a

anggota Komisi IV DPR Tag

JAKARTA (19 September): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sulaeman L Hamzah, mendorong adanya pengaturan wilayah usaha perusahaan besar di bidang peternakan kecil. Hal itu diperlukan agar pemain besar tidak memonopoli usaha itu dari hulu ke hilir. "Kami sangat memahami keluhan para peternak unggas, yang memang persoalan ini tidak hanya terjadi di Jawa tetapi juga di seluruh Nusantara," ujar Sulaeman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR dengan Asosiasi Perunggasan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9). Sulaeman mengatakan dirinya kerap menjumpai

JAKARTA (15 September): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sulaeman L. Hamzah, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya fokus pada target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun juga memastikan kesehatan, kelestarian serta keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan. "Ini juga penting bagi ekologi dan nelayan itu sendiri. Kami mencatat bahwa rencana pungutan PNBP yang dilakukan KKP justru memicu atau menimbulkan konflik di tingkat tapak (unit paling dasar), terutama dalam penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur," ujar Sulaeman dalam Rapat Kerja Komisi IV

JAKARTA (8 September): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sulaeman L Hamzah, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran untuk menindaklanjuti Inpres 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. "Saya minta kalau belum dianggarkan, sebisa mungkin dimasukkan entah dalam bentuk program atau apa sehingga terlihat Inpres ini ada gunanya. Kalau tidak hampir tidak diperhatikan sama sekali," ujar Sulaeman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membahas rencana kerja anggaran (RKA) 2024, di

JAKARTA (7 September): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera membuat aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Implementasi beleid itu tidak dapat berjalan maksimal tanpa aturan turunan. "Kami kira bahwa penangkapan ikan terukur ini realisasinya sudah mulai jalan. Semoga regulasinya (aturan turunan) cepat selesai," ujar Tuasikal dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (6/9). Tuasikal juga mendorong agar

JAKARTA (7 Seprember): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sulaeman L Hamzah, meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengantisipasi dampak El Nino terhadap stabilitas pasokan dan ketersediaan pangan Tanah Air. Keadaan tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan kenaikan harga pangan di pasaran. "Kami meminta Bapanas untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap stabilitas pasokan dan ketersediaan pangan nasional," ujar Sulaeman dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengam Badan Pangan Nasional, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/9). Sulaeman juga meminta

JAKARTA (31 Agustus): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yessy Melania, menyoroti isu food loss dan food waste yang tengah menjadi perhatian dunia. Besarnya jumlah sampah makanan di Indonesia menjadi indikator belum maksimalnya rantai pangan Tanah Air. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 23-48 juta ton per tahun. "Di satu sisi kita tengah berjibaku dengan ketahanan pangan kita sendiri, secara global kita diancam krisis pangan. Tapi di sisi lain, data yang kita terima, artikel-artikel yang

MERAUKE (31 Agustus): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sulaeman L. Hamzah, menyerahkan 53 alat mesin pertanian (alsintan) berupa traktor tangan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) di Merauke, Papua Selatan, Selasa (29/8). Sulaeman menjelaskan, proses pemberian bantuan ini dimulai dengan penyerapan aspirasi saat ia turun ke daerah pemilihan. Masyarakat banyak yang menginginkan bantuan alsintan untuk menunjang pertanian mereka. "Alsintan ini adalah aspirasi yang diproses mulai dari perekrutan kelompok hingga hari ini diserahkan. Ini untuk memenuhi keinginan petani-petani Merauke," ujar Sulaeman. Bantuan alsintan ini, lanjut

MERAUKE (30 Agustus): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sulaeman L Hamzah, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pertanian Perkotaan Hidroponik kepada ibu-ibu di Merauke, Papua. Bimtek yang diikuti ibu-ibu PKK, majelis taklim dan organisasi wanita ini digelar di Rumah Aspirasi Sulaeman di Merauke, Papua Selatan, Rabu (30/8). "Kita ingin memberikan bantuan pada masyarakat. Selain mendorong sektor pertanian skala besar, kita juga menggalakkan pertanian perkotaan hidroponik," ujar Sulaeman. Sejalan dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan, Sulaeman melalui Rumah Aspirasinya

JAKARTA (9 Agustus): Anggota DPR RI dari Dapil Papua, Sulaeman L. Hamzah, menilai sejumlah peraturan yang ada belum bisa memberikan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan yang optimal bagi masyarakat hukum adat di Tanah Air. Ia mendorong diselesaikannya RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebelum periode DPR berakhir pada 2024. "Peraturan-peraturan yang ada belum bisa memberikan pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat secara optimal," ujar Sulaeman dalam diskusi daring yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema 'Keberadaan Masyarakat Adat dalam Negara Indonesia, Sampai di Mana?', Rabu (9/8). Menurut

JAKARTA (2 Agustus): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yessy Melania, menilai Indonesia kini sedang berjibaku dengan permasalahan sampah. Menurut dia, diperlukan kolaborasi dan aksi nyata untuk menyelesaikan masalah sampah. "Kolaborasi dan aksi nyata diperlukan untuk penanganan sampah kita. Dukungan seluruh pihak sangat diperlukan," kata Yessy dalam diskusi daring yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema 'Tata Kelola Sampah Makanan Indonesia', Rabu (2/8). Yessy mengatakan, sisa makanan dan plastik menjadi dua terbesar penyumbang sampah di Indonesia. Sebenarnya, lanjutnya, Indonesia sudah memiliki UU No.18