Anggota Komisi VI DPR Tag

LABUAN BAJO (12 Agustus): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi menegaskan pariwisata bukan hanya tentang pengembangan infrastruktur fisik seperti dukungan bandara, jalan dan hotel, melainkan perlu juga pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berada di wilayah industri pariwisata tersebut. Subardi menilai dengan tidak dibangunnya kesadaran pada masyarakat sekitar, maka pariwisata bisa berpotensi menimbulkan gejolak sosial. “Di Labuan Bajo belum ditumbuhkan bahwa wisata itu bagian dari mereka (masyarakat), hidup mereka itu dari wisata. Jadi mereka belum siap menjadi tuan rumah dari pariwisata," ujar

BANDA ACEH (11 Agustus): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menyoroti kinerja sejumlah perusahaan BUMN. Di antaranya PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) yang terus merugi, padahal luas lahan sawitnya mencapai 23.000 hektare. Menurut Rudi, ada kesalahan dalam sistem manajemen perusahaan pelat merah itu. Oleh karena itu, Rudi meminta pihak PTPN I untuk mencari tahu penyebab kerugiannya, apalagi di tengah harga tandan buah segar (TBS) yang kembali menggeliat. Hal tersebut dikemukakan Rudi seusai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi

JAKARTA (5 Agustus): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta pemerintah menyosialisasikan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar. “Pertamina harus melakukan sosialisasi masif ke daerah, karena pemakai solar dan pertalite adalah orang-orang menengah ke bawah.  Tata cara pendaftaran aplikasi MyPertamina juga harus disosialisasikan. Jadi ketika aturan pembelian dengan aplikasi MyPertamina diberlakukan, orang- orang di daerah tidak protes dan tidak bingung,” kata Rudi dalam keterangannya, Kamis (4/8). Pernyataan Rudi terkait revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.191/2014

TOKYO (3 Agustus): Lawatan kerja anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Subardi ke Tokyo membuatnya kagum melihat iklim industri di Jepang. Ia hadir dalam forum Forestry Investment Dialogues 2022 di Kedutaan Besar RI di Tokyo, Jepang bersama Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan sejumlah anggota Dewan lainnya. Dalam forum itu Subardi bertemu dengan pelaku usaha dan perwakilan organisasi perdagangan Jepang, serta peneliti dari Jepang. Menurut Legislator NasDem itu, industri di Negeri Sakura tersebut berkembang dengan dua filosofi besar, yakni monozukuri atau inovasi dalam produksi, dan

SLEMAN (1 Agustus): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM menggelar pelatihan dan pengembangan bisnis di Sleman, DIY, Sabtu (30/7). Sebanyak 120 perwakilan organisasi UMKM se DIY mengikuti kegiatan bertajuk 'Sosialisasi Usaha Mikro Strategis' itu. Subardi mengatakan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di DIY tidak semuanya memiliki izin. Aspek legalitas yang belum terpenuhi menurutnya akan menghambat kemajuan sektor bisnis UMKM. Subardi mengajak pelaku UMKM agar mengurus segala perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). “Mumpung di

SUNGAILIAT (31 Juli): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata membuka pelatihan pembuatan pupuk kompos yang diselenggarakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Banjar Jaya, di Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mando, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Sabtu (30/7). Hadir dalam pembukaan pelatihan tersebut, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Syarli Nopriansyah, pemateri atau instruktur pelatihan, Setiyono, serta para peserta pelatihan. Bang Tyo, sapaan akrab Zuristyo Firmadata mengapresiasi Gapoktan Banjar Jaya yang menginisiasi pelatihan tersebut. Hal itu juga sekaligus menjadi respon kelangkaan pupuk kimia jenis SP

SUNGAILIAT (29 Juli): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata mengajak pelaku UMKM untuk segera melakukan transformasi bisnis, dari marketing konvensional ke integrasi digital melalui berbagai kanal atau platform e-commerce. Dengan itu, eksistensi dan percepatan pertumbuhan UMKM bisa diwujudkan. "Dengan itu, UMKM dapat bertahan serta terus menunjukkan progresivitas ikhtiar untuk menjadi UMKM yang go internasional. Peningkatan bisnis e-commerce ini diharapkan juga bisa membantu perkembangan usaha para pelaku UMKM," ujar Zuristyo saat membuka sosialisasi bertajuk 'Pemasyarakatan Optimalisasi E-Commerce bagi Usaha Mikro', di

PANGKALPINANG (28 Juli): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata mengatakan, era globalisasi merupakan sebuah tantangan yang cukup berat bagi keberlangsungan UMKM. Gempuran produk impor yang membanjiri pasar konvensional dan digital menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kemajuan UMKM. "Tantangan tersebut tentunya membuat pelaku usaha kita, khususnya UMKM harus banyak beradaptasi untuk menjawab dan keluar dari tantangan tersebut," ujar Zuristyo saat membuka Sosialisasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada UMKM, yang digelar Badan Standardisasi Nasional (BSN), di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

JAKARTA (27 Juli): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menilai kegiatan yang dilakukan sekelompok remaja di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat melanggar banyak aturan. Rudi meminta Pemprov DKI Jakarta menyediakan sarana yang tepat bagi para remaja menyalurkan kreativitasnya seperti fenomena yang kini tengah populer yakni 'Citayam Fashion Week'. Rudi menilai kegiatan fashion show di trotoar dan zebra cross tersebut mengganggu bahkan membahayakan diri sendiri dan orang lain. “Ini buat kegiatan di trotoar dan zebra cross, apa mereka tidak mikir bahaya ditabrak kendaraan

JAKARTA (21 Juli): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta Kementerian BUMN segera membubarkan PT Istaka Karya (Persero). Perusahaan pelat merah itu akan membebani keuangan negara karena banyak utangnya. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan PT Istaka Karya pailit atau bangkrut setelah beroperasi selama 43 tahun. Manajemen akan mengurus harta (boedel) pailit dan akan berkoordinasi dengan kurator untuk proses selanjutnya setelah dinyatakan pailit. “Selain akan membebani keuangan negara, karena banyaknya utang Istaka Karya, juga nantinya menimbulkan banyak permasalahan baru. Seperti upaya