Sugeng Ingatkan Industri Batu Bara Soal Transisi Energi Bersih
BANJARBARU (17 Oktober): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengingatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri batu bara, termasuk PT Adaro Indonesia agar memperhatikan isu-isu lingkungan. Menurut Legislator NasDem itu, beberapa hal seperti pengelolaan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, transisi ke energi bersih dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) kini menjadi isu penting yang tengah mendapatkan perhatian serius berbagai negara dunia, termasuk Indonesia. "Segala sesuatunya harus mencapai cita-cita pembangunan berkelanjutan. Kita ingatkan Adaro sebagai produsen, bahwa batu bara adalah energi fosil yang tidak lagi boleh menjadi energi
NasDem Minta Pemerintah Matangkan Kajian Program Kompor Listrik
JAKARTA (23 September): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto meminta pemerintah agar melakukan kajian mendalam dan persiapan matang untuk rencana konversi penggunaan kompor gas ke listrik. Pemerintah berencana membagikan paket kompor listrik kepada 30.000 rumah tangga miskin. Rencana itu dalam rangka penggantian penggunaan kompor gas ke kompor listrik. "Yang jauh lebih penting adalah rasio elektrifikasi. Rasio yang sekarang dipakai pendekatannya berbasis desa. Harusnya berbasis keluarga," kata Sugeng di Jakarta, Rabu (21/9). Legislator NasDem itu menilai penggunaan rasio ketersediaan listrik per desa kurang tepat walaupun sudah mencapai
NasDem Harap UU EBT Disahkan Sebelum KTT G20
JAKARTA (22 September): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengirim Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Bakal UU itu diharapkan bisa disahkan sebelum KTT G20 di Bali, November 2022. Sugeng mengatakan, RUU yang menjadi inisiatif DPR RI itu sudah rampung diharmonisasi pada Juni 2022. Seharusnya pemerintah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) dan DIM dalam jangka waktu 60 hari kerja. "Jatuh temponya 7 September lalu. Ini sudah 21 September. Sudah keluar Surpres-nya tiga hari yang
NasDem Sarankan BBM Oktan Tinggi yang Disubsidi
JAKARTA (13 September): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menanggapi rencana pemerintah untuk menghapus BBM dengan nilai oktan (RON/Research Octane Number) rendah. Penerapan BBM ramah lingkungan sebetulnya sudah ada dasar aturannya yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro 4. "Jadi hari ini, lambat laun RON 88 sudah dihapus. Pertalite RON 90. Bahkan di Permen LHK, Pertamax itu dihapus, ditingkatkan lagi (menjadi) Euro 4 yakni RON 95 atau 98," kata Sugeng dalam sebuah diskusi di
Kenaikan Harga BBM Momentum Kejar Target Bauran Energi Nasional
JAKARTA (12 September): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga minyak dunia bisa menjadi momentum untuk mengejar target Bauran Energi Nasional 2025. Sugeng mengatakan, langkah itu bisa dilakukan melalui optimalisasi gas bumi sebagai tahap transisi menuju penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih besar sebagai sumber energi primer utama di masa depan. "Sebab kebutuhan rata-rata BBM kita per hari sebesar 1,4 juta barel sedangkan produksi minyak kita hanya sekitar 600-700 ribu barel per hari. Sehingga ketergantungan terhadap impor BBM
Subsidi BBM Harus Dialihkan ke Rakyat Miskin
JAKARTA (7 September): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai keputusan penaikan harga BBM bersubsidi sudah tepat. Selama ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati orang mampu, bahkan total BBM bersubsidi yang dikonsumsi mereka mencapai sekitar 70-80%. Masyarakat miskin selama ini kurang menikmati subsidi pemerintah lewat BBM karena mereka tidak memiliki kendaraan. "Maka dari itu harga BBM harus disesuaikan. Karena subsidi yang selama ini dikeluarkan tidak tepat sasaran atau untuk orang mampu, sehingga perlu dialihkan. Sebab kan tidak adil. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan?
Sugeng Dorong Pengalihan Subsidi BBM
JAKARTA (31 Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menyatakan selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati kalangan mampu, sehingga perlu dialihkan. Menurutnya, bahkan total BBM subsidi yang tidak tepat sasaran mencapai sekitar 70%-80%. "Maka dari itu harga BBM harus disesuaikan. Karena subsidi yang selama ini dikeluarkan tidak tepat sasaran atau untuk orang mampu, sehingga perlu dialihkan. Sebab kan tidak adil. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan? Jadi, subsidi dikurangi dan direlokasi untuk yang tidak punya kendaraan,” kata Sugeng dalam
Keuangan Negara akan Jebol Akibat Subsidi BBM
JAKARTA (25 Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menyebut keuangan negara jebol untuk subsidi BBM. Hal itu karena harga minyak dunia jauh melebihi proyeksi awal APBN 2022. Pemerintahpun berencana menaikkan harga BBM karena subsidi APBN 2022 jauh melebihi perkiraan. “Keuangan negara harus kita akui jebol. Hari ini dengan kuota 23 juta kiloliter itu asumsinya semua meleset. ICP, Indonesia Crude Price, yang semula dipatok US$63 per barel meleset menjadi rata-rata US$104,9 per barel,” kata Sugeng dalam acara Hotroom di Metro TV, Rabu (24/8). Total subsidi
NasDem Minta Pemerintah Hati-Hati Sampaikan Info Kenaikan Harga BBM
JAKARTA (24 Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam memberikan informasi terkait kenaikan harga BBM subsidi. Sinyal kenaikan harga BBM subsidi membuat masyarakat melakukan panic buying di SBPU. "Mohon maaf saya kritik Menko Marves, Luhut Pandjaitan, yang mengumumkan bahwa minggu depan akan ada kenaikan harga BBM. Ini terjadi rush (serbuan) di mana-mana, di pom bensin Pertamina, khususnya di-rush oleh pengguna pertalite," kata Sugeng di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/8). Legislator NasDem itu menjelaskan, penyerbuan pembeli BBM subsidi tersebut memengaruhi
Sugeng Desak Kemenperin Validasi Data Pelaku IKM
JAKARTA (23 Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mendesak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar melakukan validasi data seluruh pelaku dan tenaga kerja industri kecil menengah (IKM). Dengan validasi data, bisa diketahui kebutuhan bahan baku bagi kemajuan IKM. "Komisi VII DR RI meminta Menperin untuk melibatkan dinas Perindustrian di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan validasi seluruh data sentra dan unit usaha, serta tenaga kerja IKM," ujar Sugeng saat membacakan poin kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menperin, Agus Gumiwang, di