Felly Estelita Runtuwene Tag

JAKARTA (4 Februari): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Rutuwene, berharap program New Rehab 2.0 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi solusi bagi masyarakat agar mudah mengakses layanan kesehatan. “Program Rehab harus menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan, tidak malah menimbulkan permasalahan baru,” ujar Felly dalam peluncuran program New Rehab 2.0 di Jakarta, Senin (3/2/2025). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara itu mengungkapkan, program New Rehab 2.0 bertujuan untuk meringankan masyarakat agar segera mendapatkan layanan kesehatan. Pasalnya, sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait layanan kesehatan

JAKARTA (3 Februari): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, meminta BPJS Kesehatan menyelesaikan permasalahan tunggakan iuran peserta. Pasalnya, hampir 15 juta masyarakat berisiko kehilangan akses layanan kesehatan. Felly mengatakan lebih dari 54% peserta mandiri, terutama dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), tidak aktif akibat menunggak iuran. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan besar karena dapat mengganggu stabilitas keuangan BPJS Kesehatan dan layanan kesehatan bagi masyarakat. “Program JKN ini sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, tetapi persoalan iuran mandiri yang menunggak perlu

JAKARTA (21 Januari): Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Felly Estelita Runtuwene, berharap Desk Ketenagakerjaan Polri dapat memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). “Saya sebagai wakil masyarakat Indonesia, wakil pekerja Indonesia, sangat senang dengan diluncurkannya Desk Ketenagakerjaan, di mana ada kepastian bagi pekerja Indonesia,” ujar Felly saat konferensi pers bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (20/1/2025). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara itu mengungkapkan, Kapolri sempat menyebut 77 ribu

JAKARTA (25 Oktober): Dalam rapat koordinasi perdana Komisi IX DPR RI bersama Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Cucu Ahmad Syamsurijal, disepakati perihal penyelarasan program kerja komisi dengan visi kesejahteraan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan Komisi IX dengan arahan Presiden Prabowo, terutama dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. “Ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian Pak Prabowo, yang sebelumnya belum tercapai, dan sekarang harus kita selesaikan,” ujar Felly di Gedung Nusantara

SURABAYA (6 September): Penyebab banyaknya perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan, termasuk penutupan dan pengurangan tenaga kerja memengaruhi keberlangsungan industri di Tanah Air. “Kita harus melihat efek dari apa yang menyebabkan perusahaan-perusahaan tutup atau mengurangi tenaga kerja. Ada banyak faktor, termasuk pengawasan yang lemah dan kondisi manufaktur yang semakin menekan mereka," ungkap Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/9). Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Utara itu juga menyoroti persoalan angkatan kerja

MANADO (17 Juli): Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menilai RSUP Prof. dr. R. D. Kandou Manado belum memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Meski luas rumah sakit tersebut mencapai 18 hektare, bangunannya masih berjauhan satu sama lain sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk pelayanan. “Dari seluas 18 hektare nanti akan dibangun menjadi empat gedung, yang semula 58 gedung terpisah satu sama lain. Karena jika ada kejadian dengan pasien sementara dokter ada di kantor sentral, itu akan butuh waktu,” ungkap Felly saat meninjau fasilitas

JAKARTA (5 Juni): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mengatakan, setiap pekerja migran Indonesia (PMI) wajib memiliki keterampilan yang mumpuni di bidangnya sebelum diberangkatkan bekerja ke luar negeri. "Berangkatkan mereka (PMI) dengan bekal yang mereka sudah miliki, yang mumpuni. Karena kalau mereka tidak siap diberangkatkan, ini akan menjadi persoalan," kata Felly di Jakarta, Senin (3/6). Menurut legislator Partai NasDem ini, apabila para PMI tidak memiliki keterampilan, hal tersebut membuat mereka rentan menjadi korban tindak kekerasan. Felly juga mengingatkan pemerintah agar memastikan tidak ada agen yang

JAKARTA (21 Mei): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mendorong adanya evaluasi pada program Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Evaluasi tersebut penting demi melindungi nasib para PMI. Felly berharap pemerintah segera memberikan kepastian terhadap evaluasi SPSK tersebut. Dengan tidak adanya kepastian, Felly khawatir akan membawa dampak yang negatif. Terlebih, banyak masyarakat Indonesia yang berkeinginan kuat untuk bekerja di luar negeri seperti di Arab Saudi. "Kita agendakan untuk rapat selanjutnya, yang sudah jadi worry (kekhawatiran) bagi calon pekerja