Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Menuntut Keseriusan Semua Pihak
JAKARTA (23 Februari): Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak harus terus ditingkatkan melalui pelaksanaan kebijakan yang menyeluruh dan terpadu di tingkat pusat dan daerah. "Masih relatif tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak menuntut keseriusan semua pihak dalam upaya pencegahan, pelaksanaan sejumlah kebijakan dan kesiapan aparat dan masyarakat dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan yang terjadi saat ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/2). Berdasarkan catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120
Tingkatkan Mitigasi Bencana di Tengah Ancaman Cuaca Ekstrem
JAKARTA (5 November): Potensi cuaca ekstrem pada peralihan musim harus diantisipasi dengan meningkatkan pengembangan mitigasi bencana yang mudah dipahami masyarakat luas. "Memasyarakatkan mitigasi bencana di negeri yang dikelilingi gunung berapi dan potensi cuaca ekstrem ini merupakan upaya yang sangat penting," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/11). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi El Nino moderat akan berakhir pada Februari 2024. Tahun depan pada bulan Maret, El Nino masih ada tapi sudah lemah menuju netral. Ketika El Nino mulai berakhir, suhu
Penundaan RUU TPKS Bukti Pimpinan DPR belum Pahami Kebutuhan Warga
JAKARTA (16 Desember): Pimpinan DPR perlu membangun dialog yang intensif untuk memperoleh pemahaman yang utuh terkait urgensi perlindungan warga dari ancaman tindak kekerasan seksual. "Ancaman tindak kekerasan seksual yang marak dan melanggar hak asasi manusia ternyata tidak membuat pimpinan DPR RI menyegerakan untuk membawa kesepakatan RUU TPKS di tingkat Badan Legislasi ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/12). Lestari yang akrab disapa Rerie mengemukakan itu menyikapi ditundanya pengesahan RUU TPKS sebagai usul