NasDem Tetap Tolak Perpanjangan Masa Kedaluwarsa Vaksin Covid-19
JAKARTA (28 Maret): Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani menegaskan Fraksi Partai NasDem DPR sejak awal menolak perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin oleh pemerintah. Perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat yang menerima vaksinasi Covid-19. "Kami dari Fraksi NasDem sampai sekarang menolak perpanjangan apapun vaksinnya. Karena kami sudah berkonsultasi dengan tim medis, kawan-kawan dokter dan mendapatkan jawaban, obat saja kalau sudah expired bisa kehilangan manfaatnya, dan kedua bisa membahayakan," ujar Irma dalam diskusi Aktual Forum 'Mengukur Kerja Panja Vaksin', Jumat (25/3). Irma memaparkan, Panitia
Peniadaan Tes Covid-19 Pelaku Perjalanan Munculkan Rasa Keadilan
JAKARTA (8 Maret): Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani menyambut baik kebijakan baru pemerintah menyangkut perjalanan domestik. Dalam kebijakan baru tersebut, pelaku perjalanan dalam negeri dengan vaksin lengkap, tidak perlu lagi tes Covid-19. "Kebijakan ini tentu disambut baik masyarakat, bagi yang sudah divaksin dua kali plus booster memang sejatinya tidak perlu lagi swab antigen ataupun PCR sebagai syarat perjalanan," kata Irma melalui keterangannya, Selasa (8/3). Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem Komisi IX DPR RI itu menambahkan, peniadaan tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan yang telah menjalani
Irma Ingin Masyarakat Konsumsi Obat Aman
INDRALAYA (4 Maret): Kunjungan kerja anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani ke daerah pemilihannya di Kecamatan Tanjung Raja, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatra Selatan (Sumsel), selain bersilahturahmi dengan konstituen juga diisi dengan sosialisasi obat, kosmetik dan makanan yang aman. Pada kunjungannya tersebut, Irma didampingi Sekretaris Komisi II DPRD Ogan Ilir, Afrizal serta menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Besar Pengawas Obat Makanan (BBPOM) Sumsel. Dalam pertemuan itu Irma mengatakan, masyarakat terkadang lupa dengan obat, kosmetik dan makanan yang aman
Pemuda Harus Punya Kesadaran akan Bahaya Paham Radikal
PALEMBANG (1 Maret): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Irma Suryani mengaku bangga melihat masih banyak anak muda yang sadar tentang pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terutama dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme. “Saya bangga terhadap DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Mahasiswa Pancasila Sumatra Selatan yang sudah menyelenggarakan diskusi publik terkait terorisme dan radikalisme,” ujar Irma seusai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) DPD Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Sumsel dengan tema ‘Pentingnya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme bagi Generasi 5.0’, di Palembang, Sumatra Selatan, Minggu (27/2). Legislator
Stop Beli Vaksin Luar, Gunakan Buatan Sendiri
JAKARTA (24 Februari): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani mengatakan, Indonesia harus segera mengembangkan vaksin Covid-19 dalam negeri. Hal tersebut disampaikan menanggapi wacana vaksinasi dosis ke-empat. "Kita ini seperti dipermainkan oleh korporasi kesehatan dunia. Jika kita tidak segera bangkit dengan vaksin buatan sendiri, maka ini akan jadi ladang hengky pengky korporasi kesehatan dunia, maupun oknum-oknum pemerintah terkait hal ini," ujar Irma dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/2). Untuk itu, Irma pun mendorong Komisi IX DPR untuk mempercepat kerja panitia kerja (panja) vaksin.
NasDem Nilai Positif Kewajiban Lampirkan BPJS Kesehatan untuk Layanan Publik
JAKARTA (22 Februari): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Irma Suryani menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai kebijakan pemerintah yang positif. Inpres tersebut mengatur agar kartu BPJS Kesehatan wajib dilampirkan bagi warga yang ingin mendapatkan layanan publik, mulai dari pengurusan Surat Izin Mengemudi/Surat Tanda Nomor Kendaraan (SIM/STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), jual beli rumah, hingga naik haji. "Dalam kerangka gotong royong saya kira (kebijakan tersebut) positif," kata Irma dalam keterangannya di
NasDem Minta Cabut Permenaker Soal JHT Diambil di Usia 56 Tahun
JAKARTA (18 Februari): Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) yang mengatur jaminan hari tua (JHT) diambil di usia 56 tahun harus dibatalkan. Hal tersebut disampaikan Ketua Kelompok Komisi IX DPR RI (Kapoksi) Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani dalam keterangannya, Jumat (18/2). Menurut Irma, permintaan pembatalan tersebut mengingat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat akibat pandemi Covid-19. "Jaminan Hari Tua sejatinya adalah program pemerintah jangka panjang yang diperuntukkan bagi buruh di usia 56 Tahun agar ketika usia buruh tidak produktif, buruh bisa mendapatkan supporting financial yang memadai untuk
NasDem Imbau Hentikan Polemik JHT
JAKARTA (14 Februari): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani mengimbau masyarakat untuk menghentikan polemik soal peraturan baru program Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru bisa dicairkan 100% pada usia 56 tahun. Irma menilai isu peningkatan nilai pesangon justru lebih penting. "Kalau sekadar jaminan hari tua, misalnya dia kerja 5 tahun atau 3 tahun, uangnya itu nggak banyak loh. Saya lihat kalau misalnya mereka cuma kerja 5 tahun, mereka cuma dapat paling sekitar Rp2,5-3 juta," kata Irma dalam keterangannya, Senin (14/2). Dalam
PTM Terbatas Lebih Tepat untuk Kondisi Saat Ini
JAKARTA (28 Januari): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani mengatakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas lebih tepat untuk keadaan saat ini, mengingat penularan Covid-19 varian Omicron semakin meningkat. “Saya kira karena kasus varian Omicron ini semakin meningkat, maka PTM 100 persen ini ditunda sampai dengan kondisi membaik. Kalaupun ada PTM, maka PTM terbatas lebih sesuai dengan kondisi saat ini,” ujar Irma di Jakarta, Kamis (27/1). Irma menjelaskan, dengan PTM terbatas kapasitas siswa di kelas hanya 50% dan ada jarak antarsiswa. Tidak
Perlu Terobosan Perluasan Peserta BPJS Ketenagakerjaan
JAKARTA (21 Januari): Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani mendesak BPJS Ketenagakerjaan melakukan terobosan dalam upaya perluasan kepesertaan. Meskipun kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 naik 0,8%, Irma melihat masih ada sektor yang perlu didekati untuk mendaftar menjadi peserta dan mendapat manfaat layanan BPJS Ketenagakerjaan. “Salah satunya berdasarkan data yang bapak (Dirut BPJS Ketenagakerjaan) sampaikan, realisasi peserta non-ASN potensinya 23 persen. Masih ada 77 persen yang belum terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ini perlu digarisbawahi untuk dijemput bola,” kata Irma saat Rapat Dengar Pendapat