). Baca juga: Aminurokhman Serap Apirasi dari Segala Elemen Masyarakat Dia mengatakan, banyak pertimbangan untuk memenuhi aspek efisiensi dan efektivitas pengadaan kendaraan taktis. Mengingat, sarana dan prasarana distribusi
NasDem Minta Pemprov Kepri Cermati Tata Ruang Kota Batam
BATAM (26 September): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mencermati dan mempertimbangkan dengan baik perumusan tata ruang, khususnya di Kota Batam. Penentuan tata ruang akan berdampak dalam mendorong tumbuhnya investasi, lapangan kerja yang akan berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. “Misi kami adalah ingin memastikan bahwa tata ruang yang sudah dirumuskan di Provinsi Kepulauan Riau ini betul-betul sudah mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek kelautan, kehutanan, maupun lingkungan sosialnya," kata Aminurokhman seusai Kunjungan Kerja Komisi II
Tiga DOB Papua bisa Gelar Pemilu melalui Perppu
JAKARTA (4 Agustus): Pemerintah bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengakomodasi tiga daerah otonomi baru (DOB) yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan agar bisa menggelar Pemilu 2024. "Dibutuhkan payung hukum lebih praktis, yaitu pemerintah menerbitkan Perppu," kata anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, Rabu (3/8). Pernyataan Legislator NasDem itu menanggapi pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang mengatakan tidak ada revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aminurokhman menilai pernyataan Mahfud hanya sebatas mekanisme perubahan UU Pemilu melalui mekanisme
Kampanye di Kampus, Mahasiswa tidak Mudah Diintervensi
JAKARTA (22 Juli): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman menyambut baik wacana kampanye politik di dalam kampus. Ia sepakat jika hal itu diwujudkan pada Pemilu 2024. "Jadi kalau Ketua KPU (Hasyim Asy'ari) mengizinkan tentu saya sangat mendukung. Karena bagaimana pun juga kampus itu bagian dari generasi bangsa yang memiliki kapasitas untuk berpikir tentang demokrasi," ujar Aminurokhman dalam keterangannya, Kamis (21/7). Legislator NasDem itu mengingatkan agar tidak perlu khawatir kampus dipolitisasi dengan kegiatan sosialisasi visi dan misi kandidat pemilu. Menurut Amin, tidak mudah
Tiga DOB Papua Butuh Perppu bila Ikut Pemilu 2024
JAKARTA (6 Juli): Pemerintah dan DPR secara resmi mengesahkan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Jika tiga DOB Papua ikut dalam Pemilu 2024, maka akan berdampak pada Undang Undang (UU) Pemilu. "Jika hadirnya tiga provinsi yang baru dimekarkan ini harus mengikuti Pemilu 2024, maka harus merevisi UU Pemilu, karena menyangkut alokasi kursi per dapil di tingkat DPR RI maupun DPRD provinsi," kata anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem, Aminurrohkman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/7). Namun, diakuinya, jika harus melakukan
NasDem Harap Tiga Provinsi Baru Papua akan Percepat Pembangunan
JAKARTA (28 Juni): Komisi II DPR bersama pemerintah menyetujui tiga RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dalam pengambilan keputusan tingkat I. RUU tersebut dalam waktu dekat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Ketiga RUU itu adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Keputusan tersebut terjadi setelah Komisi II DPR melakukan Rapat Kerja Tingkat I dengan Pimpinan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI (Diwakilkan), Menteri Keuangan Sri Mulyani,
NasDem Harap Kapasitas Perangkat Desa Ditingkatkan
JAKARTA (29 Mei): Kapasitas sumber daya manusia (SDM) kepala desa dan perangkat desa penting untuk ditingkatkan, bahkan hal tersebut menjadi kebutuhan mendesak. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman seusai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan perwakilan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel), jajaran Pemkab Maros, perwakilan APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Maros, dan beberapa camat serta kepala desa se-Maros, di Maros, Sulsel, Rabu (25/5). "Kepala desa dan seluruh perangkatnya menjadi pimpinan pemerintahan desa, termasuk yang
NasDem Berharap Pj Kepala Daerah Dievaluasi Secara Berkala
JAKARTA (16 Mei): Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem, Aminurokhman mengingatkan kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap penjabat (Pj) kepala daerah yang telah ditunjuk dan dilantik. "Pemerintah harus melakukan evaluasi atas kinerja para Pj kepala daerah ini. Misalnya setiap enam bulan atau satu tahun," kata Aminurokhman dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/5). Menurutnya, evaluasi sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja para Pj kepala daerah ini dalam membangun komunikasi dan etos kerja di berbagai pemerintahan daerah serta bisa bekerjasama dengan