Irma Minta Pemprov Sumsel Masifkan Sosialisasi Berkat
PALEMBANG (12 Desember): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, mengapresiasi program Jaminan Kesehatan Sumsel Berobat Pakai KTP (Berkat) yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Irma menilai ini merupakan langkah baik dalam menyamaratakan semua layanan kesehatan. “Ada anggaran yang disediakan pemda untuk masyarakat bisa berobat hanya dengan menunjukkan KTP, ini sangat bagus, kesehatan adalah hak seluruh masyarakat. Namun, sayangnya tidak banyak warga masyarakat yang mengetahui hal ini,” ungkap Irma saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumatera
Irma Imbau Masyarakat Waspadai Penularan Cacar Monyet
JAKARTA (8 November): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran penyakit cacar monyet (monkeypox). Penyakit itu terdeteksi sudah ada di beberapa provinsi di Indonesia. "Terkait penyebaran cacar monyet, kita sudah punya vaksinnya. Masyarakat yang khawatir boleh, tapi tidak boleh terlalu berlebihan karena ternyata cacar monyet ini tidak bisa menular secara langsung, ada medianya," ujar Irma, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11). Cacar monyet adalah penyakit zoonosis langka yang disebabkan oleh infeksi virus monkeypox. Virus cacar monyet
Food Estate Program Jangka Panjang, tidak Gagal
JAKARTA (29 September): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, menilai program food estate adalah program jangka panjang sehingga hasilnya tidak bisa instan. Program penyediaan pangan tersebut tidak bisa dikatakan gagal. "Saya berpendapat tidak bisa dikatakan program ini gagal, hanya karena saat ini produksi beras turun yang kemudian berakibat harga beras naik," ujar Irma, Kamis (28/9). Irma mengatakan, program food estate dibuat dalam rangka memperkuat ketahanan pangan Indonesia ke depan. Dalam pelaksanaannya, lanjutnya, tanah yang dijadikan food estate harus diolah terlebih dahulu agar PH
Irma Minta Mendagri Investigasi Pencopotan Sekda Pagar Alam
PAGAR ALAM (18 September): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, menyoroti pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagar Alam, Sumatra Selatan, Syamsul Bahri Burlian, oleh Wali Kota Alpian Maskoni. Ia meminta Mendagri dan Kapolri menginvestigasi kasus tersebut. Irma yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Pagar Alam mendapat banyak laporan terkait dengan dugaan kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Syamsul Bahri Burlian. "Saya banyak mendapat laporan tentang pencopotan Sekda Pagar Alam yang secara tiba-tiba diturunkan pangkatnya dengan alasan atau kesalahan yang tidak jelas," ujar Irma di
NasDem Pertanyakan Distribusi Dana Stunting Rp3,4 Triliun
JAKARTA (31 Agustus): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, mempertanyakan penggunaan anggaran Rp3,4 triliun untuk penanganan stunting. Keefektifan anggaran itu dipertanyakan karena belum sampai kepada yang membutuhkan. "Saya pribadi belum pernah melihat anggaran tersebut turun, terdistribusikan kepada ibu hamil, pada anak-anak balita yang kurang gizi maupun anak-anak stunting. Seperti susu, telur, kacang kedelai dan lainnya. Itu belum terlihat turun," ujar Irma saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu
Irma Dorong Kemenkes Gencar Sosialisasikan UU Kesehatan
JAKARTA (30 Agustus): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggencarkan sosialisasi UU No17/2023 tentang Kesehatan. Penyebaran informasi diperlukan untuk menepis banyak kabar bohong terkait beleid itu. "Saya sepakat dengan Komisi IX DPR bahwa kita harus segera memberikan sosialisasi ke masyarakat," ujar Irma saat Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8). Irma menjelaskan, salah satu yang harus dijelaskan kepada publik ialah terkait tidak dipatoknya mandatory spending di
Irma Suryani Harap UU Kesehatan Meminimalisasi Perundungan Kedokteran
JAKARTA (21 Agustus): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, berharap Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bisa menghapus perundungan di lingkungan kedokteran. Baik sesama dokter, Peserta Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), hingga peserta koas (ko-ass). "(Dengan) UU 17/2023, insya Allah kasus-kasus perundungan dapat diminimalisasi bahkan diberantas. Saya dukung tindakan Menteri Kesehatan memberikan teguran kepada tiga rumah sakit karena tindakan perundungan tidak pantas dilakukan seseorang yang berprofesi sebagai dokter," ungkap Irma Suryani Chaniago di Jakarta, Senin (21/8). Seperti diketahui, Kemenkes menegur
Irma Suryani Gelar Perlombaan dan Ajak Warga Terus Memupuk Nasionalisme
PAGAR ALAM (18 Agustus): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Irma Suryani, menyelenggarakan berbagai perlombaan dalam memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia, di Kota Pagar Alam, Sumatra Selatan, Kamis (17/8). Selain mengenang perjuangan para pahlawan, kegiatan itu juga diharapkan mempererat keakraban antarmasyarakat. Berbagai perlombaan yang diselenggarakan seperti panjat pinang, sepak bola memakai daster, dan balap karung. Perlombaan diikuti masyarakat dan kader NasDem di Pagar Alam. Hadian yang disiapkan berupa kulkas, mesin cuci, rice cooker, speaker, kipas angin, setrika, dan dispenser. "Momen peringatan Hari Lahir Bangsa Indonesia ke-78
NasDem Kecam Keras Praktik Jual Beli Organ Manusia
JAKARTA (31 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani mengecam keras praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan jual beli organ tubuh ke Kamboja. Ia juga mengecam oknum Polri dan Imigrasi yang terlibat. "Para hakim pengadilan yang nantinya menyidangkan kasus ini juga harus memberikan hukuman yang berat bagi pelaku," tegas Irma dalam keterangannya, Minggu (30/7). Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPP Partai NasDem itu menilai keterlibatan aparat negara dapat mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional. Irma mendesak Kementerian Luar Negeri
Irma Minta Kemenkes-BPOM Selesaikan Kasus Gagal Ginjal Anak
JAKARTA (27 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Menurut Irma, komunikasi yang dilakukan Kemenkes dan BPOM belum efektif, bahkan cenderung membingungkan masyarakat. Salah satu yang menjadi polemik ialah kandungan etilen glikol (EG) yang ada dalam obat sirup dan apakah penggunaan etilen glikol tersebut yang menyebabkan penyakit gagal ginjal. "Saya melihat masih ada komunikasi yang belum efektif antara BPOM