a

Irma Suryani Tag

JAKARTA (27 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Menurut Irma, komunikasi yang dilakukan Kemenkes dan BPOM belum efektif, bahkan cenderung membingungkan masyarakat. Salah satu yang menjadi polemik ialah kandungan etilen glikol (EG) yang ada dalam obat sirup dan apakah penggunaan etilen glikol tersebut yang menyebabkan penyakit gagal ginjal. "Saya melihat masih ada komunikasi yang belum efektif antara BPOM

PALEMBANG (14 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani menyoroti pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak henti menuai polemik di masyarakat. Ia mendesak BPJS Kesehatan membenahi layanan. Irma mengatakan, sebelumnya marak perbedaan sistem pengobatan dan pelayanan peserta BPJS Kesehatan dengan pasien umum. Saat ini, muncul kasus beberapa pasien yang belum pulih dipulangkan pihak rumah sakit dengan alasan kuota BPJS penuh. “Dibutuhkan ketegasan dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, agar pasien tidak boleh dipulangkan sebelum sembuh. Itu tidak boleh dipulangkan, karena melanggar undang-undang,”

JAKARTA (29 September): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ikut bertanggung jawab dengan permasalahan jerat utang dan penempatan berbiaya tinggi (overcharging) yang dialami sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI), yang bekerja di sektor perkebunan di Inggris. Sebab bagi Irma, Kemenaker secara resmi ikut melakukan pelepasan atau pemberangkatan 250 PMI ke Inggris pada awal Juli lalu. "Harus (tanggung jawab). Jangan lepas tangan. Yang melepas saat itu, kalau tidak salah Dirjen Binapenta (Pembinaan Penempatan Kerja Kemenaker),” kata Irma dalam pesan

MARTAPURA (19 September): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani menerima gelar adat penghormatan 'Ratu Pujian Warga' dari Lembaga Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan (Sumsel). Pemberian gelar adat tersebut berlangsung saat Irma melaksanakan kunjungan kerja di Desa Muncak Kabau, Buay Pemuka Bangsa Raja, OKU Timur, Sumsel, Minggu, (18/9). Dalam kesempatan tersebut, Ketua Lembaga Pembina Adat Kabupaten OKU Timur, Leo Budi Rachmadi mengatakan, gelar adat penghormatan dari masyarakat Komering itu mengandung pesan moral yang tinggi. Yakni diberikan kepada seseorang yang

JAKARTA (2 Agustus): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani mengaku senang dan mendukung penuh gebrakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Irma siap memperjuangkan tambahan anggaran bagi BP2MI. Perlakuan spesial BP2MI terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) terlihat saat pelepasan PMI yang hendak berangkat ke Korea Selatan. Acara pelepasan berlangsung di hotel di Jakarta, Senin, (1/8) dan dihadiri anggota DPR RI. Acara dikemas sangat istimewa, meriah, dan menjadikan PMI sangat spesial. Acara pemberangkatan PMI belum pernah digelar semeriah acara tersebut. "Ini

KAYU AGUNG (20 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyosialisasikan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (20/7). Sosialisasi itu dilakukan dalam rangkaian kunjungan reses ke sejumlah wilayah di daerah pemilihannya, Sumsel II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota

JAKARTA (14 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Rencana kenaikan tarif tersebut seiring dengan adanya aturan kelas rawat inap standar (KRIS). Irma menilai rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan semakin memberatkan rakyat, mengingat situasi ekonomi yang masih sulit. "Komisi IX DPR tidak setuju ada kenaikan iuran, mengingat pendapatan penerima upah tidak naik, dan syarat menjadi peserta BPJS harus satu keluarga tentu sangat memberatkan rakyat," kata Irma dalam keterangannya, Rabu (13/7). Sampai hari ini, kata Legislator

JAKARTA (22 Juni): Rencana pemerintah menghapus kelas pada BPJS Kesehatan menuai prokontra di masyarakat. Masyarakat khawatir penghapusan kelas tersebut nantinya malah membebani besaran iuran oleh masyarakat. Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi IX DPR RI, Irma Suryani mengatakan, Fraksi Partai NasDem DPR akan memastikan penghapusan kelas BPJS Kesehatan tidak akan membebani masyarakat. "Yang kita kejar perubahan kelas rawat inap akan dijadikan satu kelas. Itu akan memengaruhi besaran iuran juga. Maka itu harus betul-betul diperjuangkan Komisi IX DPR," ujar Irma di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu

JAKARTA (22 Juni): Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi IX DPR RI, Irma Suryani mengatakan, Indonesia kini tengah memasuki era bonus demografi, penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif. Hal itu harus dimanfaatkan sekaligus diantisipasi pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) sebesar 70,72%. Sedangkan persentase penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 29,28%. "Angkatan kerja membanjir, banyak. Kemudian angkatan kerja yang tua, sedikit yang pensiun. Ini akan terjadi pengangguran

JAKARTA (13 Juni): Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Irma Suryani menilai pelayanan Kereta Api Indonesia (KAI) secara bertahap sudah mulai terlihat mengalami peningkatan cukup baik. Ia berharap, PT KAI (Persero) juga memperhatikan pelayanan di luar Pulau Jawa. "KAI sudah mulai memperbaiki diri dan sudah terlihat hasilnya. Menurut saya cukup bagus. Hanya saja KAI tidak boleh hanya memperhatikan pelayanan di Jakarta atau di Jawa, tetapi di luar Jawa masih banyak yang belum memenuhi ekspektasi masyarakat," kata Irma saat dialog BURT DPR RI dengan