Eva Yuliana Dukung Tambahan Anggaran Polri
JAKARTA (5 September): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Eva Yuliana, mendukung usulan tambahan anggaran Rp12,14 triliun bagi Polri. Penambahan dana itu, kata dia, dinilai penting mengingat beban kerja Korps Bhayangkara yang berat, terutama menjelang Pemilu 2024. "Mari kita dukung anggarannya ditambah dan usulannya diterima," kata Eva dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9). Eva mengatakan, tugas dan tanggung jawab Polri kian besar. Apalagi, polisi diamanatkan menjaga keamanan sebelum, saat, hingga
BNPT Perlu Gencarkan Program Pencegahan Intoleransi dan Radikalisme
JAKARTA (5 September): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mendukung berbagai program pencegahan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pencegahan diperlukan agar intoleransi dan radikalisme tidak berkembang di tengah masyarakat. Taufik mengatakan, BNPT harus terus menggenjot program pencegahan. Pasalnya, beberapa waktu belakangan muncul berbagai tindakan intoleran di tengah masyarakat, seperti pelarangan menjalankan ibadah. "Seperti misalnya penghalangan hak untuk menjalankan ibadah, yang kalau ini dibiarkan tentu akan berpotensi meningkatkan ekstrimisme di tengah masyarakat," ujar Taufik dalam Rapat Kerja Komisi III DPR
Jacki Uly Desak Aparat Berantas Tuntas Judi Online
JAKARTA (1 September): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jacki Uly, mendesak aparat penegak hukum memberantas judi online sampai ke akar-akarnya. Permainan judi yang mudah diakses semua kalangan itu sangat berbahaya dan dapat menimbulkan konflik sosial. Jacki prihatin dengan banyaknya masayarakat, baik dari kalangan ekonomi atas hingga bawah, yang ketagihan judi online. Pasalnya, tidak sedikit pemain yang berpotensi menghalalkan segala cara mencari uang demi bisa bermain judi. Menurut Legislator NasDem itu, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum untuk mengungkap judi online yakni menangkap
Jacki Dorong Penambahan Anggaran untuk Program Keadilan Restoratif
JAKARTA (1 September): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jacki Uly, mendorong aparat penegak hukum memaksimalkan pendekatan restorative justice/keadilan restoratif. Program ini harus menjadi prioritas dengan dukungan anggaran yang memadai. “Ini sudah menjadi program yang didengungkan kepada kita di sini bahwa kita sudah mencapai keadilan restoratif, yaitu mengurangi orang untuk dihukum. Bahwa (suatu perkara) kalau bisa, itu diselesaikan asal tidak melanggar aturan yang ada”, kata Jacki dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah
NasDem Tegaskan KPK Masih Dibutuhkan
JAKARTA (22 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menekankan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih sangat dibutuhkan. Hal ini merespons pernyataan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, yang mengungkap pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan lembaga antirasuah itu. "Saat ini kita masih membutuhkan KPK ya, terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang ada, kita masih membutuhkan KPK," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8). Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPP Partai
Taufik Basari Sambut Baik Usulan Revisi UU Peradilan Militer
JAKARTA (21 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, menyambut baik dorongan untuk merevisi UU No.31/1997 tentang Peradilan Militer. Menurutnya, kajian perlu dilakukan untuk merevisi beleid tersebut. "Usulan untuk melakukan revisi UU Peradilan Militer perlu untuk dikaji dan dicermati karena memang idealnya yurisdiksi suatu peradilan itu tidak melekat pada subjeknya, tetapi melekat pada objeknya," ujar Taufik dalam keterangannya, Jumat (18/8). Taufik menegaskan, polemik kasus Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Henri Alfiandi menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki peraturan tersebut. "Menurut saya, sangat baik momentumnya untuk DPR
Taufik Basari Nilai masih Ada Aparat Hukum tidak Profesional
JAKARTA (17 Agustus): Pada momentum HUT Ke 78 Kemerdekaan RI, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, memberikan catatan evaluasi terkait penyelenggaraan hukum di Tanah Air. Taufik mengatakan, sepanjang 2023 masih banyak penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penyebabnya, adalah masih adanya aparat hukum yang tidak profesional serta ada ketentuan-ketentuan yang perlu ditinjau. "Bagaimana penanganan secara profesional setiap peristiwa hukum yang terjadi. Beberapa waktu lalu sempat ramai isu no viral no justice. Jadi kalau tidak viral tidak ada penanganan serius. Ini
Pelecehan di Ajang Miss Universe Dikutuk, Polisi Diminta Usut
JAKARTA (9 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Eva Yuliana, meminta kepolisian mengusut dugaan pelecehan seksual pada ajang Miss Universe Indonesia 2023. "Saya minta Polda Metro Jaya mengusut tuntas kasus ini. Kasus dugaan pelecehan seksual yang kita belum tahu apakah ini dilakukan oleh oknum atau lembaga penyelenggara," ujar Eva di Jakarta, Rabu (9/8). Menurut Eva, penyelenggaraan Miss Universe Indonesia seharusnya menjadi penguatan dan menjunjung tinggi harkat martabat perempuan Indonesia. Terlebih, nantinya ajang itu dapat membawa nama Indonesia ke dunia internasional. "Ajang ini seharusnya
Panglima TNI Diminta Periksa Militer yang Datangi Polrestabes Medan
JAKARTA (8 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Eva Yuliana, menilai kedatangan puluhan anggota TNI Kodam I Bukit Barisan ke Polrestabes Medan, Sabtu (5/8), menimbulkan persepsi negatif. "Jika alasannya untuk meminta penjelasan surat penangguhan penahanan, maka akan lebih elok jika oknum tersebut datang sendiri, dan meminta penjelasan secara sopan. Dengan membawa pasukan, tentu persepsinya akan negatif terlepas dari niatnya untuk melakukan pengawalan," kata Eva, Senin (7/8). Eva meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Pangdam Bukit Barisan memeriksa dan mengambil tindakan terhadap
NasDem Minta Polda Sumbar Tindak Polisi yang Intimidasi Warga
JAKARTA (8 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, meminta Polda Sumatra Barat (Sumbar) menindak tegas anggotanya yang bertindak di luar prosedur saat membubarkan unjuk rasa warga Air Bangis, Pasaman Barat, Senin (31/7) lalu. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, belasan orang ditangkap dan diduga adanya intimidasi dari anggota Polda Sumbar. "Kita meminta apabila ada hal-hal yang dilakukan di luar prosedur, harus diambil tindakan tegas kepada pihak yang bertanggungjawab," kata Taufik dalam keterangannya, Senin (7/8). Taufik meminta tindakan represif dari anggota Polri itu