Perlu Perbaiki Tata Kelola Produk Farmasi untuk Lindungi Warga
JAKARTA (26 Oktober): Tata kelola produk farmasi dan sistem kesehatan nasional harus segera dievaluasi dan diperbaiki agar perlindungan terhadap setiap warga negara dapat ditingkatkan. "Upaya perlindungan terhadap setiap warga negara harus dikedepankan dalam memperbaiki tata kelola produk farmasi dalam sistem kesehatan nasional," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Tata Kelola Produk Farmasi dalam Sistem Kesehatan dan Perlindungan terhadap Pasien yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/10). Baca juga: Komisi IX DPR Panggil Kemenkes, BPOM Kasus Gagal Ginjal Anak Diskusi yang dimoderatori
Perlu Gerak Bersama Sosialisasikan Deteksi Dini Kanker Payudara
JAKARTA (19 Oktober): Diperlukan gerak bersama lintas sektor secara berkelanjutan untuk mendorong kegiatan sosialisasi deteksi dini dan penanganan kanker payudara yang terstruktur dan sistematis dengan payung hukum yang kuat di Tanah Air. "Sosialisasi dan kampanye kesehatan terkait kanker payudara harus dilakukan secara sistematis dan memiliki payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait kanker tersebut," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Deteksi Dini Kanker Payudara Menyelamatkan Kehidupan Bangsa yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/10). Diskusi
Perlu Kampanye Masif Deteksi Dini Kanker Payudara
JAKARTA (19 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla mengatakan, perlu ada gerakan bersama untuk menyelesaikan persoalan kanker payudara. Pemerintah, tokoh masyarakat, hingga LSM harus bersama mengampanyekan deteksi dini kanker payudara. "Salah satu tingkat kematian tertinggi adalah kanker payudara. Namun di sisi lain, kanker payudara juga bisa disembuhkan. Deteksi dini juga bisa menaikkan usia harapan hidup," ujar Ratu dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema 'Deteksi Dini Kanker Payudara Menyelamatkan Kehidupan Bangsa', secara daring, Rabu (19/10). Baca juga: Ratu
Perlu Manfaatkan Kearifan Lokal untuk Kurangi Risiko Bencana
JAKARTA (12 Oktober): Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta lembaga terkait untuk mengedepankan kearifan lokal dalam kebijakan penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana. "Pengurangan risiko bencana dengan memanfaatkan kearifan lokal dapat dilakukan dengan dukungan pemahaman menyeluruh para pemangku kepentingan, masyarakat dan sejumlah lembaga, terkait bencana dan berbagai dampaknya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya, pada diskusi daring bertema Kearifan Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB), yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu
Pengurangan Risiko Bencana Merupakan Investasi
JAKARTA (12 Oktober): Indonesia berada pada jalur cincin api pasifik yang membuat potensi bencana alam menjadi besar. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan juga masyarakat harus saling dukung untuk mengantisipasi, sekaligus meminimalisasi dampak bencana alam. "Melihat tingginya risiko bencana, maka perlu dilakukan upaya pengurangan risiko bencana untuk mengurangi dampak bencana, baik itu korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dan kerusakan ekonomi," ujar anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema 'Kearifan Lokal dalam
Perlu Kolaborasi Antarnegara Atasi Dampak Krisis Global
JAKARTA (5 Oktober): Kekhawatiran publik dalam menghadapi dampak perekonomian global harus dijawab dengan meningkatkan kebijakan pemulihan ekonomi yang efektif. "Kendati ekonomi Indonesia tahun 2022 diprediksi berbagai lembaga internasional tumbuh pada level antara 5,1% hingga 5,4%, aktivitas ekonomi dalam negeri perlu diperkuat dengan mengoptimalkan setiap potensi ekonomi yang kita miliki," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya saat membuka diskusi daring bertema ‘Peluang Indonesia dalam Ketidakpastian Ekonomi Global’ yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (5/10). Diskusi yang dimoderatori Radityo Fajar Arianto (Dosen Universitas
Perlu Kesiapan Ekonomi Digital Adaptasi Dampak Krisis Global
JAKARTA (21 September): Kesiapan ekonomi digital Indonesia harus dikaji secara komprehensif, terutama bidang pendidikan dan kesiapan masyarakat serta pemerintah, agar mampu beradaptasi menghadapi dampak krisis global. "Dinamika ekonomi global yang berimbas kepada setiap negara harus dihadapi dengan kemampuan beradaptasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, lewat pemanfaatan ekonomi digital," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada diskusi secara daring bertema Peran Ekonomi Digital Indonesia dalam Menghadapi Krisis yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (21/9). Dalam diskusi yang dimoderatori Radityo Fajar Arianto (Dosen
NasDem Dorong Diplomasi Budaya untuk Pulangkan Prasasti Pucangan
JAKARTA (14 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan diplomasi budaya harus dikedepankan dalam upaya pemulangan Prasasti Pucangan dari India. Diplomasi budaya juga sudah diamanatkan oleh PP No.87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. "Upaya pengembalian Prasasti Pucangan harus dalam kerangka diplomasi budaya sebagai instrumen, demi tercapainya kesepakatan antara Indonesia dan India," ujar Farhan dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk 'Repatriasi Prasasti Pucangan dari India', secara daring, Rabu (14/9). Farhan mengatakan, dalam PP No.87
Repatriasi Prasasti Pucangan Bagian Upaya Penanaman Nilai Kebangsaan
JAKARTA (14 September): Nilai-nilai kebangsaan sangat penting dikedepankan dalam proses pembangunan. Repatriasi Prasasti Pucangan, yang mengandung nilai-nilai kebangsaan pada masa Raja Airlangga, merupakan bagian upaya negara untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada setiap anak bangsa. "Repatriasi Prasasti Pucangan selain didorong karena nilai historisitasnya, juga merupakan bukti sudah diterapkannya nilai-nilai kebangsaan di masa itu. Apresiasi yang tinggi kepada pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam percepatan proses repatriasi Prasasti Pucangan ke Tanah Air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Repatriasi Prasasti
NasDem Komitmen Jaga dan Rawat Budaya Nusantara
JAKARTA (8 September): Partai NasDem berkomitmen untuk terus menjaga dan merawat nilai-nilai kebudayaan nusantara. Salah satu upaya nyata dengan mendorong pemerintah membawa pulang Prasasti Pucangan dari India. Demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Muhammad Farhan dalam Focus Group Discussion (FGD) Harmoni Budaya Indonesia bertajuk "Pentingnya Badan Budaya Untuk Partai Politik" di Ballroom NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (7/9). "Memastikan agar pemerintah bisa segera mengembalikan dua prasasti yang sangat penting untuk sejarah Indonesia yang terbengkalai di luar negeri," kata Farhan yang juga penggiat kebudayaan itu. Farhan menekankan,