Hak atas Pangan bagian dari HAM, Negara Wajib Penuhi
WONOSARI (30 Maret): Anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi menegaskan hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dipenuhi negara. Pemenuhan hak atas pangan bukan sekadar kewajiban negara atas ketersediaan pasokan, melainkan kontrol negara atas harga yang terjangkau. “Kewajiban negara adalah mengendalikan serta menjamin ketersediaan bahan pangan dengan mutu yang baik dan harga terjangkau,” kata Subardi saat sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Gunung Kanun, Padukuhan Gelung, Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul, Selasa (29/3) malam. Penegasan hak atas pangan merupakan amanat
Fraksi NasDem DPR Gelar FGD terkait Narkotika
JAKARTA (28 Maret): Fraksi Partai NasDem DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Urgensi Penerapan Rezim Kesehatan dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika’, di Ruang Rapat Fraksi NasDem DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3). FGD dilakukan secara hybrid, daring dan luring. Hadir sejumlah anggota Fraksi Partai NasDem DPR, serta beberapa narasumber di antaranya, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko, pakar kriminologi Adrianus Meliala, Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya, Asmin Fransiska, dan Direktur Eksekutif
Aparat Langgar Hukum di Intan Jaya Harus Ditindak
JAKARTA (22 Maret): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jacki Uly meminta pemerintah tidak menutup mata dengan adanya pelanggaran yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga di Kabupaten Intan Jaya, Papua. "Jangan sampai masyarakat Papua menganggap, negara hadir di sana itu menjadi musuh masyarakat Papua. Justru negara hadir harus mengayomi dan melindungi segenap tumpah darah masyarakat di Papua,” ujar Jacki saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR dengan Amnesty Internasional Indonesia, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3). Direktur Amnesty Internasional Indonesia,
Pansus Mafia Tanah Harus bisa Selesaikan Konflik Agraria
BOGOR (18 Maret): Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Mafia Tanah yang bakal dibentuk diharapkan bisa menyelesaikan persoalan sengketa tanah yang dihadapi warga Desa Bojong Koneng dan Cijayanti, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan cepat. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari yang mendukung usulan pembentukan Pansus Mafia Tanah. "Ketika kita meninggal, persoalannya masih menggantung, ahli waris kita yang akan meneruskan persoalan ini," ungkap Taufik di Desa Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/3). Ketua DPP Partai NasDem itu menilai sengketa tanah
NasDem Kawal Kasus Dugaan Salah Tangkap di Bekasi
JAKARTA (2 Maret): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mengatakan, dirinya sedang mengawal dugaan salah tangkap empat pemuda di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, yang dituduh melakukan begal oleh polisi. Ia menambahkan, pihak keluarga sudah berkomunikasi dengannya terkait hal itu. Sejauh ini kasus sudah masuk persidangan di Pengadilan Negeri Cikarang. "Kita sudah kumpulkan informasinya. Karena ini kasusnya sedang berjalan maka kita memberikan dukungan. Jika ini kasus salah tangkap, tentu sangat serius. Oleh karena itu kita memberikan perhatian khusus," ujar Taufik dalam keterangannya,
NasDem Pegang Teguh Konsensus Soal Pemilu 2024
JAKARTA (24 Februari): Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Ali menegaskan, Partai NasDem memegang teguh konstitusi dan hasil kesepakatan DPR dengan pemerintah bahwa pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari. “Pemilu dilaksanakan pada Februari 2024, belum ada perubahan. Itu konsensus bersama pemerintah dan DPR. Jadi hari ini tidak ada yang harus kita perdebatkan lagi karena Komisi II DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk menetapkan tanggal Pemilu 2024. NasDem berpegang teguh pada konstitusi itu," kata Ali, Rabu (23/2). Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Tengah itu mengatakan, semua
NasDem Sayangkan Penetapan Tersangka Pelapor Korupsi
JAKARTA (22 Februari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Eva Yuliana menyayangkan keputusan Polri yang menetapkan Nurhayati sebagai tersangka. Nurhayati merupakan mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang melaporkan dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp800 juta sejak 2018 hingga 2020. "Saya prihatin dan menyayangkan pelapor korupsi atas nama Nurhayati yang kooperatif membantu penyidikan kepolisian atas kasus korupsi malah dijadikan tersangka," ujar Eva dalam keterangannya, Senin (21/2). Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mengatakan, penetapan tersangka
NasDem Beri Ruang Luas untuk Perempuan
BANDAR LAMPUNG (21 Februari): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Taufik Basari menegaskan Partai NasDem memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi para perempuan untuk terjun ke dunia politik. Partai NasDem terus memperjuangkan kesetaran antara laki-laki dan perempuan. “Perempuan tidak boleh menjadi lemah dan tidak boleh dilemahkan. Karena itu para perempuan harus kuat. Perlu diketahui kita ini adalah partai yang memajukan, menghormati, dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berpolitik di Partai NasDem,” ujar Taufik saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus DPW Garnita Malahayati NasDem Lampung,
NasDem Usul Polri Lakukan Trauma Healing di Wadas
JAKARTA (14 Februari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk memulihkan keadaan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. "Kita ingin agar kondisi seperti ini kita pulihkan. Kondisi kemarin menimbulkan trauma bagi warga, maka harus dilakukan langkah-langkah. Kepolisian kan punya instrumen, yaitu program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan). Program Presisi ini mengarahkan agar pihak kepolisian adalah polisi yang humanis, solutif, mencari jalan ketika ada problem dialogis dan sebagainya," kata Taufik seusai meninjau Desa
Pemerintah Jangan Sepihak Tetapkan Harga Eceran Minyak Goreng
JAKARTA (9 Februari): Pemerintah harus mempertimbangkan secara matang dalam menentukan harga eceran minyak goreng. Besaran harga harus dilihat dari sudut pandang produsen dan konsumen, kata anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Ali. "Pemerintah jangan sepihak menetapkan harga eceran, seenaknya saja tanpa memikirkan bagaimana biaya produksi," ujar Ali, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2). Jika pemerintah menetapkan harga dengan sangat rendah, jelas Ali, akan menyebabkan produsen tidak dapat berproduksi. Hal itu justru akan menyebabkan kelangkaan minyak goreng. "Produsen tidak produksi karena keuntungannya semakin menipis dan tidak