Perlu Pengawasan Lembaga Pendidikan untuk Jamin Keamanan Peserta Didik
JAKARTA (13 Desember): Perlu pengawasan yang konsisten, independen dan transparan untuk memastikan tata kelola lembaga pendidikan menjamin keamanan dan keselamatan peserta didik dari ancaman tindak kekerasan seksual. "Saya kira perlu ada pengawasan terhadap proses belajar mengajar di setiap lembaga pendidikan yang tidak hanya mengacu pada pencapaian akademik, tetapi juga terhadap tingkat keamanan dan kenyamanan peserta didik saat menempuh pendidikan di suatu lembaga," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/12). Karena, ujar Lestari yang akrab disapa Rerie itu, setidaknya dalam tindak kekerasan
Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Percepat Lahirnya UU TPKS
JAKARTA (12 Desember): Proses legislasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) harus diakselerasi menjadi UU merespon terungkapnya kasus kekerasan seksual di sejumlah lembaga pendidikan di Tanah Air. "Keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai aksi kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah lembaga pendidikan, baik yang umum mau pun yang berlatar belakang agama. Para pemangku kepentingan harus segera bertindak agar kasus pelanggaran HAM itu segera berakhir," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/12). Saat ini mencuat sejumlah kasus dugaan pelecehan seksual terhadap peserta didik
Hukum Positif belum Cukup Lindungi Korban Kekerasan Seksual
JAKARTA (26 November): Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Willy Aditya mengatakan UU yang ada saat ini belum cukup untuk menjadi payung hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. “Bicara urgensinya undang-undang yang ada, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Pornografi dan lain sebagainya, masih belum cukup untuk menjadi payung hukum terhadap tindak kekerasan seksual. Jadi butuh payung hukum,” kata Willy dalam diskusi di DPR RI memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan
NasDem Tegaskan Jangan Ada Toleransi bagi Pelaku Kekerasan Seksual
JAKARTA (19 November): Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni mengecam kasus rudapaksa di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) yang memakan korban dua anak di bawah umur. Pelaku pemerkosaan tak lain adalah kakek, paman, kakak, sepupu, hingga tetangga korban. “Kami mengecam peristiwa tersebut. Tidak ada toleransi bagi para pelaku kekerasan seksual pada anak di bawah umur, walaupun pelaku merupakan keluarga korban. Kami akan mengawal proses hukum kasus ini, hingga para pelaku mendapatkan hukuman setimpal,” tegas Lisda dalam keterangan persnya, Rabu (17/11). Legislator NasDem itu berharap korban
NasDem Optimis RUU TPKS Segera Disahkan
JAKARTA (16 November): Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) telah memasuki babak baru. Setelah melalui perdebatan cukup alot, RUU tersebut akhirnya sudah mengerucut pada klausul-klausul yang bisa disepakati oleh seluruh fraksi. Ketua Panja Willy Aditya, menargetkan, RUU TPKS akan bisa segera disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam waktu dekat. Dirinya optimistis akan terbangun kesepahaman dan mufakat di antara fraksi-fraksi. “Memang masih ada kebelumsepahaman dari beberapa fraksi. Tapi itu menyangkut beberapa item saja. Yang pokok-pokoknya kita semua bisa bersepakat. Insya Allah akan terjadi titik temu
Kampus Harus Dukung Permendikbudristek Soal Pencegahan Kekerasan Seksual
JAKARTA (10 November): Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari meminta lembaga pendidikan tinggi untuk mendukung penuh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Menurut Taufik, kekerasan seksual meningkat di lingkungan kampus. "Apresiasi yang tinggi untuk Mas Menteri Nadiem. Semoga secepatnya setiap kampus mengeluarkan peraturan rektor di internal masing-masing, sehingga kasus kekerasan seksual bisa ditangani dengan sebaik-baiknya," ungkap Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu
Kampus Harus Jadi Role Model Peradaban
JAKARTA (9 November): Panitia Kerja (Panja) DPR RI mengenai RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tengah memfinalisasi draf RUU TPKS yang ditargetkan disahkan akhir November 2021, setelah melakukan lebih dari 100 rapat dengar pendapat umum dan audiensi dengan berbagai pihak. Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya mengemukakan itu dalam Forum Legislasi bertajuk Permendikbudristek 30/2021 Picu Kontroversi, RUU TPKS Jadi Solusi? yang digelar di Ruang Media Center DPR RI, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/11). Menurut Legislator NasDem itu, RUU TPKS lebih membela korban dari pada pelaku