NasDem Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden
JAKARTA (4 Maret): Fraksi Partai NasDem DPR RI menolak Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dipilih Presiden. NasDem menegaskan tetap ingin Gubernur Jakarta dipilih langsung rakyat. "Apabila ada hal-hal lain seperti diusulkan oleh DPRD kemudian diserahkan kepada Presiden untuk memilih satu nama, kita akan tolak. Kita akan tetap meminta agar pemilihan langsung dilakukan oleh rakyat," ungkap anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Senin (4/3). Taufik mengatakan, meskipun Jakarta sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, masyarakat yang hidup di
NasDem Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
JAKARTA (6 Desember): Fraksi Partai NasDem DPR RI menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Hal itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR. "Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, dalam keterangannya, Rabu (6/12). Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya
Fraksi NasDem DPR Tolak Revisi UU Pilkada
JAKARTA (26 Oktober): Fraksi Partai NasDem DPR RI menolak revisi UU No.1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada). RUU revisi itu harus dikaji terlebih dahulu sebelum disetujui sebagai RUU usulan DPR. "Fraksi Partai NasDem DPR atas penyusunan RUU Pilkada ini menyatakan menolak dan tidak dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya," ungkap anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Aminurokhman, yang tertuang dalam Pendapat Fraksi NasDem, saat Rapat Pleno Baleg DPR, Rabu (25/10). Amin menegaskan, rumusan itu harus dikaji terlebih dahulu sebelum disetujui sebagai RUU usulan DPR.
Setujui UU ASN, NasDem Dorong Penguatan Pengawasan Sistem Merit
JAKARTA (26 September): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima dan menyetujui RUU Perubahan Atas UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Demikian kesimpulan pandangan mini Fraksi Partai NasDem DPR terhadap RUU ASN yang dibacakan dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I DPR bersama pemerintah, di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (26/9). "UU No.5/2014 tentang ASN belum mampu menyelesaikan sejumlah permasalahan kepegawaian yang menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dilakukan penyempurnaan dan penggantian UU ASN," kata anggota
NasDem Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
JAKARTA (7 Juli): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima dan menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi RUU Usulan DPR dan selanjutnya dibahas ke tahapan Pembicaraan Tingkat I bersama dengan Pemerintah dan DPD RI. Persetujuan tersebut termuat dalam pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang disampaikan oleh anggota Fraksi NasDem DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia kepada Pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7). RUU tentang
NasDem Harap Aturan Turunan UU TPKS Segera Disahkan
JAKARTA (12 Mei): Fraksi Partai NasDem DPR RI berharap aturan turunan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru saja ditandatangani Presiden Jokowi, segera disahkan. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya mengemukakan itu Rabu (11/5) menanggapi penandatanganan UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Presiden Jokowi pada Senin (9/5). "Kan ada empat Perpres (Peraturan Presiden) dan empat PP (Peraturan Pemerintah). Itu harus secepatnya bisa diselesaikan," tegas Willy Aditya, yang juga Ketua Panja RUU TPKS itu. Menurut
Fraksi NasDem DPR Terima Komnas Perempuan Bahas RUU TPKS
JAKARTA (23 Maret): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima audiensi Komnas Perempuan, di Ruang Rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3). Dalam pertemuan tersebut, Komnas Perempuan menyampaikan beberapa masukan terkait RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang kini tengah dibahas di Baleg DPR. Hadir dalam audiensi tersebut, Ketua Fraksi NasDem DPR, Roberth Rouw, anggota Baleg dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, Sulaeman L Hamzah, Lisda Hendrajoni, dan Hasnah Syam. Hadir pula fungsionaris Partai NasDem yang dipimpin Ketua DPP Partai NasDem Bidang
Fraksi NasDem DPR Terima Warga Kuantan Singingi Adukan Soal Lahan
JAKARTA (6 Desember): Fraksi Partai NasDem DPR RI diwakili Willy Aditya dan Ary Egahni Ben Bahat menerima audiensi masyarakat Desa Sumberjaya, Singingi Hilir, Kuantan Singingi, Riau di Ruang Rapat Fraksi NasDem, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/12). Kedatangan masyarakat tersebut guna mengadukan masalah perselisihan lahan antara warga Desa Sumberjaya dengan PT Wanasari Nusantara. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menyambut baik kedatangan warga Kuantan Singingi yang mengadukan masalah tersebut. “Kami menerima dengan baik, mendengar permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Kalau bisa kami bantu mencarikan