Felly Dorong Pembangunan BLK Taraf Internasional di Sulut
MANADO (11 Desember): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mendorong peningkatan infrastruktur Balai Latihan Kerja (BLK) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) agar mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) pekerja migran Indonesia (PMI) yang berkualitas. Menurut Felly, fasilitas yang sudah lama digunakan perlu diganti, terutama dengan adanya potensi untuk membangun BLK bertaraf internasional. "Saya sudah melihat bahwa peralatan (fasilitas) ini perlu diganti, diperluas (luas bangunan perlu diperbesar) dan bangunan direnovasi. Lebih bagus kita buat BLK bertaraf internasional," kata Felly saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IX
Felly Tekankan Pentingnya Komitmen Jalankan Program Imunisasi
MAKASSAR (23 November): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menekankan pentingnya dukungan dan komitmen seluruh pihak agar program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dapat berjalan secara berkualitas dan berkesinambungan. Demikian dikatakan Felly saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/11). Kunjungan itu dalam rangka pengawasan program BIAN. "Program imunisasi merupakan salah satu aspek pilar penguatan dan transformasi layanan primer yang secara global terbukti menjadi investasi kesehatan yang paling efektif," ujar Felly. Komisi IX DPR RI, lanjut Felly, memberikan
Felly Janji Perjuangkan Tiga Aspirasi Prioritas RSUP Djamil Padang
PADANG (5 Oktober): Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene memimpin kunjungan kerja Komisi IX DPR ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr M Djamil Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (4/10). Kunjungan tersebut bertujuan meninjau kondisi fasilitas kesehatan (faskes) di rumah sakit rujukan tersebut. "Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melihat kondisi riil dan apa yang dibutuhkan oleh RSUP M Djamil Padang saat ini," ungkap Felly. Setelah melakukan pertemuan dengan pihak rumah sakit, Legislator NasDem itu memetakan tiga prioritas utama yang dibutuhkan RSUP M Djamil untuk
Felly Pertanyakan Peran Negara Lindungi PMI Nonprosedural
JAKARTA (29 September): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mempertanyakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang kerap kali menjadi korban kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Felly menyampaikan, tidak sedikit kasus ditemukan pekerja migran meninggal dunia dan diduga menjadi korban TPPO. Karena itu, ia meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan agar WNI tidak menjadi korban TPPO. "Untuk pekerja migran yang tidak resmi, yang pulang dalam keadaan (menjadi) mayat, banyak itu di Sulawesi Utara. Hal seperti itu, masa terkesan
Tak Serius Bahas Stunting, Komisi IX Segera Panggil Wali Kota Bekasi
BEKASI (22 September): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menyayangkan sikap Pemerintah Kota Bekasi yang dianggap tidak serius membahas masalah stunting. Komisi IX memberi peringatan keras dan segera memanggil Wali Kota Bekasi. Komisi IX DPR RI dijadwalkan bertemu dengan Pemkot Bekasi membahas permasalahan stunting di kota tersebut pada Kamis (21/9). Namun, setelah Felly dan rombongan datang ke Bekasi, tak ada satu pun perwakilan Pemkot Bekasi yang hadir. Angka stunting di Kota Bekasi tercatat sebanyak 4.575 anak pada 2022. Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, angka
BPJS Ketenagakerjaan Harus Masif Jangkau Sektor Informal
BANTUL (4 September): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mendorong digencarkan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, terutama pada pekerja sektor informal seperti pelaku UMKM, driver ojek online, pedagang pasar dan lain sebagainya. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih sangat minim dari jumlah pekerja informal yang ada. Hal itu mengemuka saat pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Bupati Bantul, Kementerian Ketenagakerjaan, serta perwakilan elemen masyarakat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul, DIY, Jumat (1/9). “Sosialisasi dari pemerintah harus masif agar mereka dapat
Kemenkes Didesak segera Atasi Pencemaran Udara
JAKARTA (1 September): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengatasi persoalan pencemaran udara di Jabodetabek yang berdampak terhadap kesehatan. Koordinasi antar kementerian/lembaga diperlukan untuk menangani masalah tersebut. "Khususnya untuk mendorong pengendalian polusi udara di sisi hulu dan menyusun kebijakan pengendalian polusi udara secara terpadu," ujar Felly saat membacakan kesimpulan Raker Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Rabu (30/8). Komisi IX DPR juga meminta Kemenkes untuk melakukan penguatan database pemantauan kualitas udara. Selain itu, Kemenkes juga didorong melakukan
NasDem Minta Pemda Bayar Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak
MEDAN (29 Agustus): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menyayangkan persoalan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dilakukan secara mandiri, yakni dengan membayar sendiri. Bahkan hal tersebut sudah menjadi salah satu syarat perekrutan pegawai, sehingga tidak dibebankan ke pemerintah. Pasalnya, untuk pembayaran tenaga kontrak saat ini, Pemprov Sumut tidak dapat mengeluarkan anggaran yang terlalu besar. Felly menyayangkan kebijakan tersebut. Meskipun tenaga honorer di Dinkes Sumut sudah mendapatkan gaji di atas upah minimum provinsi (UMP) Sumut sebesar Rp3 juta
Felly Desak Pemda Minahasa Tenggara Selesaikan Masalah Rabies
RATAHAN (27 Juli): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene memberi perhatian serius pada meninggalnya KT, anak usia 6 tahun asal Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Ia meninggal dunia akibat suspek rabies. KT sempat digigit anjing beberapa waktu sebelumnya, namun belum sempat disuntik vaksin antirabies (VAR) karena saat itu Puskesmas Silian, Ratahan, Minahasa Tenggara kehabisan stok. "Ini menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah. Yang namanya vaksin rabies ini harus siap," ujar Felly dalam keterangannya, Selasa (19/7). Legislator NasDem itu mengungkapkan, Komisi IX DPR juga telah menyetujui bantuan
Penerapan KRIS Jangan Bebani Iuran Masyarakat
JAKARTA (5 Juli): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mendesak pemerintah untuk mempersiapkan secara komprehensif kebijakan dan implementasi kelas rawat inap standar (KRIS) sebagai implementasi UU Sistem Jaminan Sosial. "Beberapa hal perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penerapan KRIS, antara lain dibuatnya peta jalan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit sesuai indikator KRIS," kata Felly dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di kompleks parlemen, Senayan,