RUU TPKS Ditargetkan Rampung Pertengahan Tahun Ini
JAKARTA (18 Maret): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni menyambut baik putusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang telah menunjuk Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersama pemerintah. Menurut Lisda, hal itu juga yang diharapkan sejak awal, pembahasan (RUU TPKS) sudah dilakukan Baleg. “Ya ini tentu kabar baik ya. Artinya sesuai dengan yang kita harapkan. AKD yang ditunjuk adalah Baleg. Karena memang sejak awal, kawan-kawan di Baleg yang terus mengawal dan membahas ini (RUU TPKS),” ungkap
Ekonomi Terpukul, NasDem Minta BPIH tidak Naik
JAKARTA (15 Maret): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni menegaskan, Komisi VIII DPR sedang berjuang agar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022 tidak naik. Lisda memahami kondisi ekonomi masyarakat cukup terpukul karena krisis pandemi Covid-19. Untuk itu, anggota Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI itu akan berjuang untuk meringankan beban masyarakat. "Kami sangat memahami (kondisi masyarakat) sehingga terus kami perjuangkan. Sampai kami cari, bagaimana supaya masyarakat ini tidak menambah (biaya) lagi dengan adanya pandemi ini," ujar Lisda di
Data Penerima Bansos belum Valid
BANYUWANGI (8 Maret): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Achmad Fadil Muzakki Syah memantau langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) di Desa Badean, Blimbingsari dan Desa Aliyan, Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), Senin(7/3). Bansos yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang disalurkan di antaranya bantuan pangan nontunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), dan asistensi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan anak yatim piatu. "Kami hadir untuk mengawasi dan memastikan bantuan dari Kemensos tepat sasaran kepada penerimanya, khusunya di Dapil Jatim III (Banyuwangi, Bondowoso,
Sri Wulan Salurkan Bantuan PKH dan BPNT Kemensos di Rembang
REMBANG (7 Maret) : Anggota Fraksi NasDem DPR RI, Sri Wulan menyerahkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Rembang, Minggu (6/3). Sri Wulan yang berangkat menuju parlemen pusat dari Dapil Jateng III (Pati, Blora, Grobogan, Rembang) itu menyerahkan bantuan pemerintah melalui Kementerian Sosial itu secara simbolis kepada penerima PKH dan BPNT. Selain bantuan tersebut, Wulan juga menyalurkan bantuan untuk para penyandang disabilitas berupa kursi roda, mesin jahit, dan krek. Dalam sambutannya dia
Lisda Tinjau Lokasi Gempa Pasaman Barat
SIMPANG AMPEK (2 Maret): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni meninjau lokasi gempa bumi di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Simpang Ampek, Kabupaten Pasaman Barat, Sabtu (26/2). Gempa bumi tektonik dengan magnitudo M 6,2 mengguncang wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat, Jumat (25/2). Setelahnya juga terjadi 62 kali gempa susulan. Data korban sementara per Sabtu (26/2) adalah jumlah pengungsi akibat gempa bumi mencapai 16.000 jiwa. Di Kabupaten Pasaman 3.000, dan Kabupaten Pasaman Barat 13.000. Selain itu sebanyak 10 orang meninggal dunia,
Kemenag Perlu Sejukkan Masyarakat
JAKARTA (24 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni meminta Kementerian Agama (Kemenag) lebih bijak dalam mengeluarkan aturan, sehingga suasana di masyarakat menjadi sejuk. Lisda mengemukakan itu menanggapi terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Agama No SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Masjid dan Musala, tertanggal 18 Februari 2022. “Harusnya dalam situasi saat ini pejabat publik lebih bijak dalam mengambil kebijakan, sehingga menimbulkan kesejukan di tengah masyarakat. Bukan malah menimbulkan propaganda, yang menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujar Lisda dalam keterangannya, Kamis (24/2). Legislator
Lisda Minta Pembahasan RUU TPKS Dilakukan Terbuka
JAKARTA (21 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mengatakan keterlibatan masyarakat sangat penting pada pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ia mengapresiasi sejumlah ormas yang menyuarakan agar masyarakat dilibatkan dalam pembahasan bakal beleid itu. Salah satunya Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual. “Seluruh pihak harus dilibatkan. Termasuk organisasi kemasyarakatan, khususnya organisasi yang terlibat langsung dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Saya apresiasi dan satu suara dengan ormas tersebut,” ungkap Lisda dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/2). Legislator NasDem itu mengatakan sebelumnya
Pandemi Covid-19 bukan Alasan Tunda Bahas RUU TPKS
JAKARTA (17 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni menegaskan agar tidak menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk menunda pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Tidak ada alasan kuat untuk membatalkan rencana pembahasan RUU TPKS di masa reses. Lisda mengemukakan itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus pada Selasa (15/2), yang tidak mengizinkan pembahasan RUU TPKS saat reses. Alasannya, kasus positif Covid-19 membuat kompleks parlemen Senayan membatasi kegiatan. “Jangan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk menunda kegiatan yang
Lisda Beri Bantuan Kursi Roda untuk Armiati
PAINAN (13 Februari): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Lisda Hendrajoni memberikan bantuan kursi roda dan sembako kepada Armiati, 47, warga Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Sabtu (12/2). Kaki kiri Armiati harus diamputasi karena infeksi yang diderita akibat kecelakaan yang dialaminya beberapa waktu lalu. Anggota Komisi VIII DPR itu mengatakan bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk empati antarsesama. Bantuan sosial lain juga kerap diberikan warga yang ada di Sumatra Barat kepada Armiati. “Kita memang terus melakukan bakti sosial kepada warga yang membutuhkan. Bantuan itu seperti kursi roda,
NasDem Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah Susun DIM RUU TPKS
JAKARTA (11 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mengapresiasi keseriusan pemerintah untuk mempercepat pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi UU. Hal itu tampak dari sikap pemerintah mengebut pembuatan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TPKS. Di tengah hari libur nasional, konsinyering yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tetap digelar. Menurut Menteri PPPA Bintang Puspayoga pada Jumat (11/8), DIM RUU TPKS telah