Pemerintah Perlu Segera Terbitkan Aturan Turunan UU TPKS
JAKARTA (19 September): Keterbukaan masyarakat dalam merespon tindak kekerasan seksual harus dibarengi hadirnya peraturan pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), agar kewajiban negara dalam melindungi setiap warganya dapat dijalankan dengan baik. "Sejak disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masyarakat mulai terbuka melaporkan tindak kekerasan seksual yang terjadi. Namun belum adanya peraturan pelaksanaan UU tersebut berpotensi memicu kembalinya ketidakpercayaan publik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/9). Mengemukanya berita pelecehan anak 12 tahun di Medan, Sumatera Utara, oleh sejumlah orang dekatnya
NasDem Harap Aturan Turunan UU TPKS Segera Disahkan
JAKARTA (12 Mei): Fraksi Partai NasDem DPR RI berharap aturan turunan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru saja ditandatangani Presiden Jokowi, segera disahkan. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya mengemukakan itu Rabu (11/5) menanggapi penandatanganan UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Presiden Jokowi pada Senin (9/5). "Kan ada empat Perpres (Peraturan Presiden) dan empat PP (Peraturan Pemerintah). Itu harus secepatnya bisa diselesaikan," tegas Willy Aditya, yang juga Ketua Panja RUU TPKS itu. Menurut