Perlu Kebijakan untuk Cegah Ancaman Demensia dan Alzheimer
JAKARTA (13 September): Pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi serta membuat kebijakan untuk mencegah ancaman demensia dan alzheimer di Indonesia. Penduduk usia produktif sebagai modal membangun bangsa harus bersanding serasi dengan lansia yang bahagia di masa tua. "Usia produktif yang lebih mendominasi mesti berimbang dengan penduduk lansia yang sungguh berbahagia di masa tua. Karena penelitian menunjukkan bahwa sekitar 40% kasus demensia dan alzheimer dapat dihindari atau ditunda dengan gaya hidup sehat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Menangkal Ancaman
Rian Firmansyah Desak Masifkan Narasi Konversi ke Kendaraan Listrik
JAKARTA (6 September): Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rian Firmansyah, mengajak seluruh pihak menyamakan narasi terkait konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik/electric vehicle (EV). "Kita harus masif dengan satu narasi bahwa EV adalah kebutuhan dan masa depan Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission," ujar Rian dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema 'Tantangan dan Peluang Adopsi Kendaraan Listrik di Indonesia', Rabu (6/9). Rian meyakini bahwa kendaraan listrik merupakan angkutan masa depan. Narasi yang dibangun terkait industri dan penggunaan EV mesti
Seluruh Pihak Harus Bersinergi Temukan Solusi Tepat Atasi Polusi Udara
JAKARTA (30 Agustus): Pemerintah, swasta, komunitas dan masyarakat harus bersinergi dan bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik melalui upaya mitigasi yang tepat guna mengatasi dampak polusi udara. "Perkiraan musim kemarau yang masih panjang, memerlukan persiapan dan kerja sama yang baik untuk mengatasi dampaknya, seperti peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan atas (ISPA). Jangan saling melempar tanggung jawab dalam penanganannya. Segera cari solusi terbaik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Mitigasi Kenaikan Kasus ISPA yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12,
Perlu Kolaborasi Seluruh Pihak Tanggulangi Polusi Udara
JAKARTA (23 Agustus): Masalah pencemaran udara merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pelibatan publik diperlukan agar kebijakan strategis yang dicanangkan dapat terlaksana dengan baik dan berdampak luas. "Masalah pencemaran udara bukan tugas pemerintah saja, tapi kita semua. Dalam hal ini bagaimana masyarakat bisa secara aktif bersama-sama mengatasi masalah yang ada," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, dalam Forum Diskusi Denpasar 12 Edisi ke-158, dengan tema Perbaikan Kualitas Udara di Kota-Kota Besar Indonesia, Rabu (23/8). Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR
Badan Budaya NasDem Cetak Pembicara Handal Melalui Workshop Merdeka Bicara
JAKARTA (15 Agustus): Badan Budaya Partai NasDem menggelar kegiatan Workshop Public Speaking 'Merdeka Bicara: Menjadi Pembicara Berkarisma' dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Bangsa Indonesia. Puluhan peserta mendapat bekal untuk menjadi pembicara yang handal di depan publik. Workshop yang digelar Badan Budaya NasDem berkolaborasi dengan Forum Diskusi Denpasar 12 itu berlangsung secara daring dan luring itu diadakan agar para kader NasDem menguasai budaya bicara efektif dalam menyampaikan ide serta gagasan di ruang publik, termasuk sosial media. "Jadi memang ini salah satu inisiatif dari teman-teman pengurus di
Negara Harus Menjamin Eksistensi dan Hak-Hak Masyarakat Adat
JAKARTA (9 Agustus): Negara harus bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat dengan menjamin eksistensi dan melindungi mereka, sebagai bagian dari warga negara Indonesia. "Masyarakat adat kerap dipandang sebagai objek karena kepemilikan lahan yang dapat dihargai dengan uang. Perlindungan pada hak hidup mereka kerap diabaikan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Keberadaan Masyarakat Adat dalam Negara Indonesia, Sampai di Mana? yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (9/8). Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri (Tenaga Ahli Wakil Ketua
Sulaeman Nilai Peraturan yang Ada Belum Optimal Lindungi Masyarakat Adat
JAKARTA (9 Agustus): Anggota DPR RI dari Dapil Papua, Sulaeman L. Hamzah, menilai sejumlah peraturan yang ada belum bisa memberikan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan yang optimal bagi masyarakat hukum adat di Tanah Air. Ia mendorong diselesaikannya RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebelum periode DPR berakhir pada 2024. "Peraturan-peraturan yang ada belum bisa memberikan pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat secara optimal," ujar Sulaeman dalam diskusi daring yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema 'Keberadaan Masyarakat Adat dalam Negara Indonesia, Sampai di Mana?', Rabu (9/8). Menurut
Perlu Strategi Tepat untuk Tekan Produksi Sampah Makanan
JAKARTA (2 Agustus): Diperlukan strategi dan kolaborasi yang tepat dan kuat dari para pemangku kebijakan untuk mengantisipasi dan menyediakan solusi terkait tingginya produksi sampah makanan di Indonesia. "Saat ini kita berhadapan dengan sebuah paradoks terkait pangan. Di satu sisi, kita sedang berupaya menjamin ketahanan pangan untuk mengantisipasi kemarau panjang, di sisi lain kita menjadi bagian produsen sampah makanan di dunia," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Tata Kelola Sampah Makanan Indonesia, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12,
Yessy Dorong Kolaborasi dan Aksi Nyata Tangani Sampah
JAKARTA (2 Agustus): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yessy Melania, menilai Indonesia kini sedang berjibaku dengan permasalahan sampah. Menurut dia, diperlukan kolaborasi dan aksi nyata untuk menyelesaikan masalah sampah. "Kolaborasi dan aksi nyata diperlukan untuk penanganan sampah kita. Dukungan seluruh pihak sangat diperlukan," kata Yessy dalam diskusi daring yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema 'Tata Kelola Sampah Makanan Indonesia', Rabu (2/8). Yessy mengatakan, sisa makanan dan plastik menjadi dua terbesar penyumbang sampah di Indonesia. Sebenarnya, lanjutnya, Indonesia sudah memiliki UU No.18
Optimalkan Semua Potensi Hadapi Dampak El Nino
JAKARTA (26 Juli): Optimalkan semua potensi menghadapi dampak cuaca ekstrim dengan mengupayakan langkah antisipatif dan adaptif, serta menyediakan kebijakan yang dibutuhkan untuk menjamin ketahanan pangan, kesehatan dan ekonomi. "Kita harus mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki untuk bisa menjawab berbagai ancaman terkait dampak perubahan iklim dan kemarau panjang yang diperkirakan akan melanda Indonesia," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Puncak Ancaman El Nino di 2023, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/7). Diskusi yang dimoderatori,