Irma Suryani Tag

JAKARTA (9 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkoordinasi dengan pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyelaraskan UU No.17/2023 tentang Kesehatan dengan Peraturan Daerah (Perda). "Lanscape peraturan yang berubah ini tentu akan berpengaruh ke pengaturan bidang kesehatan dan pemerintahan daerah, karena kita punya otonomi daerah. Sinkronisasi seperti apakah sudah dilakukan?" tanya Irma dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7). UU Kesehatan yang direvisi tahun

JAKARTA (2 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, menyoroti terus naiknya penderita penyakit tidak menular (PTM) di Tanah Air. Pemerintah diminta serius menekan kenaikan PTM dan membuat regulasi serta pengawasan ketat pada produk olahan yang mengandung gula, garam, dan lemak (GGL). "Saya lihat tidak ada kerja dari pemerintah terkait dengan penurunan angka penyakit katastropik, terutama hipertensi, diabetes melitus. Saya lihat tidak ada. Bukannya makin turun, malah makin tinggi. Artinya, kan, tidak ada kerja. Kalau ada kerja pasti turun," ujar Irma

JAKARTA (1 Juli): Anggota Komisi X DPR RI Irma Suryani mengatakan sangat penting adanya pemerataan bidan hingga di desa-desa agar imunisasi dan kesehatan ibu, serta bayi tetap terjaga. "Kecukupan pemenuhan bidan menjadi tanggung jawab pemerintah," ungkap Irma Suryani . Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, jumlah bidan di Indonesia sebanyak 344.928 orang yang tersebar di berbagai daerah. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menilai jumlah bidan tersebut masih perlu ditingkatkan hingga level desa. Banyak fungsi dilakukan bidan di saat tenaga dokter masih kurang dan tidak merata.

JAKARTA (6 Juni): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, mempertanyakan kajian akademis perubahan kelas layanan BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). "Soal kajian akademis KRIS katanya sudah dibuat, tapi enggak pernah dikomunikasikan dengan Komisi IX," kata Irma dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dan Dirut BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6). Menurut Irma, KRIS sudah didengungkan di seluruh Indonesia. Padahal kajian akademisnya tak pernah disampaikan ke publik, termasuk Komisi IX

JAKARTA (29 Mei): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima Komnas Perempuan di Ruang Rapat Fraksi Partai NasDem, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5). Hadir dalam audiensi tersebut Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dan para komisioner. Mereka mempertanyakan kejelasan dan tindaklanjut RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). "Secara tegas saya sampaikan, Partai NasDem sejak awal mendukung RUU PPRT," kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, yang menerima dan beraudiesi dengan Komnas Perempuan. Irma menjelaskan, RUU PPRT sudah lama diajukan, namun hingga kini masih

JAKARTA (29 Mei): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan penerapan Ta­­bungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tapera akan memberatkan para pekerja, terlebih sudah ada potongan untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. "Pekerja sudah terbebani dengan potongan gaji untuk kedua program tersebut sebesar 3 %. Jika ditambah lagi dengan Tapera, maka potongan gaji mereka menjadi 6%," ujar Irma di Jakarta, Rabu (29/5). Potongan Tapera tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2024 ten­­tang Penyelenggaraan Ta­­bungan Perumahan Rakyat. Peraturan itu mewajibkan

JAKARTA (28 Mei): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Kementerian/lembaga terkait harus duduk bersama membahas nasib tenaga honorer. "Kami akan mempertanyakan itu dan mendorong Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Empat kementerian tersebut harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini, tidak bisa satu-satu. Tentu akan kami fasilitasi juga,” kata Irma dalam audiensi dengan Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5). Irma

JAKARTA (28 Mei): Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menilai pendidikan vokasi merupakan hal yang penting. Pendidikan vokasi dapat membuat tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan (skill) yang cukup, sehingga siap dan mampu bertarung di pasar tenaga kerja domestik maupun global. "Pendidikan vokasi itu penting, maka anggaran untuk pendidikan vokasi itu harus menjadi yang utama. Karena inilah program yang harus dituntaskan di periode ini. Kalau enggak, hancur nih tenaga kerja Indonesia," ujar Irma dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/5). Lebih lanjut, Irma mengatakan bahwa Indonesia saat