Irma Suryani Tag

JAKARTA (1September): Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi IX DPR RI Partai NasDem, Irma Suryani menerima audiensi Federasi Logam, Metal, Elektronik (Lomenik) Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR Gedung Nusantara I Lantai 22 DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (30/8). Juru bicara Federasi Lomenik SBSI, Freddy Johannes Simbolon mengungkapkan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Elang Perdana (pembuat ban mobil). Namun saat dilakukan perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan (Bipartit), tidak disebutkan akan

TIGARAKSA (2 September): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani menilai banyak rumah sakit di daerah sudah memiliki dokter spesialis yang bagus, namun terkendala sarana prasarana yakni alat kesehatan yang kurang memadai. Irma meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan support sesuai dengan mandat UU Kesehatan. "Kemenkes harus memberikan apresiasi kemudian memberikan bantuan melengkapi semua alkes yang dibutuhkan RS. Itu adalah komitmen yang sudah tertuang dalam UU Kesehatan, bahwa Kemenkes akan melengkapi seluruh kebutuhan alkes, obat-obatan, dan SDM bagi seluruh RSUD di seluruh

JAKARTA (1September): Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi IX DPR RI Partai NasDem, Irma Suryani menerima audiensi Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop-TKBM) Pelabuhan di Ruang Rapat Fraksi Partai NasDem DPR Gedung Nusantara I Lantai 22 DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (30/8). Dalam paparannya, Ketua Umum Inkop-TKBM M Nasir menyampaikan keberatan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelindungan Kerja Bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan, khususnya pasal yang mengatur tentang Badan Hukum Penyelenggara (Pasal 4) yang berbunyi “TKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bekerja

JAKARTA (30 Agustus): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani menegaskan bagi buruh yang sudah punya rumah, tidak perlu lagi mencicil iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tetapi bagi yang belum punya rumah dan mau menjadi peserta Tapera maka pemerintah diharapkan bisa mengakomodasinya. “Jadi jangan present value 30 tahun kemudian baru dapat uangnya. Mereka tadi menyampaikan kalau sekarang potongan Tapera itu Rp100 ribu, kalau mereka kerja 25 tahun, mereka baru mendapat Rp30 juta. Sementara present value, nilai uang 25 tahun yang akan

JAKARTA (29 Agustus): Transplantasi organ tubuh masih marak terjadi di Indonesia. Meskipun sudah ada aturan yang mengaturnya, tapi implementasinya belum terlaksana sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan banyak korban. "Karena kebutuhan ekonomi, mereka menjual organ tubuh tanpa mengetahui akibat yang ditimbulkan, baik akibat terhadap kesehatan fisiknya maupun mental setelah organ tubuh dijual," ungkap Kapoksi NasDem Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, saat menjadi keynote speech di Focus Group Discussion (FGD) bertema Aspek Sosio Yuridis Kebijakan dan Praktik Transplantasi Organ Tubuh di Indonesia yang berlangsung di Gedung DPR

JAKARTA (19 Agustus): Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago mendesak agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera dibahas di rapat paripurna. Saat ini beleid tersebut tinggal menunggu keputusan pimpinan DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna. Jika disetujui di rapat paripurna, RUU PPRT dapat segera dibahas di tingkat selanjutnya. "Sebagai kapoksi (Ketua Kelompok Fraksi) dari Fraksi NasDem di Komisi IX, saya mendesak dengan tegas agar pimpinan DPR memberi atensi dan support agar RUU PPRT ini dapat segera

JAKARTA (31 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) segera diselesaikan, mengingat kebutuhan yang mendesak dan masa tugas anggota DPR RI Periode 2019-2024 tinggal dua bulan lagi. "Terlalu banyak korban dan kerugian masyarakat akibat lemahnya dasar hukum penindakan oleh BPOM. Untuk itu Komisi IX DPR merasa perlu untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang saat ini naskah akademisnya sudah disampaikan ke Kementrian Kesehatan," ungkap Irma dalam keterangannya,

JAKARTA (30 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengawasi lebih ketat klinik kecantikan. Pengawasan diperlukan agar pelayanan klinik kecantikan dapat sesuai peraturan dan tidak membahayakan pelanggan. Sebelumnya, selebgram asal Medan, Ella Nanda Sari Hasibuan, 30, meninggal dunia saat operasi sedot lemak di klinik kecantikan 'WSJ' di Depok, Jawa Barat. "Berita tentang bahaya sedot lemak sebetulnya sudah beredar di media sosial, efek sampingnya sangat banyak. Oleh karena itu, seharusnya Kementerian Kesehatan betul-betul mengawasi klinik-klinik kecantikan dan klinik-klinik

JAKARTA (24 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan aturan turunan UU No.17/2023 tentang Kesehatan. Turunan beleid itu dibutuhkan sebagai terjemahan sekaligus petunjuk teknis undang-undang tersebut. "Kami minta Kementerian Kesehatan segera menurunkan detail dari UU Kesehatan menjadi peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Ini penting supaya semua peraturan terkait disabilitas, perempuan, ibu dan anak, bisa diterjemahkan pada aturan turunan," ujar Irma dalam diskusi daring dengan tema 'Pengintegrasian Perspektif Pro GEDSI ke Dalam Kebijakan Nasional Kesehatan' yang

JAKARTA (11 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani menolak adanya wacana program BPJS Kesehatan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Lebih baik pemerintah fokus memperbaiki pelayanan kesehatan ketimbang menerapkan BPJS Kesehatan KRIS. "Kemenkes argumennya adalah memperbaiki pelayanan kesehatan. Kalau memperbaiki pelayanan, kan enggak harus satu tarif, ya kan?" ujar Irma di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (11/7). Irma memberikan contoh, untuk BPJS Kesehatan kelas paling rendah, kelas tiga, alangkah lebih baik pemerintah fokus meningkatkan pelayanannya karena pendaftarnya lebih baik. Bahkan, Legislator NasDem dari