NasDem Ingin Pengganti Firli Jauh Lebih Baik
JAKARTA (16 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mengatakan, Partai NasDem menginginkan pengganti Firli Bahuri jauh lebih baik. Menurut Taufik, proses seleksi pimpinan KPK kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. "Ketika kita membuat fit and proper test, seleksi melalui pansel lebih dulu. Ini merupakan satu usulan yang sangat patut dipertimbangkan, dengan alasan agar kita bisa memperbaiki kembali kualitas pengajuan nama-nama, pengganti Pak Firli," tutur Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1). Hingga saat ini, tambah Taufik, Fraksi Partai NasDem
Sahroni Yakin Polisi Siap Hadapi Praperadilan Firli
JAKARTA (29 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meyakini Polda Metro Jaya siap menghadapi praperadilan yang diajukan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri atas penetapannya sebagai tersangka. "Tidak ada soal kalau yang bersangkutan mengajukan praperadilan. Itu kan hak. Namun, jika mengikuti proses yang ada, saya yakin Polda Metro Jaya pasti siap menghadapi tahapan tersebut," kata Sahroni, Selasa (28/11). Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu menilai sejauh ini penetapan tersangka Firli oleh Polda Metro Jaya tidak
Sahroni Minta Firli Mundur dari Ketua KPK
JAKARTA (23 November): Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Ketua KPK Firli Bahuri mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. "Mengingat statusnya saat ini, Pak Firli seharusnya berinisiatif untuk segera mengajukan pengunduran diri," kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (23/11). Legislator NasDem ini meminta Polri turut memeriksa pimpinan KPK yang lain guna menghasilkan penyelidikan yang tuntas dan maksimal. "Polri harus melibatkan pimpinan KPK yang lain, periksa mereka terkait apa yang dilakukan oleh ketua KPK. Mungkin pimpinan yang lain bisa jadi tidak tahu
Taufik Basari Pertanyakan Independensi KPK dalam Kasus SYL
JAKARTA (16 Oktober): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai banyak kejanggalan pada proses hukum yang dilakukan KPK terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Menurutnya, penanganan dugaan korupsi itu terkesan dipaksakan. "Terlalu banyak hal yang janggal dan merusak nalar hukum kita. Saya selama ini selalu mendukung kerja-kerja KPK. Namun, kenapa dalam perkara ini cara penanganannya seperti ini? Ada apa dengan KPK?" tanya Taufik di Jakarta, Sabtu (14/10). Ia mengatakan, pertanyaan itu muncul karena penanganan dugaan rasuah yang terkesan
Banyak Uang Negara Diselamatkan, NasDem Nilai KPK Masih Efektif
JAKARTA (23 Agustus): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejauh ini cukup memuaskan dengan mengungkap berbagai kasus korupsi. Menurutnya, usulan pembubaran lembaga antirasuah ini harus melihat rekam jejak kinerja. "Selama ini jelas KPK mengerjakan fungsinya dengan baik. Kasus yang dibongkar dan ditangani sangat banyak dan sangat besar uang negara yang diselamatkan. Saya rasa efektivitas KPK masih sangat oke," ujar Sahroni, Selasa (22/8). Legislator NasDem itu mengatakan, usulan pembubaran KPK dapat disampaikan seluruh pihak untuk memperbaiki suatu lembaga. Meski
NasDem Tegaskan KPK Masih Dibutuhkan
JAKARTA (22 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menekankan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih sangat dibutuhkan. Hal ini merespons pernyataan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, yang mengungkap pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan lembaga antirasuah itu. "Saat ini kita masih membutuhkan KPK ya, terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang ada, kita masih membutuhkan KPK," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8). Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPP Partai
Anggaran Bertambah, NasDem Minta KPK Tingkatkan Kinerja
JAKARTA (11 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta KPK memanfaatkan sebaik mungkin dan bisa mempertanggungjawabkan penambahan anggaran yang telah disetujui DPR. Komisi III DPR menyetujui pengajuan penambahan anggaran KPK sebesar Rp432.071.115.000. Penambahan anggaran itu untuk belanja pegawai (tunjangan kinerja dan khusus) serta pembelian alat teknologi informasi. Sahroni menyampaikan, alasan utama disetujuinya penambahan anggaran tersebut karena kinerja bagus yang ditunjukkan KPK selama ini. "Jika dilihat ke belakang, penambahan anggaran ini adalah hal wajar demi meningkatkan kapasitas KPK dalam pemberantasan korupsi," ujar Sahroni dalam keterangannya,
Audit Profesional, Akuntabel dapat Cegah Korupsi
JAKARTA (30 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni sependapat dengan prinsip KPK yang dikemukakan dalam forum G20 Anti-Corruption Working Group, bahwa audit merupakan salah satu unsur pencegahan korupsi. Menurut Sahroni, audit profesional dan akuntabel wajib dilaksanakan. Tidak hanya pada sektor pemerintah, audit juga harus dilakukan terhadap sektor swasta. "Kalau auditnya transparan, maka korupsi tidak hanya bisa diidentifikasi, namun juga dicegah," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu (30/3). Legislator NasDem itu mendukung upaya KPK meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga untuk mewujudkan audit
Sahroni Minta KPK Tidak Terganggu Isu dan Opini
JAKARTA (29 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mempertahankan kinerja yang dinilai cukup baik selama memimpin lembaga antirasuah itu. Pesan tersebut disampaikan Sahroni menanggapi catatan akhir tahun yang disampaikan Firli di akun Twitter @firlibahuri. Firli menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa menangani semua kasus korupsi. “Jangan ter-distract (terganggu) oleh isu-isu maupun opini yang membuat penanganan korupsi jadi memble. Masyarakat juga nantinya akan melihat sendiri kok prestasi dan kinerja kita. Jadi, tolong jangan politisasi KPK,” kata
Pengembalian Aset Hasil Korupsi Harus Jadi Perhatian KPK
JAKARTA (20 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung Ketua KPK, Firli Bahuri menyempurnakan metode penanganan korupsi di Indonesia. Legislator NasDem itu menilai kinerja Firli sudah cukup baik, karena tidak hanya fokus pada upaya penangkapan. "Jadi memang beliau ini memberantas korupsi tanpa gaduh. Tetapi mau gaduh atau senyap, kan yang penting uang negara selamat,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/12). Menurut Sahroni, strategi KPK saat ini sudah cukup komprehensif. KPK tidak fokus pada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tersangka koruptor yang kemungkinan besar