Taufik Basari Soroti Tusi Kejaksaan Negeri tidak Sebanding dengan Anggaran
BANDAR LAMPUNG (2 Mei): Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti besarnya tugas dan fungsi (tusi) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri, khususnya yang ada di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung. Menurut Taufik, besarnya tusi tidak sebanding dengan anggaran yang disediakan. “Dari beberapa kegiatan reses yang kita lakukan, biasanya datun itu anggarannya paling kecil. Padahal, fungsi dan tugasnya cukup besar dalam menyelamatkan aset-aset negara,” ungkap Taufik di sela Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Senin (29/4). Legislator NasDem
NasDem Nilai tidak Tepat Soal Aglomerasi Diserahkan ke Wapres
JAKARTA (14 Maret): Indonesia menerapkan sistem presidensial dengan tanggung jawab negara ada di tangan Presiden. Sehingga, bila kewenangan aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) diberikan kepada wakil presiden, itu tidak tepat. "Ketika rumusannya adalah undang-undang ini memberikan kewenangan kepada wakil presiden, maka di dalam hukum administrasi negara, itu kewenangan atributif. Artinya (kewenangan kawasan aglomerasi diberikan kepada wakil presiden) tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan konsep presidensial menurut konstitusi," ungkap anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari dalam
Target Penyelesaian RUU DKJ Masih Tentatif
JAKARTA (13 Maret): Usulan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di masa sidang IV yang berakhir pada 4 April 2024 masih tentatif, tergantung dari berbagai dinamika yang terjadi di DPR. ”Tadi ada semangat ingin menyelesaikan RUU ini dengan segera. Tadi Pak Ketua (Supratman Andi Agtas) sudah memberikan usulan agar 4 April (dibawa ke paripurna). Prinsipnya kita semua punya semangat yang sama, tetapi ada catatan penting juga yang disampaikan oleh ketua, bahwa ini masih tentatif,” ungkap anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari
Substansi Hak Angket Harus Kuat dan Terukur
JAKARTA (7 Maret): Ada dua hal yang harus dipastikan untuk mengusung hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Pertama terkait substansi hak angket harus kuat, tepat, proporsional dan jangan sampai hak angket hanya menjadi gimik karena substansinya kosong serta tidak kuat argumentasinya. "Kedua dalam langkah mengajukan hak angket juga harus terukur supaya bisa jalan. Inilah yang sedang dipersiapkan oleh Partai NasDem. Mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan semua persiapannya," ungkap anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari saat menjadi key note speaker dalam
NasDem Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden
JAKARTA (4 Maret): Fraksi Partai NasDem DPR RI menolak Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dipilih Presiden. NasDem menegaskan tetap ingin Gubernur Jakarta dipilih langsung rakyat. "Apabila ada hal-hal lain seperti diusulkan oleh DPRD kemudian diserahkan kepada Presiden untuk memilih satu nama, kita akan tolak. Kita akan tetap meminta agar pemilihan langsung dilakukan oleh rakyat," ungkap anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Senin (4/3). Taufik mengatakan, meskipun Jakarta sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, masyarakat yang hidup di
Taufik Basari Siap Gunakan Hak Konstitutional Ajukan Hak Angket
JAKARTA (28 Februari): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari siap mengajukan hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024. Anggota Komisi III DPR itu menjadi satu dari 30 anggota DPR RI yang didorong oleh koalisi masyarakat sipil untuk mengajukan hak angket. "Saya pribadi sebagai anggota DPR RI menyatakan siap dan bersedia untuk menggunakan hak konstitusional mengajukan hak angket," ungkap Taufik, Selasa (27/2). Legislator NasDem dari Dapil Lampung I (Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus dan Lampung Barat) itu menegaskan, sikap tersebut sesuai dengan
Disayangkan, Pungli Justru Terjadi di Lembaga Anti Korupsi
JAKARTA (18 Januari): Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti temuan 93 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat dalam dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK. "Temuan ini sangat menyedihkan, sebab terjadi di dalam lembaga yang seharusnya dapat dipercaya masyarakat sebagai pemberantasan praktik kecurangan dan korupsi," ungkap Taufik dalam keterangannya, Rabu (17/1). Taufik pun meminta agar temuan itu dievaluasi total. Selain itu, agar penindakan hukum ditegakkan kepada para oknum yang terlibat dan KPK wajib mengevaluasi sistem yang berjalan saat ini. "Pungli justru terjadi
NasDem Minta PPATK Telusuri Transaksi Mencurigakan 100 Caleg
JAKARTA (17 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait temuan transaksi mencurigakan oleh 100 calon anggota legislatf (Celeg) dengan nilai Rp51 triliun. Hal tersebut, perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian ada tidaknya tindak pidana di dalamnya. "PPATK harus menelusuri lebih lanjut kemudian menyampaikan kepada aparatur penegakan hukum untuk melihat apakah ada peristiwa tindak pidana atau tidak terkait pencucian uang dan sebagainya," ujar Taufik Basari di kompleks
Ancaman Kekerasan dalam Pemilu Merusak Iklim Demokrasi Damai
JAKARTA (16 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menegaskan, ancaman kekerasan dalam proses pemilu merusak iklim demokrasi yang damai. Meskipun pihaknya membuka diri untuk melakukan restorative justice, proses pembinaan bagi pelaku pengancaman harus dilakukan. "Tetap harus dilakukan pembinaan, diyakinkan bahwa yang bersangkutan menyesal, tidak melakukan perbuatannya lagi, menyadari perbuatannya keliru. Kita tunggu pemeriksaan dari kepolisian," ungkap Taufik di Jakarta, Senin (15/1). Taufik mengemukakan itu menanggapi ancaman terhadap calon presiden seperti ancaman penembakan terhadap capres No.1 Anies Baswedan oleh seseorang melalui
Jacki Uly Dorong Peningkatan Sinergi Pemda dan BNN Berantas Narkoba
SURABAYA (18 Desember): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jacki Uly, mendorong peningkatan sinergi antara Pemda dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur guna mencegah peredaran narkoba di wilayah tersebut. Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima dari BNN Jatim, sinergisitas tersebut dinilai masih kurang. “Persepsi penanganan narkoba itu kadang berbeda antara pemda dan BNN. BNN memang sudah dipersiapkan anggaran sebaik-baiknya, (namun) pemda sebagai stakeholder bekerja sama membantu agar BNN tidak bekerja sendiri. Misalnya, BNN tidak punya tempat rehabilitasi, mungkin pemda bisa pinjamkan