a

anggota Komisi VIII DPR Tag

KUALA LUMPUR (15 Agustus): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni berkunjung ke Kantor Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (BP KNPI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu, (14/8). Kunjungan tersebut dalam rangka menyerap aspirasi WNI yang berada di Malaysia, terutama terkait dengan bidang Komisi VIII DPR yang meliputi agama, sosial, kebencanaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “BP KNPI di Malaysia merekomendasikan adanya platform zakat yang khusus menjangkau pekerja migran Indonesia (PMI) hingga pelajar Indonesia yang ada di Malaysia. Tentunya ini menjadi

MALAYSIA (14 Agustus): Ketua NasDem Malaysia yang juga Ketua Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (BP-KNPI) Malaysia, Tengku Adnan merekomendasikan adanya platform zakat yang khusus menjangkau Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga pelajar yang ada di Malaysia. “Kami berharap bahwa ada platform khusus mengenai zakat yang dikelola untuk kemaslahatan PMI maupun pelajar kita di Malaysia mengingat belum ada platform khusus untuk hal tersebut,” kata Tengku Adnan dalam keterangannya, Minggu (14/8). Rekomendasi tersebut juga dia sampaikan saat bertemu dengan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Lisda

JAKARTA (14 Agustus): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mendesak Polri tetap memproses kasus tindak kekerasan petugas PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) kepada seorang perempuan. “Kita turut prihatin dengan peristiwa ini. Kebrutalan pelaku sebagai laki-laki kepada seorang perempuan sangat tidak bisa ditoleransi,” ujar Lisda dalam keterangannya, Jumat (12/8). Meski sudah sepakat berdamai, Lisda berharap penanganan kasus tersebut tetap berlanjut di kepolisian dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang saat ini masih berlangsung. “Kita tidak tahu apakah korban berada dalam tekanan atau tidak

JAKARTA (27 Juli): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni menyatakan krisis moral di Indonesia mulai melanda anak di bawah umur.  Pernyataan Lisda tersebut menanggapi perundungan anak di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang mengakibatkan anak berinisial F (11) meninggal dunia. "Fenomena dan peristiwa tersebut sangat miris, meskipun mungkin terjadi dengan niat candaan atau iseng semata, tanpa memikirkan efek dan dampak yang sangat buruk yang membahayakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini harus mendapatkan perhatian khusus dan tanggung jawab kita bersama,” ujar Lisda

JAKARTA (25 Juli): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mengatakan, Hari Anak Nasional 2022 bisa menjadi momentum bagi semua pihak untuk menyiapkan anak Indonesia menjadi generasi yang lebih berkualitas dan siap menghadapi berbagai tantangan masa depan. Hari Anak Nasional 2022 diperingati pada Sabtu (23/7) dengan mengusung tema 'Anak Terlindungi, Indonesia Maju', yang menggambarkan pentingnya upaya pemulihan bagi anak pascapandemi, baik secara mental dan psikologis serta membangun ketangguhan anak. “Tekad untuk menjadi bangsa yang lebih kuat dan lebih maju di masa depan,

JAKARTA (20 Juli): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo yang meneken Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA), Jumat (15/7) lalu. Lisda berharap Perpres tersebut dapat diimplementasikan secara maksimal, khususnya untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Dikutip dari poin b konsiderans Perpres tersebut, disebutkan bawa perlu peningkatan upaya pencegahan dan penanganan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. 'Bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di

MEKAH (5 Juli): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mengimbau jemaah haji Indonesia agar tetap menjaga kesehatan fisik dan stamina jelang puncak haji yang jatuh pada 9 Dzulhijah atau 8 Juli mendatang. “Kami berpesan kepada jemaah, harus tetap menjaga stamina dan fisik supaya kondisi tubuh tetap terjaga. Pada puncak haji dibutuhkan tenaga ekstra, karena akan jauh lebih ramai, ditambah dengan perjalanan menuju Arafah,” ujar Lisda di Mekah, Arab Saudi, saat melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan haji, Selasa (5/7). Lisda juga meminta jemaah

MADINAH (26 Juni): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Achmad Fadil Muzakki Syah mengapresiasi pelayanan yang baik kepada jamaah haji Indonesia 2022. "Saya sempat ngobrol dengan jamaah asal Pasuruan Jatim (Jawa Timur) dan Batam. Mereka mengaku mendapat pelayanan baik," ujar Fadil dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/6). Fadil yang juga anggota Panja Haji tersebut mengatakan, fasilitas penunjang jamaah haji Indonesia cukup baik sehingga membantu para jamaah untuk beribadah. "Pemondokan atau hotel tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian catering juga bagus, tidak ada keluhan ketika saya

JAKARTA (16 Juni): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni meminta Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan validasi data bantuan sosial (bansos) secara berkala. Hal itu merujuk temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan penyelewengan dana bansos di Indonesia yang telah berlangsung sejak 2011. “Kita mengapresiasi bahwa pengawasan terhadap bansos terus dilakukan oleh ICW. Oleh karenanya Kemensos juga perlu berbenah, terutama terkait validasi data yang harus dilakukan secara berkala, bukan ketika ada masalah baru berbenah,” tegas Lisda dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/6). Legislator NasDem

JAKARTA (9 Juni): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan perbaikan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut Lisda, perbaikan data tersebut merupakan hal yang penting, namun tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Sehingga, kejadian penerima bantuan sosial (Bansos) yang kerap salah sasaran dapat diminimalisasi. “Data yang dikeluarkan, yang kami temukan belakangan ini ternyata mereka (masyarakat) itu adalah orang-orang yang sebenarnya masih layak mendapatkan bantuan. Sehingga pengumpulan data ini harus jeli