Anggota Komisi XI DPR Tag

JEMBER ( 23 Januari): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Haji Charles Meikyansah menyerahkan bantuan dana untuk 59 yayasan di Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim), Kamis (20/1). Dana akan digunakan untuk membangun sarana prasarana keagamaan dan pendidikan. Bantuan dana tersebut berasal dari Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Sebelumnya, lembaga yang memperoleh bantuan mengajukan usulan melalui Charles Meikyansah yang kemudian disetujui Bank Indonesia. “Masing-masing lembaga mendapatkan Rp20-30 juta sesuai kebutuhan,” jelas Charles seusai acara penyerahan bantuan. Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan

JAKARTA (19 Januari): Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Willy Aditya berharap pemerintah segera mengirimkan Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU TPKS. "Sekarang kan hari Selasa (18/1), kalau dikirim ya paling maksimal Jumat (21/1) sudah turun Surpres lah," kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini mengapresiasi dukungan masyarakat, pemerintah, dan juga DPR sehingga RUU TPKS bisa disepakati menjadi RUU inisiatif DPR. "Kemarin pun saya masih berkomunikasi intensif dengan Bu Menteri PPPA

JAKARTA (17 Januari): Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Willy Aditya menegaskan sanksi dalam RUU TPKS tidak bertujuan sebagai bentuk balas dendam. Untuk itu, RUU tersebut tidak mengakomodasi hukuman mati. “Harus kita dudukkan persoalan hukuman bagi pelaku tindak pidana bukan sebagai hukuman balas dendam,” kata Willy dalam keterangannya, Sabtu (15/1). Legislator NasDem yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengatakan RUU TPKS hanya menghukum perilaku pelaku kekerasan seksual. Ketentuan yang didesain dalam RUU TPKS berupaya menghilangkan perilaku kekerasan seksual pelaku

SUMBER (16 Januari): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Satori berharap kepada pengurus Partai NasDem dari tingkat DPP, DPW, DPD hingga DPC untuk semakin solid dan menggencarkan komunikasi dengan masyarakat, menyambut Pemilu Serentak 2024. “Tahun 2024 semakin dekat, kita tidak bisa santai. Sudah menjadi tugas saya untuk mendukung dan memotivasi kakak-kakak yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif baik DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi maupun DPR RI. Mari kita bekerjasama, bersilaturahmi, menjalin komunikasi dengan konstituen, harus lebih sering door to door kepada masyarakat di bawah,” ujar

GORONTALO (26 Desember): Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel ikut berbahagia dengan melakukan silaturahim di Hari Natal. Ia bersilaturahim dengan pendeta dan jemaat di Gereja Bethani, Desa Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sabtu (25/12). “Hari ini sangat membahagiakan dan sangat membanggakan. Selamat merayakan Natal,” katanya. Gobel menceritakan, ia sengaja menunda kepulangan agar bisa ikut merasakan kebahagiaan di Hari Natal bersama masyarakat Gorontalo. Ia yang biasanya lima sampai enam hari melakukan reses, tapi kali ini ia menghabiskan waktu hingga

INDRAMAYU (23 Desember): Anggota Komisi XI DPR RI, Satori mengatakan pemulihan ekonomi berjalan baik sampai triwulan IV tahun 2021. Konsumsi, investasi, dan mobilitas masyarakat meningkat walaupun masih dibayangi Covid-19 varian baru Omicron. Hal itu dikemukakan Legislator NasDem itu saat menghadiri vaksinasi Covid-19 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polres Indramayu, di Polres Indramayu, Jawa Barat (Jabar), Kamis (23/12). “Untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) perlu sinergi antara pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan masyarakat. Oleh karena itu OJK sebagai salah satu mitra kerja

CIREBON (22 Desember): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori berharap seluruh masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak setelah pemerintah mengesahkan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Sosialisasi UU HPP ini untuk menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan seperti pengusaha, asosiasi dan masyarakat agar semua paham mengenai kapan waktu mulai berlakunya. Supaya setiap wajib pajak sadar dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya,” ujar Satori saat melakukan Sosialisasi UU HPP se-Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan)

JAKARTA (22 Desember): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya mengatakan kasus yang menjerat anggota Polrestabes Makassar, Sulawes Selatan (Sulsel), Bripka Frinaldi yang diduga menghamili dan memeras kekasihnya, tak boleh dianggap sepele. "Kode etik yang dilanggar Bripka Frinaldi tidak menutup kemungkinan adanya unsur perilaku lain yang mengarah pada pidana,” ujar Willy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/12). Willy mendorong pihak yang menangani kasus itu tidak menganggap sepele dengan hanya menggelar sidang kode etik. “Karena itu saya tekankan bahwa kasus-kasus seperti ini tidak boleh dianggap sepele sebatas

JAKARTA (18 Desember): Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember), Charles Meikyansah menyambut baik dan sangat mengapreasiasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pemanfaatan lahan Perhutani, sebagai tempat relokasi korban bencana erupsi Gunung Semeru. “Terus terang saya sangat senang sekali dengan keluarnya SK dari Menteri LHK perihal tempat relokasi bahi korban erupsi Semeru. SK tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah, khususnya LHK peduli terhadap masyarakat,” ungkap Charles Meikyansah

JAKARTA (14 Desember): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori mengatakan PT Adhi Karya (Persero) mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,976 triliun untuk investasi tol Solo-Yogya-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian Serpong. “PT Adhi Karya sudah mengajukan PMN tahun lalu dengan nominal Rp3 triliun untuk tujuan yang sama, mengapa baru mendapatkan PMN sekarang? Selain itu pembangunan tol Solo-Yogya-Kulonprogo merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Jadi sebelum adanya PMN, proyek tersebut juga sudah berjalan,” ujar Satori saat Rapat