Penerimaan PPPK Harus Sesuai Kemampuan Anggaran Daerah
BATAM (25 Februari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurrokhman meminta alokasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kota Batam sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. “Jangan sampai peserta PPPK yang sudah dinyatakan lulus menjadi tidak bisa menerima hak keuangannya. Sehingga, APBD harus dikelola dengan baik untuk menyesuaikan kebutuhan tersebut,” ujar Aminurrokhman saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (21/2). Di sisi lain, tambah Amin, Pemkot Batam juga perlu memperhatikan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan
Subardi Bantu Wagini Yang Lumpuh
WATES (25 Februari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi mendatangi seorang ibu bernama Wagini, 40 dan anaknya Muhammad Wahid, 8, di Padukuhan Sambiroto, Kelurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, DIY, Kamis (24/2). Kisah ibu dan anak tersebut sempat beredar di jagat maya. Wahid terpaksa jarang masuk sekolah karena menjaga ibunya yang menderita lumpuh. “Hati nurani saya terpanggil. Saya ajak dokter ke sini memeriksa bu Wagini agar disembuhkan sakitnya. Kalau sudah diperiksa, direkam medis, penanganannya akan lebih baik,” ujar Subardi di hadapan Wagini. Legislator
Keunggulan Batam Perlu Dimaksimalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi
BATAM (23 Februari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi menilai Kota Batam memiliki keunggulan letak geografis yang strategis guna memacu pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut diperkuat dengan pengelolaan satu kepemimpinan Pulau Batam yang dijabat Wali Kota Batam, baik dari sisi tata kelola administrasi pemerintahan daerah juga sebagai ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. “Nah ini kan keduanya (BP Batam dan Kota Administrasi Batam) punya fungsi yang beda, tetapi tujuannya sama. Yaitu dalam rangka menjadikan Kota Batam kota industri, kota pariwisata, pertumbuhan ekonomi yang
Anggota KPU Harus Kuasai Soal Pemilu secara Empiris-Akademis
JAKARTA (15 Februari): Fraksi Partai NasDem DPR RI menilai, kriteria ideal anggota KPU adalah sosok yang menguasai secara empiris dan akademis persoalan terkait pemilu. Perpaduan keduanya akan membentuk penyelenggara pemilu yang berintegritas dan melahirkan pemilu yang berkualitas. “Sosok ideal calon komisioner KPU adalah orang yang menguasai lapangan (empiris) dan bernalar akademis. Dua kemampuan ini akan membawa Pemilu 2024 lebih berkualitas,” kata anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, disela acara fit and proper test anggota KPU periode 2022-2027 di Komisi II DPR,
Kulon Progo Gerbang Pertumbuhan Ekonomi DIY
WATES (3 Februari): Kabupaten Kulon Progo, DIY, memiliki potensi besar di bidang pembangunan dan investasi. Hadirnya Bandara Internasional Yogyakarta (YIA=Yogyakarta International Airport) sejak Agustus tahun 2020 akan lebih cepat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, mengatakan, saat ini sejumlah proyek strategis nasional segera masuk ke Kulon Progo. Salah satunya pembangunan jalan tol Cilacap-YIA-Yogyakarta–Solo. Proyek strategis itu merupakan efek suksesnya pembangunan YIA sebagai Bandara terbesar ketiga di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali. Menurut
Kearifan Lokal Perlu Diakomodasi di RUU Provinsi
JAKARTA (31 Januari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman mengatakan kearifan lokal di tiap provinsi perlu diakomodasi dalam RUU Provinsi, termasuk batas-batas wilayah sehingga diharapkan bisa memberikan jaminan eksistensi provinsi. Ia menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) Pembentukan UU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) merupakan bagian dari Panja RUU Provinsi Komisi II DPR RI. "Selama ini alas hukum yang digunakan terbentuknya Sulawesi masih menggunakan alas hukum UU Republik Indonesia Serikat (RIS). Ke depan, dengan memiliki
Pengisian Penjabat Kepala Daerah Harus dari ASN
JAKARTA (28 Januari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman menekankan kepada pemerintah agar dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait pengisian penjabat kepala daerah yang habis masa jabatannya, tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. “Pijakannya tetap UU dan itu tidak boleh dilanggar. Masak aturan kita yang buat kemudian kita pula yang melanggarkan. Ya bubar negara ini,” ujar Aminurokhman, Kamis (27/1). Menurut Legislator NasDem itu, jika ada aturan yang dilanggar pemerintah, tentu akan menimbulkan kontroversi yang berdampak munculnya kegaduhan. “Kita harus jaga bersama kondisi negeri
NasDem Minta Seleksi PPPK Prioritaskan Tenaga Honorer
JAKARTA (28 Januari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman menyoroti wacana penghapusan tenaga honorer untuk tahun 2023. Namun, fakta di lapangan masih banyaknya pengangkatan tenaga honorer. "Melihat fakta di lapangan bahwa masih banyak pengangkatan tenaga honorer, kami dari Komisi II DPR RI mendorong MenPAN-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) memberikan ruang agar karir yang bersangkutan selama mengabdi menjadi tenaga honor punya kesempatan menjadi ASN," kata Aminurokhman dalam keterangannya, Kamis (27/1). Ia menjelaskan gagasan itu secara normatif memang mendasarkan pada regulasi
Tidak Perlu Lagi Silang Sengketa Soal Waktu Pemilu 2024
JAKARTA (27 Januari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jacki Uly mengimbau agar tidak ada lagi silang sengketa mengenai tanggal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang telah ditetapkan pada 14 Februari 2024. "Pada dasarnya kita tidak perlu lagi larut untuk silang sengketa mengenai tanggal pelaksanaan Pemilu 2024. Rakyat menunggu dan kini pemilu sudah ditetapkan akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Keputusan diambil atas usulan dari partai-partai yang anggotanya duduk di DPR RI, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi,” ujar Jacki dalam keterangannya, Kamis (27/1). Legislator
Ditetapkan 14 Februari 2024, Setop Spekulasi Pemilu Mundur
JAKARTA (24 Januari): Komisi II DPR RI telah memutuskan pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 jatuh pada 14 Februari 2024. Sedangkan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 jatuh pada 27 November 2024. Kepastian itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, KPU-Bawaslu dan DKPP di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (24/1). Anggota Komisi II DPR dari Fraksi NasDem Subardi mengatakan, dengan keputusan itu maka seluruh spekulasi terkait pemilu diundur dan masa jabatan Presiden diperpanjang harus dihentikan. “Hari pencoblosan Pemilu 2024 sudah diputuskan. Maka jangan