Sahroni Yakin Polisi Siap Hadapi Praperadilan Firli
JAKARTA (29 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meyakini Polda Metro Jaya siap menghadapi praperadilan yang diajukan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri atas penetapannya sebagai tersangka. "Tidak ada soal kalau yang bersangkutan mengajukan praperadilan. Itu kan hak. Namun, jika mengikuti proses yang ada, saya yakin Polda Metro Jaya pasti siap menghadapi tahapan tersebut," kata Sahroni, Selasa (28/11). Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu menilai sejauh ini penetapan tersangka Firli oleh Polda Metro Jaya tidak
Taufik Sebut Komisi III DPR Patut Ikut Tanggung Jawab atas Status Firli
JAKARTA (24 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mengatakan Komisi III patut ikut bertanggung jawab atas status tersangka Ketua KPK, Firli Bahuri. Alasannya, Komisi III DPR juga ikut dalam proses pemilihan Firli sebagai ketua lembaga antirasuah, termasuk saat uji kelayakan dan kepatutan. "Saya pikir semua proses pemilihan yang berlangsung tetap harus ada tanggung jawab dari pihak-pihak yang menjalankan proses itu. Saya pikir juga apa yang terjadi di KPK, DPR pun tidak bisa melepas tanggung jawabnya," kata Taufik, Kamis (23/1). Ia menegaskan,
Sahroni Minta Firli Mundur dari Ketua KPK
JAKARTA (23 November): Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Ketua KPK Firli Bahuri mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. "Mengingat statusnya saat ini, Pak Firli seharusnya berinisiatif untuk segera mengajukan pengunduran diri," kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (23/11). Legislator NasDem ini meminta Polri turut memeriksa pimpinan KPK yang lain guna menghasilkan penyelidikan yang tuntas dan maksimal. "Polri harus melibatkan pimpinan KPK yang lain, periksa mereka terkait apa yang dilakukan oleh ketua KPK. Mungkin pimpinan yang lain bisa jadi tidak tahu
Sahroni Dukung Hukuman Mati bagi Koruptor
JAKARTA (26 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mendukung hukuman mati bagi para koruptor, namun dengan mekanisme yang jelas. Legislator Partai NasDem itu menegaskan hukuman mati bisa dijatuhkan jika ada unsur tindak pidana korupsi berat dengan kerugian negara yang besar. “Terkait hukuman mati bagi koruptor, secara pribadi saya mendukung. Namun tentunya harus melalui mekanisme yang jelas. Tidak semua korupsi harus berujung hukuman mati. Jika memang kasusnya begitu parah dan kerugian negara sangat besar, maka tentu saja opsi hukuman mati