Charles Meikyansah Tag

JAKARTA (24 Desember): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Charles Meikyansah mengingatkan pentingnya stabilitas ekonomi selama masa libur akhir tahun. Ia berharap pemerintah bisa menerapkan strategi yang efektif guna menekan kenaikan harga barang pokok di momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. "Kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok di momen akhir tahun sering menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Kami berharap pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menekan kenaikan harga barang bahan pokok jelang libur akhir tahun," kata

JAKARTA (1 November): Pemerintah tengah berupaya menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil, menyusul persoalan PT Sri Rejeki Isman (Sritek) Tbk yang dinyatakan pailit. "Kita mendukung upaya pemerintah yang sekarang tengah berjibaku berusaha memberi penyelamatan untuk Sritex. Karena kalau Sritex sampai bangkrut, pastinya bisa berpengaruh terhadap perekonomian nasional," ungkap anggota Komisi XI DPRdari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah, dalam keterangannya, Jumat (1/11). Charles mengungkapkan, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR). Sritex dinilai lalai terhadap utang kepada

JAKARTA (21 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah meminta pemerintah menjelaskan kepada publik terkait isu kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2025. Menurut Charles, gaji dan insentif bagi PNS cukup sensitif, apalagi di tengah tingginya inflasi yang membuat harga segala kebutuhan naik. "Pemerintah perlu memberi penjelasan lebih detil terkait hal ini. Apakah rencana kenaikan gaji PNS akan diatur oleh pemerintah selanjutnya?” ungkap Charles dalam keterangannya, Selasa (20/8) Bukan hanya memberi perhatian pada wacana kenaikan gaji PNS, Charles juga menyinggung soal utang negara. Tidak

JAKARTA (21 Agustus): Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 tidak boleh hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi harus berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar membawa perubahan fantastis bagi kehidupan rakyat Indonesia. "Angka fantastis APBN 2025 harus dapat digunakan secara tepat, transparan, dan dengan akuntabilitas tinggi dalam mengelola prioritas program-program pro-rakyat," ungkap anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah dalam keterangannya, Selasa (20/8). Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu juga menambahkan, selain menjadi instrumen yang membawa perubahan bagi rakyat Indonesia, APBN 2025 juga harus menjadi alat

JAKARTA (9 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyoroti fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia karena banyak perusahaan di ambang pailit. Bangkrutnya perusahaan mengakibatkan banyak karyawan yang dirumahkan. "Yang menjadi masalah terkadang perusahaan tidak memenuhi hak dan kewajiban karyawan yang menerima PHK. Badai PHK ini juga berpotensi dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Padahal, dalam kondisi apa pun, perusahaan harus memastikan memberikan hak-hak karyawan yang terkena PHK. Seperti pesangon, hingga gaji-gaji dan insentif lain yang belum dibayarkan," tegas Charles dalam keterangannya, Jumat (9/8). Dalam laporan

JAKARTA (9 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah mendorong pemerintah untuk memberikan atensi lebih kepada jumlah pengangguran di Indonesia yang terus melonjak tajam, khususnya pada generasi-Z (Gen-Z). "Polemik susahnya Gen Z mencari pekerjaan itu memang harus dibahas lebih komprehensif. Apa masalah yang sebenarnya dan bagaimana cara mengatasinya, agar segera mendapat solusi untuk generasi muda ini," ungkap Charles dalam keterangannya, Jumat (9/8). Legislator NasDem yang akan kembali duduk di kursi Senayan pada periode 2024-2029 ini juga menyoroti isu Gen Z yang sulit mendapatkan pekerjaan. Hal

JAKARTA (2 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Charles Meikyansah menyoroti kebijakan pemerintah terkait makanan siap saji yang dikenakan cukai dengan tujuan mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak untuk mengurangi penyakit tidak menular. Komisi XI meminta pemerintah memastikan kebijakan itu tidak merugikan pelaku usaha kecil seperti UKM dan UMKM. “Kami ingin Pemerintah memastikan kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat. Meskipun tujuannya baik namun harus dipertimbangkan untung-ruginya,” ungkap Charles dalam keterangannya, Jumat (2/8). Kebijakan makanan siap saji dikenakan cukai tersebut tertuang dalam Peraturan

JAKARTA (9 Juli): Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi terlaksananya penyampaian Laporan Hasil Pemerintah (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah, Banggar DPR RI mengingatkan, penyerapan APBN dan APBD 2024 harus dilakukan dengan baik. “Kami mengapresiasi BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung hal tersebut, ke depan kami akan berkomitmen mendorong penguatan penyerapan APBN dan

JAKARTA (9 Juli): Pergantian pemerintahan untuk periode APBN tahun 2024 diharapkan saat masa transisi tidak berdampak pada program anggaran negara. “Kami harapkan masa peralihan nanti dilakukan dengan baik agar masyarakat tetap dapat menerima manfaat dari kebijakan dan program-program pemerintah,” ungkap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Charles Meikyansah, di Jakarta, Selasa (9/7). Charles juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang kondusif. “Hal ini untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan bahwa pembangunan nasional dapat terus