Jiddan Tawarkan Pengelolaan Dana Pensiun secara Mandiri tanpa Bebani APBN
JAKARTA (7 Februari): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Thoriq Majiddanor, menyoroti pentingnya langkah konkret agar sistem dana pensiun tetap berkelanjutan dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan sistem pensiun, terutama dengan meningkatnya jumlah penerima setiap tahun," ungkap Jiddan, sapaan akrab Thoriq Majiddanor, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu RI dan Direktur Utama PT Taspen, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Jiddan menyatakan apakah ada kajian untuk mengadopsi
Kenaikan PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah Wujud Keberpihakan pada Rakyat
JAKARTA (2 Januari): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jiddan, menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto tentang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Penerapan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12 % merupakan implementasi UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan itu efektif diterapkan mulai 1 Januari 2025. "Sikap Presiden adalah sikap yang sangat solutif dari seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang mengambil kebijakan berdasar konstitusi dengan tidak mengabaikan kepentingan rakyat, dengan memberikan solusi
Jiddan Minta OJK Jatim Beri Edukasi tentang Bahaya Pinjol Ilegal
JAKARTA (11 Desember): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Thoriq Majiddanor, prihatin dengan maraknya pinjaman online (Pinjol) ilegal yang menjerat masyarakat. Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur (Jatim) memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar terhindar dari pinjol ilegal. "Saya sebagai wakil jenengan (masyarakat semua) di DPR RI dari Dapil Jatim X (Gresik dan Lamongan), berharap jangan sampai warga Gresik dan Lamongan terjerat pinjol dan investasi bodong," ujar Jiddan saat sosialisasi penyuluhan bahaya pinjol ilegal dan investasi bodong di Sentra UMKM Desa
NasDem Desak Menkeu Gencarkan Sosialisasi terkait Kenaikan PPN 12%
JAKARTA (21 November): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Thoriq Majiddanor, mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menggencarkan edukasi dan sosialisasi terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. Menurutnya, Kemenkeu dapat memanfaatkan kantor pajak di seluruh Indonesia untuk menjadi corong informasi bagi masyarakat terkait polemik kenaikan PPN 12%. "Saya meminta dan memohon kepada Menteri Keuangan agar isu PPN ini harus diberikan satu pemahaman kepada masyarakat melalui kantor-kantor pajak di setiap kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia, agar memberikan edukasi dan
Legislator NasDem Soroti Rendahnya Penyaluran Kredit bagi UMKM
JAKARTA (19 November): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Thoriq Majiddanor yang akrab disapa Jiddan, menyoroti rendahnya pertumbuhan penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor perbankan. “Bagaimana Dewan Komisioner OJK melakukan pengawasan kinerja dalam sektor perbankan? Terutama dalam penyaluran kredit UMKM yang pertumbuhannya masih sangat rendah. Partai NasDem sangat peduli akan masalah ini sebagai wujud keberpihakan kami kepada UMKM,” ujar Jiddan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jiddan Minta Kemenkeu Analisis Fenomena Penutupan Pabrik dan PHK Masal
JAKARTA (13 November): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jiddan, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganalisis dengan cermat fenomena pabrik-pabrik yang tutup dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi cukup banyak di Tanah Air. "PPH 21 (pajak penghasilan) yang cukup tinggi. Ini yang menurut kami perlu dianalisa kembali. Karena kita melihat fenomena saat ini pabrik yang tutup, banyak PHK di mana-mana terjadi. Nah, ini memang ada kenaikan tajam," ujar Jiddan dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, di Kompleks Parlemen,