Pemenuhan Gizi Anak Harus Diwujudkan dengan Gerak Bersama
JAKARTA (24 Januari): Wujudkan pemenuhan gizi anak bangsa melalui gerak bersama-sama dengan perencanaan yang matang dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. "Anak usia di bawah lima tahun yang mengalami kekurangan gizi di Indonesia masih cukup tinggi. Padahal, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa kesehatan warga negara merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Dampak Gizi Buruk Terhadap Kecerdasan Anak Indonesia yang
Bangun Kembali Kesadaran Masyarakat untuk Cegah Penyebaran Covid-19
JAKARTA (20 Desember): Upaya mencegah peningkatan kasus covid-19 harus diletakkan pada koridor saling menjaga dengan semangat kebersamaan dalam menghadapi potensi penyebaran virus di masa liburan akhir tahun. "Gerakan berbasis solidaritas dan kepedulian harus menjadi semangat bersama untuk menekan angka penyebaran virus pada masa liburan akhir tahun," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Peningkatan Kasus Covid-19: Aksi atau Reaksi Menjelang Nataru, yang digelar Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12, Rabu (20/12). Diskusi yang dimoderatori Irwansyah (tenaga ahli Wakil Ketua MPR RI) itu
Butuh Gerak Bersama Cegah Penyakit Menular Seksual
JAKARTA (13 Desember): Gerak bersama pencegahan penyakit menular seksual (PMS) mesti dilakukan secara menyeluruh berbasis semangat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional agar mampu melahirkan generasi penerus yang berdaya saing di masa datang. "Di Indonesia salah satu penyakit yang berdampak pada kualitas SDM adalah PMS, pengetahuan dan perhatian masyarakat yang masih rendah terkait isu tersebut harus disikapi dengan konsisten dalam upaya menekan peningkatan jumlah kasus PMS," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, pada diskusi daring bertema Perlindungan Ibu Hamil dari HIV, Sifilis, dan
Revisi UU ITE Harus Mampu Perkuat Perlindungan terhadap Setiap Warga Negara
JAKARTA (6 Desember): Perbaikan kebijakan terkait teknologi informasi membutuhkan perhatian yang terpusat pada manusia dan infrastruktur yang mendukungnya dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi setiap warga negara. "Revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diharapkan mampu memperkuat aspek perlindungan setiap warga negara yang merupakan amanah dari konstitusi kita," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema 'Undang-Undang ITE Perubahan Kedua: Solusi Atau Ancaman?' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 (FDD 12), Rabu (6/12). Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie (Tenaga
Pemidanaan UU ITE Baru Ikuti KUHP
JAKARTA (6 Desember): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, mengatakan ada beberapa perubahan subtansial dalam revisi kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Semua pemidanaannya mengikuti KUHP yang baru. Jadi tidak memungkinkan terjadinya penghukuman ganda atau pemidanaan yang di luar KUHP," ujar Farhan dalam diskusi daring dengan tema 'Undang-undang ITE Perubahan Kedua: Solusi/Ancaman?' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (6/12). Selain itu, lanjut Farhan, yang menjadi perhatian dalam revisi UU ITE adalah pasal 27 yang dianggap sebagian orang sebagai pasal
Hak Penyandang Disabilitas Harus Dipastikan Dipenuhi
JAKARTA (29 November): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, mengajak seluruh pihak untuk memastikan hak penyandang disabilitas dapat dipenuhi. Mulai dari pemenuhan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga kesejahteraan. "Itu semua merupakan hak dari teman-teman difabel yang harus didapatkan. Hak mereka untuk setara dengan kita," ujar Wulan dalam diskusi daring bertajuk 'Mewujudkan Negara yang Ramah untuk Disabilitas', yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (29/11). Wulan menilai saat ini pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah cukup baik. Meski belum sempurna, ada perkembangan yang baik
Ratih Harap Kemendikbud Dapat Porsi Lebih Kelola Dana Pendidikan
JAKARTA (23 November): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru, mendorong agar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendapat porsi lebih maksimal untuk mengelola 20% anggaran pendidikan dari APBN. "Kita tahu sudah 20% APBN untuk pendidikan. Tapi dari 20% itu yang ada di Kemendikbud hanya 15% dari total anggaran Rp612 triliun," ujar Ratih dalam diskusi daring bertema 'Problematika Guru dalam Pendidikan Berkualitas dam Inklusif' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (22/11). Ratih mengatakan, dari Rp612 triliun anggaran pendidikan pada
Pemenuhan Kompetensi, Pemerataan dan Kesejahteraan Guru Harus Jadi Perhatian Bersama
JAKARTA (22 November): Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan kolaborasi harmonis antara guru, orang tua dan peserta didik dalam memajukan pendidikan nasional harus konsisten diwujudkan. Pemenuhan kompetensi dan pemerataan jumlah serta kesejahteraan guru, tegasnya, harus menjadi perhatian bersama. "Tema Hari Guru tahun ini 'Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar' harus dimaknai secara mendalam. Apakah kita siap dengan kecepatan perkembangan dunia pendidikan global dengan setumpuk pekerjaan rumah yang ada?" kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema 'Problematika Guru dalam Pendidikan Berkualitas dam Inklusif' yang
Pengetahuan Masyarakat Terkait Diabetes Perlu Terus Ditingkatkan
JAKARTA (16 November): Tingginya angka penderita diabetes di dunia menempatkannya sebagai salah satu kegawatdaruratan kesehatan global. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait penyakit kencing manis ini harus terus didorong. "Upaya yang perlu dilaksanakan adalah terus mendorong peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, melakukan cek kesehatan secara dini dan dilakukan secara rutin," ujar anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hasnah Syam, dalam diskusi bertajuk 'Waspada Diabetes Menggerogoti Usia Produktif', yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/11). Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF), diperkirakan jumlah penderita
Pemerintah Perlu Intervensi untuk Tekan Prevalensi Diabetes
JAKARTA (15 November): Intervensi pemerintah melalui penerapan kebijakan, terkait penanggulangan penyakit tidak menular mesti dilakukan secara konsisten untuk menekan prevalensi diabetes di Tanah Air. "Problem diabetes ada di depan mata, sehingga membutuhkan perhatian serius semua pihak," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Waspada Diabetes Menggerogoti Usia Produktif yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/11). Diksusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR) itu menghadirkan Eva Susanti (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kemenkes), Muhammad Adib