I Nengah Nilai Keterlambatan Perpanjangan Sewa PT DTL Tergolong Wanprestasi
JAKARTA (4 Februari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara, menilai keterlambatan perpanjangan alokasi lahan selama 11 bulan dari PT Dani Tasha Lestari (DTL) kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait pemanfaatan lahan berpotensi menjadi wanprestasi. “Tadi dari PT Dani Tasha Lestari menyampaikan ada keterlambatan 11 bulan. Nah menurut pendapat saya, perjanjian jangan kan sampai terlambat 11 bulan, 1x24 jam pun sudah wanprestasi. Itu harus dipahami dulu,” ujar Nengah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPRdengan PT Dani Tasha
NasDem Minta Kemendag Utamakan Produk Tekstil Buatan Dalam Negeri
JAKARTA (20 November): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara, meminta Kementerian Perdagangan mengutamakan produk tekstil buatan dalam negeri di tengah banjirnya produk asing di Indonesia. Pasalnya, kebijakan importasi Kementerian Perdagangan mengakibatkan produk buatan dalam negeri tak mampu bersaing melawan derasnya produk asing. “Dari hasil audiensi yang kami dari Fraksi NasDem lakukan terhadap beberapa pengusaha, mereka minta peninjauan kembali kebijakan impor kita. Berdasarkan paparan mereka, kebijakan kita sangat mudah terhadap barang impor, sehingga produk yang dihasilkan terutama tekstil yang diproduksi Indonesia
I Nengah Senantara Harap Bendungan Sidan Mampu Atasi Krisis Air di Bali
GIANYAR (15 November): Bendungan Sidan yang dibangun di tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar, Bali diharapkan selesai pada akhir November 2024 ini sehingga bisa segera beroperasi demi memenuhi kebutuhan air baku di Bali. Apalagi, sejumlah daerah saat ini tengah mengalami kesulitan air. "Dalam rapat tadi, kami mempertanyakan kesiapan Bendungan Sidan, apakah bisa beroperasi on schedule, yang dijadwalkan selesai 2024 ini. Tentu, manfaat yang kita harapkan bisa mengatasi masalah air di Bali yang sekarang lagi ada kesulitan," ungkap anggota Komisi VI