Jacky Uli Berharap Anggaran BNN Banten tidak Dipotong
SERANG (6 Maret): Penyalahgunaan narkoba adalah isu serius yang memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Oleh karenanya pengurangan anggaran untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten harus menjadi perhatian khusus Komisi III DPR RI. “Anggaran itu tidak boleh dikurangi. Kita tadi mendengar dari ketua pengadilan bahwa masalah narkoba adalah kejahatan tertinggi di Banten, sehingga tidak tepat bila anggarannya dipotong. Nanti akan kami sampaikan dalam rapat dengan Kepala BNN mengenai masalah ini. Akan jadi perhatian kami,” ungkap anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Jacky
NasDem Minta Kepala BNN Baru Utamakan Pencegahan Atasi Narkoba
JAKARTA (6 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, berharap Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang baru, Irjen Pol Marthinus Hukom dapat lebih mengutamakan langkah pencegahan daripada penindakan dalam menangani penyalahgunaan narkotika. "Selaku mitra kerja, Komisi III ingin kepala BNN baru, Bapak Marthinus, untuk bisa lebih mengedepankan aspek pencegahan," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (5/12). Menurut Sahroni, pencegahan ialah upaya yang perlu dikedepankan untuk menyelamatkan anak-anak bangsa dari bahaya narkoba. "Logika penanganan narkoba ini utamanya ada di pencegahan, bukan penindakan. Karena
Legislator NasDem Sumut Dorong Pemerintah Bangun Pusat Rehabilitasi Gratis
MEDAN (9 Desember): Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendorong pemerintah provinsi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut untuk serius menanggapi minimnya pusat rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika secara gratis. Minimnya pusat rehabilitasi disebut menjadi keluhan masyarakat yang terkena dampak barang haram tersebut. Permintaan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai NasDem Sumut, dr. Tuahman Franciscus Purba saat melakukan sosialisasi peraturan daerah tentang penanggulangan narkotika di Medan Sunggal, Selasa (7/12). "Di sana saya menemukan banyak warga yang terdampak penyalahgunaan narkoba. Persoalannya, mereka tidak mampu membawa anaknya ke