Pengawas Minim, Perlindungan Pekerja Lemah
JAKARTA (23 Juni): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menilai, lemahnya perlindungan dari negara untuk para pekerja disebabkan oleh jumlah pengawas ketenagakerjaan yang masih belum memadai. "Kewenangan pengawas ketenagakerjaan semakin tergerus dan lemah, dengan jumlahnya semakin sedikit, tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada," kata Felly dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6). Legislator NasDem itu mengatakan, hingga tahun 2020,
NasDem Minta Negara Beri Perlindungan Utuh bagi Jemaah Haji
MAKASSAR (27 Mei): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menegaskan, negara harus memberikan perlindungan yang utuh bagi jemaah calon haji (JCH), baik dari segi keselamatan maupun kesehatan. "Jadi harus semaksimal mungkin. Betul-betul diberikan perlindungan secara utuh. Ini bukan masalah bagaimana mereka berangkat, tapi ini bagaimana perlindungan yang diberikan bagi jemaah haji," kata Felly saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (25/5). Legislator NasDem itu mengatakan, kesehatan para JCH harus menjadi perhatian serius. Ia mengimbau
Felly Harap Pelayanan RSUD Dr Doris Sylvanus Ditingkatkan
PALANGKA RAYA (20 April): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menyoroti kondisi bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Doris Sylvanus, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Menurutnya, dengan lahan yang begitu luas seharusnya dapat ditata dengan baik guna meningkatkan pelayanan RSUD agar lebih maksimal. "Kondisi bangunan ini kan merupakan bangunan lama. Memang lahannya begitu luas, sehingga model bangunannya tersebar. Saya pikir, bagaimana bisa menciptakan pelayanan yang maksimal," ujar Felly saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke RSUD Dr
NasDem Desak Pemerintah segera Atasi Penyakit Katastropik
JAKARTA (1 April): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mendesak Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, segera mengambil kebijakan untuk menanggulangi penyakit yang menimbulkan biaya katastropik (biaya tinggi). “Segera ambil kebijakan strategis dan konkret dalam penanggulangan penyakit yang menimbulkan biaya katastropik melalui pemenuhan infrastruktur kesehatan termasuk sumber daya manusia kesehatan,” tegas Felly dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua DJSN, Andie
NasDem Nilai Sosialisasi Program JKP tidak Optimal
SIDOARJO (25 Maret): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menilai sosialisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJSK) tidak optimal. Padahal program tersebut dapat memberi bantuan kepada berbagai lapisan pekerja, baik pekerja yang memiliki penghasilan tetap, maupun tidak. “Jadi pemerintah membuat program yang bagus sekali, tapi sayangnya rakyat belum tahu dan belum sadar seperti apa program JKP itu,” kata Felly saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR ke Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (24/3). Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati
BPJS Kesehatan Perlu Tingkatkan Mutu Layanan
JAKARTA (20 Januari): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan, efektivitas pembiayaan dan kolektabilitas iuran peserta untuk menjaga kesinambungan finansial dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Demi meningkatkan mutu program JKN, Komisi IX DPR mendesak BPJS Kesehatan untuk meningkatkan upaya terobosan untuk perluasan kepesertaan,” kata Felly saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1). Legislator NasDem itu
Kemenkes Perlu Percepat Pengembangan Obat dan Alkes
JAKARTA (18 Januari): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat pengembangan obat dan alat kesehatan (Alkes) melalui peta jalan yang terukur. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan obat dan alkes tetap terjamin secara kualitas dan kuantitas. “Ini salah satu hal yang penting dilakukan untuk penguatan ketahanan kesehatan melalui transformasi sistem kesehatan,” kata Felly saat memimpin Rapat Kerja (raker) Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin di ruang rapat Komisi IX, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1). Legislator NasDem itu juga meminta
NasDem Minta Pemerintah Lindungi Pekerja Sektor Informal
BALIKPAPAN (26 November): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mendorong pemerintah untuk memastikan perlindungan tenaga kerja di Indonesia, terutama terhadap pekerja sektor informal yang sangat terpukul pada masa pandemi Covid-19. Felly mengemukakan itu seusai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (25/11). Legislator NasDem itu berharap segenap elemen pemerintah melindungi pekerja dengan bantuan dan jaminan yang sudah dicanangkan. Dengan jaminan dan bantuan tersebut, tenaga kerja di Indonesia lebih aman untuk bertahan hidup dalam situasi dan
Masalah DTKS dan PBI Harus segera Diselesaikan
JAKARTA (24 November): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menyoroti belum sinkronnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), sehingga menjadi masalah pada penyaluran bantuan serta jaminan sosial bagi masyarakat. Legislator NasDem itu mengatakan, masih banyak ditemukan data ganda, NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda, serta identitas orang berbeda pada DTKS dan data PBI. “Kalau saja di setiap daerah, di desa/kelurahan setiap hari bisa menyesuaikan berapa yang lahir dan berapa yang meninggal, dan kalau sistem seperti itu bisa dan sudah