NasDem Minta Pemerintah Cermat Kaji Wacana WFA bagi ASN
JAKARTA (13 Mei): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman mengingatkan pemerintah agar cermat dan detail dalam mengkaji wacana kebijakan work from anywhere (WFA) atau bisa bekerja dari mana saja untuk aparatur sipil negara (ASN). “Kalau pemerintah hari ini sedang mengkaji (kebijakan WFA) itu, tentunya harus didalami secara cermat dan detail. Jangan sampai kajiannya nanti hanya pada tataran yang bersifat general. Karena urusan ASN itu hakikatnya dia punya tupoksi sebagai pelayan publik, fungsi pelayanan publik,” ujar Amin dalam keterangannya, Kamis (12/5). Legislator NasDem
NasDem Nilai Tepat WFH bagi ASN Pasca Libur Lebaran
JAKARTA (9 Mei): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Aminurokhman menilai keputusan pemerintah yang menerapkan kebijakan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu pekan seusai lebaran, adalah tepat. Amin menilai, kebijakan yang ditujukan untuk mengurai kemacetan tersebut cukup bagus dari aspek sosial. "Mungkin pemerintah melihat dengan cara ini bisa mengurangi dampak arus balik, yang juga akan mengganggu kegiatan masyarakat secara umum," kata Aminurokhman, Senin (9/5). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu menambahkan, akan banyak
Pemerintah Harus Taat Konstitusi Angkat Penjabat Kepala Daerah
JAKARTA (29 April): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman mengingatkan pemerintah untuk taat terhadap konstitusi dalam pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah. Salah satunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejumlah kepala daerah akan selesai masa jabatan pada 2022 dan 2023. Kekosongan posisi kepala daerah akan diisi oleh penjabat dari ASN. "Pemerintah harus konsisten dan taat asas karena ada keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) juga. Jangan keluar dari ketentuan itu," ujar Aminurokhman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/4). Legislator NasDem dari Dapil
Anggaran Pemilu 2024 Disahkan Pasca Pelantikan KPU, Bawaslu
JAKARTA (10 April): Anggaran Pemilu 2024 dipastikan baru disahkan pascapergantian kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Masa bakti pimpinan KPU, Bawaslu periode 2017-2022, berakhir pada Senin, 11 April 2022. "Saya memastikan dana Pemilu 2024 akan disahkan setelah KPU dan Bawaslu yang baru dilantik. Pasti segera kita bahas sehingga sebelum penutupan sidang sudah ada keputusan," kata anggota Komisi II dari Fraksi Partai NasDem, Aminurrokhman dalam keterangannya, Sabtu (9/4). Legislator NasDem itu menjelaskan pengesahan dana Pemilu ditunda hingga pelantikan anggota KPU dan Bawaslu agar
NasDem Minta ATR/BPN Tutup Ruang Gerak Mafia Tanah
JAKARTA (8 April): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem. Aminurokhman meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menutup ruang gerak mafia tanah. Ada indikasi mafia tanah memanfaatkan kelemahan Kementerian ATR/BPN dalam memverifikasi data atau berkas yang diajukan pemohon. Ia menambahkan, konflik pertanahan banyak dipicu oleh belum tervalidasinya berkas yang diajukan di Kementerian ATR/BPN. "Ini memang masalah teknis, tetapi akan jadi persoalan ketika ada pihak-pihak yang memanfaatkan ruang itu, menjadi bagian dari mafia tanah," ujar Amin, Jumat (8/4). Legislator NasDem ini menyarankan agar
Selama Jadi Anggota DPR Subardi Serahkan Tujuh Unit Ambulans
SLEMAN (10 Maret): Anggota Komisi II DPR RI, Subardi menyerahkan bantuan satu unit mobil ambulans senilai Rp250 juta kepada Yayasan Dharma Bhakti Mulia, di Padukuhan Dukuhsari, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY, Kamis, (10/3). Bantuan tersebut merupakan kerja sama kemitraan antara Subardi dengan Bank BRI melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Penyerahan ambulans itu diterima langsung pengurus yayasan disaksikan warga sekitar, dan perwakilan dari BRI serta tim Subardi Center (SC) yang mewakili Subardi. Kepada pihak yayasan, tim Subardi Center mengatakan bantuan itu untuk misi kemanusiaan,
Kepala Otorita IKN Harus Mampu Bekerja Cepat, Tepat
JAKARTA (10 Maret): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman menegaskan, Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) harus mampu bekerja cepat, tepat dan memberikan dampak sosial ekonomi yang luas sesuai dengan tujuan perpindahan IKN. "Yang perlu jadi penekanan adalah IKN betul-betul dikelola secara baik. Jangan sampai tidak memiliki dampak sosial ekonomi kepada yang lain. Karena tujuan IKN untuk pemerataan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan," ujar Amin dalam keterangannya, Kamis (10/3). Amin mengatakan, pembangunan IKN telah memiliki tahapan rencana yang terperinci, termasuk
Siklus Pemilu Lima Tahunan Harus Berjalan
SLEMAN (8 Maret): Pemilu 2024 tidak boleh ditunda karena merupakan mekanisme konstitusi yang harus dijalankan. Bahkan KPU, DPR RI, dan pemerintah sudah sepakat bahwa 14 Februari 2024 sebagai hari pencoblosan, kata anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem Subardi. “Siklus pemilu lima tahunan itu harus berjalan. Tidak boleh diundur karena di situ ada pelimpahan legitimasi dari rakyat kepada pemerintah. Itu mekanisme konstitusi. Kita harus tunduk pada itu,” kata Subardi saat menggelar sosialisasi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di Seturan, Sleman, DIY, Selasa
Subardi Fasilitasi Perawatan Wagini ke Rumah Sakit
WATES (2 Maret): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi melalui rumah aspirasinya di Kulonprogo membawa Wagini, 40, ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nyi Ageng Serang, Kulonprogo, Selasa (1/3). Itu merupakan pemenuhan janji Subardi pada Muhammad Wahid,8, bocah asal Kulonprogo yang merawat ibunya, Wagini yang menderita lumpuh. "Tanggal 24 Februari lalu saya datang ke rumah Wahid sekaligus membawa dokter. Saat itu saya janji kepada Wahid, minggu depan (hari ini) akan membawa ibunya ke rumah sakit untuk dirawat. Saya tepati. Sekarang diurus rumah
Subardi Dorong Pembinaan Atlet Usia Dini
SLEMAN (2 Maret): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi bersilaturahmi dengan pengurus Kick Boxing Indonesia (KBI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Sleman, DIY, Minggu, (27/2). Pertemuan tersebut membahas sejumlah program kerja maupun target-target yang dicanangkan. Subardi yang juga Ketua Dewan Pembina KBI DIY itu menekankan penguatan internal organisasi. Penguatan internal harus dimulai dengan penyatuan visi antarpengurus, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga ke provinsi. “Antarpengurus harus memiliki visi yang sama dulu, apa yang ingin diraih setiap ada kompetisi. Baru setelahnya membentuk program,” ujar Subardi. Langkah