NasDem Minta BI Perbanyak Outlet Penukaran Uang Baru
TANGERANG (15 Maret): Bank Indonesia (BI) akan menyiapkan penukaran uang baru senilai Rp195 triliun untuk persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yaitu Hari Raya Idul Fitri di seluruh Indonesia. Khusus untuk wilayah Banten dan sekitarnya disediakan penukaran uang baru sekitar Rp4,57 triliun. Informasi tersebut diperoleh anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Fauzi Amro seusai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR dengan Deputi Gubernur BI dan jajarannya di Kota Tangerang, Banten, Kamis (14/3). "Hari ini kami melakukan Kunspek di
Fauzi Amro Dapat Dukungan Pesantren NU Musi Rawas
MUARA BELITI (20 Desember): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro melakukan reses perseorangan di Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an Mataram di Desa Mataram, Kecamatan Tugumulyo, Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatra Selatan, Selasa (19/12). Fauzi Amro bertatap muka langsung dengan Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Musi Rawas KH Usman didampingi pengasuh pondok pesantren, Ustadz Abror, pengurus NU se Musi Rawas serta badan otonom NU di Musi Rawas guna menyerap aspirasi warga Nahdliyin. Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi XI DPR RI itu menyampaikan terima kasih kepada keluarga
Charles Dorong Pemberdayaan UMKM untuk Kendalikan Inflasi Daerah
JEMBER (16 Oktober): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah, mendorong optimalisasi pemberdayaan UMKM sebagai ikhtiar untuk mengendalikan inflasi di daerah. "UMKM berperan penting dalam geliat ekonomi masyarakat. UMKM yang semakin berdaya dapat menekan inflasi yang ada di daerah," ujar Charles dalam diskusi publik 'Pengendalian Inflasi Daerah Melalui Peran Aktif UMKM, bersama Bank Indonesia, di Jember, Jawa Timur, Minggu (15/10). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) itu menegaskan, UMKM merupakan tiang perekonomian nasional. Untuk itu, keberadaannya mesti menjadi
Willy Apresiasi Pemblokiran Ribuan Rekening Terkait Judi Online
JAKARTA (16 Oktober): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya, mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah memblokir 1.700 rekening terkait dengan kasus judi online (judol). Willy berharap langkah itu bisa terus berlanjut ke rekening pinjaman online (pinjol) ilegal. Menurutnya, dampak pinjol dan judol sangat nyata di masyarakat. "Suksesnya pemblokiran rekening bank oleh OJK adalah hasil kerja sama yang efektif. Ini perlu dilakukan, bahkan sejak awal sebuah perusahaan atau entitas hukum sudah terindikasi akan melakukan operasi judi online atau pinjaman online," ujar
NasDem Minta Kemenkeu Alokasikan Anggaran Khusus Penanganan Pencemaran Udara
JAKARTA (1 September): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori, mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan pencemaran udara karena sudah menimbulkan masalah kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Hal itu dikatakan Satori dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan pemerintah yang menyepakati asumsi dasar makro, target pembangunan, dan indikator pembangunan yang akan digunakan dalam RAPBN 2024. Dalam rapat yang digelar pada Kamis (31/8) itu pemerintah diwakili Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua DK Otoritas
Satori Minta OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Bali
DENPASAR (28 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional 8 untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Bali. Peningkatan literasi dan inklusi ini sangat berpengaruh pada perekonomian yang semakin kuat. "OJK perlu terus memberikan edukasi dan literasi bagi masyarakat agar mereka dapat mewaspadai dan mengantisipasi maraknya kejahatan keuangan berbasis digital yang masih ada hingga saat ini,” ujar Satori saat mengikuti Rapat Kerja Komisi XI dengan OJK regional 8 dan Himpunan Bank Negara (Himbara),
Charles Ingatkan Kades Hati-Hati Gunakan Dana Desa
LUMAJANG (7 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah, meminta para kepala desa (kades) tetap memakai prinsip kehati-hatian dalam menggunakan dana desa. Prinsip itu perlu ditekankan mengingat banyaknya kades terjerat kasus hukum dalam penggunaan dana desa. “Prinsip kehati-hatian sangat penting dari proses perencanaan, pelaksanaan (dana desa). Proses perencanaan dan pelaksanaan itu tentunya harus melibatkan stakeholder yang ada," ujar Charles dalam workshop 'Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023', di Lumajang, Jawa Timur, Jumat (4/8). Charles menekankan, penggunaan dana desa harus
Pembangunan Ketahanan Ekonomi Perlu Dukungan Semua Pihak
CIREBON (4 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori menilai pembangunan ketahanan ekonomi tidak bisa hanya dilakukan pemerintah tetapi iperlukan dukungan seluruh pihak. "Pembangunan ketahanan ekonomi membutuhkan peran semua pihak," kata Satori dalam diskusi publik bertajuk 'Membangun Ketahanan Ekonomi Daerah', di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (2/8). Satori menegaskan, tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Ketahanan ekonomi di daerah harus dititikberatkan. "Jika ketahanan ekonomi sudah terbangun, maka manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat," ujarnya. Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VIII
NasDem Minta Pemerintah Punya Skala Prioritas Selesaikan PSN
JAKARTA (4 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya meminta pemerintah untuk menyiapkan skenario guna mempercepat penyelesaian 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor infrastruktur. Menurut Willy, komitmen pemerintah diperlukan untuk menyelesaikan PSN tersebut, sehingga bisa segera memberi manfaat ke masyarakat. "Pemerintah perlu mengambil tindakan cepat dan tepat untuk menyelamatkan proyek-proyek strategis sehingga dapat memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat," kata Willy, Kamis (3/8). Sebanyak 58 PSN dengan nilai investasi mencapai Rp470 triliun terancam mangkrak karena diperkirakan tidak akan selesai hingga akhir masa pemerintahan
Charles Minta Pemerintah Transparan Tangani Kasus Kebocoran Data
JAKARTA (26 Juli): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah mendorong pemerintah transparan dalam penanganan kasus kebocoran data. Langkah itu diharapkan dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keamanan siber di Indonesia. "Upaya transparansi diperlukan sebagai jaminan bahwa negara hadir di setiap permasalahan rakyat. Keamanan siber di Indonesia harus terus ditingkatkan untuk kepentingan publik,” ujar Charles, di Jakarta, Selasa (25/7). Beberapa waktu lalu, masyarakat dihebohkan dengan dugaan kebocoran 337 juta data yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam