Jacki Uly Usulkan Perbaikan Kesejahteraan Petugas Lapas
JAKARTA (22 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jacki Uly, mempertanyakan strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam menjaga kinerja petugas lembaga pemasyarakatan (Lapas) di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Menurut Jacki, petugas dihadapkan dengan masalah over kapasitas lapas yang tentu membuat risiko pekerjaan semakin tinggi. Di sisi lain kesejahteraan mereka tidak kunjung membaik. Di tengah masalah tersebut, mereka juga dihadapkan dengan tuntutan kenetralan jelang Pemilu 2024. “Mari kita berpikir secara rasional. Orang (petugas lapas) kekurangan, tugasnya bertambah (over kapasitas lapas). Apakah mungkin
Lebih Tepat Dibentuk Panja Pengawasan Pemilu
JAKARTA (20 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyoroti wacana pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Polri di DPR. Menurut Taufik, lebih tepat jika dibentuk panja pengawasan pemilu yang ruang lingkupnya lebih besar. Salah satunya mengawasi tugas dan fungsi Polri dalam penegakan hukum kepemiluan, menjaga kamtibmas dan mengawal proses pemilu. "Bukan panja netralitas Polri, karena dari namanya saja sudah ada semacam tuduhan bahwa Polri tidak netral,” ujar Taufik, Jumat (17/11). Legislator dari Dapil Lampung I (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran,
Jacki Uly Usulkan Mekanisme Baru Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana
JAKARTA (18 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jacki Uly, menekankan perlunya mekanisme baru dalam penyitaan atau perampasan aset hasil tindak pidana. Mekanisme itu adalah perampasan aset melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya (in rem forfeiture). "Pengaturan gugatan terhadap aset atau in rem forfeiture memungkinkan dilakukannya pemulihan atau pengembalian aset hasil tindak pidana tanpa putusan pengadilan atau non conviction based asset forfeiture," ujar Jacki dalam diskusi bertema 'Meja Bundar RUU Perampasan Aset di Tengah Krisis Integritas Politik', di Kompleks Parlemen, Jakarta,
Memberikan Efek Jera, Eva Yuliana Dorong RUU Perampasan Aset Segera Dibahas
JAKARTA (17 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Eva Yuliana, mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas dan disahkan menjadi UU. Beleid itu akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. "Dengan adanya RUU ini, diharapkan punishment tambahan berupa perampasan aset oleh negara dapat meningkatkan efek jera bagi pelaku pidana," ujar Eva dalam diskusi bertema 'Meja Bundar RUU Perampasan Aset di Tengah Krisis Integritas Politik', di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/11). Menurut Eva, hukuman penjara, denda, dan pencabutan hak politik dalam
Taufik Basari Dorong Kejagung Terapkan Politik Hukum KUHP Baru
JAKARTA (17 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyoroti tuntutan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Taufik, tuntutan empat tahun terhadap Haris dan tiga setengah tahun terhadap Fatia tergolong tinggi. Tingginya tuntutan tersebut menandakan penegak hukum belum memahami semangat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. "Kasus Fatia dan Haris itu tinggi sekali tuntutannya. Padahal, kalau kita melihat semangat KUHP baru, tentunya bisa lebih
Jacki Tekankan Netralitas Polri Hadapi Isu Sensitif Jelang Pemilu
JAKARTA (16 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jacki Uly, menekankan pentingnya netralitas Polri dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti ujaran kebencian dan hoaks di Pemilu 2024. “Polisi harus siap menghadapi tantangan tersebut. Hal itu menunjukkan pentingnya persiapan yang baik dalam menghadapi Pemilu 2024 agar operasi pengamanan dapat berjalan dengan lancar di seluruh wilayah negara,” ujar Jacki dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri yang diwakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Fadil Imran, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu
Polri Harus Ingatkan Kepala Daerah Soal Netralitas dalam Pemilu
JAKARTA (15 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyoroti netralitas kepala daerah dan ASN pada masa kampanye Pemilu 2024. Polri harus mengingatkan kepala daerah, ASN, dan para pejabat publik agar tetap menjaga netralitas dan tidak melanggar hukum. "Meskipun dalam isu ini ada juga tugas-tugas di luar Polri, misalnya tugas Bawaslu, Kemendagri, namun saya melihat ada irisannya juga terkait tugas Polri dalam menjaga netralitas kepala daerah, ASN dan pejabat publik," ujar Taufik dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri,
Jacki Uly Berharap KY Diberikan Kewenangan Awasi Hakim MK
JAKARTA (13 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Jacki Uly berharap Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial (RUU KY) dapat mengembalikan kewenangan KY dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut disampaikan Jacki seusai menghadiri diskusi publik di Aula Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, NTT, terkait Penguatan Komisi Yudisial Melalui Advokasi Perubahan Kedua Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004, Jumat (10/11). "RUU Komisi Yudisial sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan sudah mulai dibahas untuk perubahan kedua terhadap
NasDem Desak Polri Usut Tuntas Kasus Intimidasi terhadap Ketua BEM UI
JAKARTA (13 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan, kasus intimidasi aparat terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Melki Sedek Huang, harus direspons serius oleh aparat kepolisian. "Apa yang sedang dialami oleh BEM UI, termasuk ketuanya adalah lonceng bagi demokrasi yang sedang berjalan saat ini. Ketika langkah kritis yang dilakukan berbuah adanya intimidasi, hal itu semakin menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang terancam," ujar Taufik dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/11). Kalau tindakan intimidasi seperti itu dibiarkan, akan semakin
Ahmad Ali: Pernyataan Kapolri Jangan Dipandang Politis
JAKARTA (6 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Ali, menilai pernyataan Kapolri terkait dampak konflik Palestina dan Israel merupakan bentuk kewaspadaan terhadap keamanan dalam negeri. "Pernyataan Kapolri tentang menyikapi perang di sana, memberikan instruksi kepada aparat negara untuk lebih waspada, janganlah dipandang sebagai sikap politis. Itu adalah sikap dia sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri," kata Ali, Jumat (3/11). Menurut Ali, kewaspadaan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berangkat dari pengamanan dalam negeri sebelum-sebelumnya. Ia meminta agar tidak