Fauzi Amro Tag

JAKARTA (22 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro mengungkapkan perlu adanya kreativitas dalam memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan baru. Menurutnya, dengan beban utang dan beban pembiayaan lainnya, maka dapat membatasi gerak pemerintahan baru dalam menjalankan visi-misi mereka. “Kalau lihat postur APBN sekarang hampir tidak memungkinkan visi misi Pak Prabowo itu bisa dilaksanakan 100 persen. Karena apa? Karena terbeban biaya utang; kedua, terbeban IKN, yang ketiga terbeban oleh (program) makan siang gratis sehingga kreativitas untuk melakukan anggaran terhadap visi misi itu hampir dipastikan sangat minim,”

JAKARTA (21 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, mengapresiasi komitmen pemerintah terhadap ekonomi hijau, namun ia juga mengingatkan pentingnya implementasi konkret. Ia menyebut bahwa ekonomi hijau telah digaungkan Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu, namun realisasi di lapangan masih memerlukan perhatian lebih. "Ekonomi hijau bukan sekadar slogan atau wacana, melainkan harus menjadi kenyataan yang dirasakan seluruh masyarakat. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, harus berperan aktif dalam mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Ini tidak hanya penting bagi keberlanjutan lingkungan, tetapi

JAKARTA (20 Agustus): Fraksi Partai NasDem DPR RI memandang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% cukup realistis. Namun demikian, Fraksi Partai NasDem mengharapkan pemerintah memberikan insentif fiskal pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian yang bertumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang juga anggota Banggar DPR RI Fauzi Amro saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Partai NasDem atas RUU tentang APBN TA 2025 berserta Nota Keuangan, dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta,

CIBINONG (29 Juli): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro, mengajak mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk memerangi dan menolak judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Terlebih, dari ribuan pinjol yang ada saat ini, hanya 101 di antaranya yang resmi atau legal. “Nah bagaimana kita memeranginya? Kami menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kemenkominfo, dan kepolisian untuk bersama-sama karena putaran uang pinjaman ilegal hampir Rp300 triliunan per tahun,” ungkap Fauzi dalam seminar 'Melawan Ancaman Judi Online dan Pinjol Ilegal' di

JAKARTA (3 Juli): Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai NasDem Fauzi Amro, meminta PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menenggelamkan kapal-kapal yang sudah berusia di atas lebih dari 30 tahun namun masih beroperasi. Menurut Fauzi, banyak dari kapal milik PT Pelni yang usianya kini tak lagi memungkinkan untuk dioperasikan sebagai alat transportasi laut. "Saya setuju kalau memang beberapa kapal yang sudah di atas umur 30-an karena belum terjadi (bencana), tenggelamkan saja kapal-kapal itu. Kalau sudah tenggelam, semua orang fokus ke situ nanti," ungkap Fauzi dalam rapat

JAKARTA (2 Juli): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro mempertanyakan alasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan Penyertaan Modal Negara atau PMN bagi BUMN dan lembaga yang bermasalah. Misalnya PT Bio Farma (Persero), Badan Bank Tanah, serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Fauzi Amro menyoroti usulan PMN untuk Bio Farma yang terlibat pinjaman online (Pinjol). "Terlibat dengan Pinjol. Karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mitra kami, maka kami cek juga dengan OJK. Memang ternyata ada atas nama personal, tapi digunakan oleh perusahaan. Nah, ini

JAKARTA (1 Juli): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Fauzi Amro mengapresiasi langkah Bank Tabungan Negara (BTN) yang batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia terkait sikap kehati-hatian. "Proses akuisisi melibatkan banyak variabel dan risiko, termasuk faktor internal kedua perusahaan. Oleh karenanya, keputusan yang diambil nantinya bukan keputusan yang gegabah," terang Fauzi. Ditegaskan Fauzi, keputusan yang diambil nantinya didasarkan pada kajian dan analisis dengan mengedepankan asas kehati-hatian. Termasuk proses due diligence (uji kelayakan) yang telah dilakukan. Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Selatan I (Kabupaten Musi

JAKARTA (26 Juni): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi respons tegas terkait penggantian direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) oleh penjabat (Pj) kepala daerah tanpa prosedur dan proses yang benar. Fauzi mengatakan, mekanisme penggantian direktur dan direksi bank sudah termuat dalam Peraturan OJK (POJK ) No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. "Saya udah ngomong beberapa kali di media, di FGD, tidak ditindaklanjuti oleh OJK. Ini (POJK No. 17/2023) kalau tidak diterapkan, Pj yang sekarang

JAKARTA (19 Mei): Anggota Komisi XI DPR-RI Fauzi Amro meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatalkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-RUPSLB) Bank NTT yang dipimpin Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Ayodhia Kalake pada Rabu, 8 Mei 2024 lalu karena melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023. “Pemberhentian Direktur Utama dan Dewan Komisaris Bank NTT melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dipimpin Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT)