Kamran Muchtar Podomi Tag

KARAWANG (12 September): Seluruh tim ad hoc, baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), harus mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) yang memadai. Tujuan utama bimtek agar setiap anggota tim penyelenggara memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan baik. "Bimtek sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim ad hoc memahami peran dan tanggung jawab secara menyeluruh. Ini penting demi terciptanya pilkada yang berjalan lancar dan minim masalah di lapangan," ungkap anggota Komisi II DPR, Kamran Muchtar Podomi, saat

JAKARTA (11 Juli): DPR RI resmi mengesahkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. Pansus hak angket haji 2024 itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). Juru Bicara Pansus Hak Angket Haji 2024 Kamran Muchtar Podomi dari Fraksi Partai NasDem mengungkapkan Fraksi NasDem menyetujui dibentuknya Hak Angket Haji karena dinilai memang ada pelanggaran. "Pertama, maktabnya, kan, bermasalah. Jumlah satu tenda yang seharusnya diisi 80 orang menjadi 120 orang. Ini jelas over kapasitas. Nah, kalau sudah lewat seperti

JAKARTA (20 Juni): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kamran Muchtar Podomi, mengajak seluruh warga bangsa untuk menjaga demokrasi yang telah disepakati sebagai sistem politik di Tanah Air. Kamran juga meminta seluruh pihak bersungguh-sungguh memperbaiki berbagai kelemahan yang ada di Pemilu 2024. Perbaikan diperlukan untuk menyongsong Pilkada Serentak 2024 yang lebih demokratis. "Merawat demokrasi adalah kewajiban kita sebagai warga bangsa," ujar Kamran dalam FGD bertajuk 'Ujian Demokrasi Pra Pilkada 2024' yang diselenggarakan Fraksi Partai NasDem DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis

JAKARTA (4 Juni): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Kamran Muchtar Podomi menerima tim Fraksi NasDem Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah di Ruang Rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Jumat (31/5). Kunjungan Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Tojo Una-Una guna menyerahkan dokumen usulan Daerah Ootono Baru (DOB) Kepulaun Togean sebagai kabupaten baru yang terpisah dari induknya, yakni Kabupaten Tojo Una-Una. "Pemekaran daerah itu penting karena mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memaksimalkan potensi daerah setempat," ungkap Kamran yang juga

JAKARTA (22 Mei): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kamran Muchtar Podomi, meminta penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan Pilkada Serentak 2024 dengan baik. Penyelenggara dihimbau untuk memperhatikan daftar pemilih tetap (DPT), rekrutmen tenaga ad hoc, hingga mekanisme pemungutan suara ulang (PSU). "Kan DPS Pilkada bersumber dari DPT Pilpres. Nah jangan sampai selisihnya terlalu jauh sehingga memicu perdebatan baru. Ini tentu sangat tergantung pada proses coklit (pencocokan dan penelitian) data yang dilakukan di bawah," ujar Kamran dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan

JAKARTA (21 Mei): Anggota Komisi II DPR RI Kamran Muchtar Podomi mengingatkan pentingnya memasukkan batas-batas wilayah dalam RUU Kabupaten/Kota yang saat ini sedang dibahas panitia kerja (panja) 27 RUU Kabupaten/Kota. Menurutnya, terkait batas wilayah ini akan menyangkut berbagai hal lain, termasuk di antaranya mengenai sumber daya alam (SDA).Dia mengingatkan persoalan ini sangat penting. "Kalau sudah menyangkut sumber daya, ini bisa berantem. Jadi sebaiknya batas wilayah  harus jelas dimuat di dalam undang-undang. Hubungannya langsung dengan RTRW (Rancang Tata Ruang Wilayah), dengan DAU (Dana Alokasi Umum) . Ya,

MAKASSAR (8 Mei): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kamran Muchtar Podomi, menyoroti pentingnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ia mendesak agar program itu dijalankan secara efektif di setiap daerah. "Rencana Detail Tata Ruang sebagai derivatif daripada Rencana Tata Ruang Wilayah semestinya penting untuk dilaksanakan di setiap daerah," ujar Kamran saat Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/5). Menurut laporan dari Pemerintah Kabupaten Maros, target mereka adalah memiliki 150