NasDem Sayangkan Tindakan Represif Polri di Wadas
JAKARTA (9 Februari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menyayangkan tindakan represif yang dilakukan aparat Polri di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hal itu terjadi saat aparat Polri melakukan pengamanan pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Selasa (8/2). “Pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan) dari Kapolri. Semestinya Polri menjaga agar warga merasa aman, tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi. Dialog dan
Ditjen Pas Harus Usut Praktik Jual Beli Kamar di Lapas
JAKARTA (8 Februari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Ali meminta Ditjen Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) turun tangan mendalami dugaan praktik jual beli kamar hingga jual beli kardus untuk alas tidur warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta. "Harusnya itu menjadi tanggung jawab negara, mestinya bisa ditertibkan. Kita berharap aparat dapat lebih menertibkan itu," ujar Ali di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/2). Ali menekankan negara seharusnya dapat menjamin kelayakan hidup warga binaan selama di
Robeth Rouw Nakhoda Baru Fraksi Partai NasDem DPR RI
JAKARTA (7 Februari): Fraksi Partai NasDem DPR RI, sejak Jumat (4/2), diketuai Robeth Rouw menggantikan ketua sebelumnya Ahmad Ali. Peralihan Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai NasDem nomor 1-Kpts/DPP NasDem/II/2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI 2022-2024 yang ditanda tangani Surya Paloh, 4 Februari 2022. “Jadi DPP Partai NasDem telah memutuskan untuk melakukan rolling, pergantian ketua fraksi dari saya (Ahmad Ali) dialihkan kepada Robeth Rouw,” ujar Ahmad Ali dalam konferensi pers, di
Isu HAM Perlu Jadi Diskursus Publik
JAKARTA (28 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menilai isu-isu terkait hak asasi manusia (HAM) belum menjadi diskursus yang menarik di tengah publik atau masyarakat. “Harapan saya, isu-isu HAM dapat menjadi diskursus publik, karena ketika menjadi diskursus publik juga akan dilirik kepentingan politik. Politik pasti akan berhubungan dengan bagaimana isu itu menjadi diskursus publik sehingga mendorong penyelesaian isu-isu HAM oleh negara,” ujar Taufik dalam webinar Kemitraan Indonesia dan Kedutaan Besar Belanda bertajuk ‘Komitmen Politik Negara dan Urgensi Kebijakan Perlindungan
Kejagung Perlu Optimalkan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restoratif
JAKARTA (28 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ary Egahni Ben Bahat meminta Kejaksaan Agung mengoptimalkan upaya penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. Upaya tersebut harus dilakukan secara sistematis dan terukur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Tengah itu mengemukakan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung ST Burhanudin mengenai Evaluasi Kinerja dan Capaian Kejaksaan Tahun 2021 dan Rencana Kerja Kejaksaan tahun
BNPT Perlu Rangkul Pers Usung Jurnalisme Damai
JAKARTA (26 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mengusulkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar merangkul pers untuk mengusung jurnalisme damai. "Kolaborasi dengan media agar bisa ditingkatkan, dimana masih ada media mainstream yang memberikan ruang dan panggung bagi orang-orang yang selama ini memprovokasi publik dengan pikiran-pikiran ekstrem," kata Taufik dalam rapat Komisi III DPR dengan Kepala BNPT, Komjen Pol, Boy Rafli Amar, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1). Taufik menyarankan BNPT berdiskusi dan berdialog dengan pemilik media mainstream,
Kartu Sakti Jokowi Bermanfaat untuk Rakyat
JAKARTA (26 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ary Egahni Ben Bahat menilai Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) gagasan Presiden Jokowi banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan pelayanan kesehatan berkualitas. Ia menjelaskan, KIS bisa digunakan pada pelayanan kesehatan manapun seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Berbeda dengan BPJS yang hanya bisa digunakan di rumah sakit mitra pemerintah. “Di era Presiden Jokowi banyak kartu sakti yang keluar, dan tidak ada kartu sakti yang tidak ada gunanya, tetapi benar-benar kartu sakti
Usut Tuntas Kerangkeng Manusia di Langkat
JAKARTA (25 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari meminta Polda Sumatra Utara (Sumut) mengusut tuntas temuan kerangkeng di kediaman Bupati Langkat nonaktif yang ditangkap KPK, Terbit Rencana Perangin Angin. Kerangkeng tersebut diduga untuk mengurung manusia. “Tidak dibenarkan termasuk bupati atau pejabat pemerintahan, menaruh seseorang dalam sebuah tempat seperti kerangkeng atau sel penjara, dengan merampas kemerdekaan orang lain dan memperlakukannya secara tidak manusiawi,” ujar Taufik, Selasa (25/1). Legislator NasDem dari Dapil Lampung I (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota
RUU TPKS Akhirnya Disahkan Jadi Inisiatif DPR
JAKARTA (18 Januari): DPR RI menyepakati RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai RUU usulan inisiatif DPR RI. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Selasa (18/1). Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima dan menyetujui RUU TPKS sebagai usulan inisiatif DPR dan dilanjutkan ke tahapan berikutnya yakni pembahasan draft RUU bersama dengan pemerintah. “Fraksi Partai NasDem juga menyatakan komitmen besar untuk terus mengawal pembahasan substansi RUU TPKS, agar benar-benar memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual, serta
RUU TPKS Mengatur Kebutuhan Rasa Aman
JAKARTA (11 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mendorong agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dapat segera menjadi inisiatif DPR. Ia menegaskan RUU TPKS dibutuhkan untuk menghadapi kekerasan seksual yang terus meningkat. "Ketika muncul gagasan mengenai kebutuhan akan RUU yang dapat mendorong penghapusan kekerasan seksual, maka semuanya berangkat dari data yang ada. Data kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menurut Komnas Perempuan berdasarkan datanya terus meningkat tiap tahun," kata Taufik dalam diskusi survei SMRC, Senin (10/1). Legislator NasDem itu