Lestari Moerdijat Tag

JAKARTA (24 Januari): Upaya meningkatkan penanganan dan penuntasan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus mendapat perhatian serius demi memutus rantai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. "Kasus-kasus kekerasan yang tidak tertangani, tidak hanya melukai individu korban tetapi juga menciptakan efek domino ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan lemahnya perlindungan. Akibatnya, korban enggan bersuara sehingga memperkuat siklus kekerasan berulang," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/1/2025). Data Komnas Perempuan, sepanjang 2024 terjadi 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut,

JAKARTA (23 Januari): Langkah penyempurnaan sistem penerimaan murid baru harus mampu mewujudkan peningkatkan layanan pendidikan yang inklusif, demi membuka kesempatan belajar yang sama bagi setiap anak bangsa. "Peningkatan layanan pendidikan yang lebih inklusif harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya mempermudah akses masuk pada masa penerimaan murid baru, tetapi juga harus dipersiapkan dengan baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/1/2025). Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Biyanto, pada Kongres Pendidikan Nahdatul Ulama di

JAKARTA (22 Januari): Membangun kerja sama skala global harus menghadirkan manfaat bagi berbagai sektor pembangunan, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi dan investasi semata. "Aspek perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, dan perdamaian dunia mesti menjadi basis dalam perluasan kerja sama global kita," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (22/1/2025), bertajuk Setelah Indonesia Gabung BRICS: Peluang dan Manfaat Ekonomi Apa Saja yang Kita Dapatkan? Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Arif

JAKARTA (21 Januari): Pemanfaatan data yang akurat dan kolaborasi dengan lembaga terkait harus dikedepankan untuk mengakselerasi sejumlah program prioritas dalam proses pembangunan nasional. "Pemanfaatan data yang akurat dan kolaborasi yang kuat antarkementerian dan lembaga merupakan langkah strategis dalam upaya mengakselerasi pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/1/2025). Pada Senin (20/1) lalu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat menjalin kerja sama untuk memperkuat pengelolaan program makan bergizi gratis (MBG). Sejak 2021, Kemendukbangga/BKKBN

JAKARTA (20 Januari): Perbaikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus segera dilakukan demi peningkatan kualitas layanan pendidikan kepada setiap warga negara. "Menjelang tahun ajaran baru proses penerimaan peserta didik baru harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, tentu saja harus lebih baik pelaksanaannya dari tahun-tahun sebelumnya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/1/2025). Pada Jumat (17/1), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan skema baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kepada Presiden Prabowo Subianto. Skema yang disampaikan secara tertulis

JAKARTA (19 Januari): Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana abadi pendidikan merupakan langkah penting untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di Tanah Air. "Saya berharap optimalisasi pemanfaatan dana abadi pendidikan yang sedang dilakukan pemerintah dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi setiap anak bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/1/2025). Akhir tahun lalu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengungkapkan bahwa pihaknya sedang meneliti secara seksama berbasis data terkait optimalisasi pemanfaatan dana abadi pendidikan yang dipergunakan oleh Lembaga Pengelola Dana

JEPARA (17 Januari): Gelar Pahlawan Nasional untuk Ratu Kalinyamat merupakan buah kolaborasi yang kuat dari semua pihak, yang berjuang tanpa lelah untuk mengangkat nilai-nilai perjuangan Ratu Jepara itu agar bisa diteladani oleh setiap anak bangsa. "Sejak 2018 bersama dengan berbagai unsur masyarakat, akademisi, dan sejumlah tokoh, kami berkolaborasi sehingga memungkinkan menjalani proses yang panjang untuk mewujudkan Ratu Kalinyamat mendapat gelar Pahlawan Nasional," ungkap Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, seusai menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sebagai Penggagas Pengusulan Ratu Kalinyamat Menjadi Pahlawan

JAKARTA (16 Januari): Upaya peningkatan pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat harus mampu direalisasikan demi keberlanjutan proses pembangunan nasional yang lebih baik. "Saya mendorong agar berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memastikan kualitas kesehatan masyarakat yang baik harus konsisten dilakukan dalam proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/1/2025). Pada Rabu (15/1) lalu, Indonesia dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sepakat bekerja sama membangun sistem kesehatan nasional yang lebih baik melalui penerapan General Programme of Work

JAKARTA (14 Januari): Upaya pencegahan pernikahan usia dini harus konsisten ditingkatkan dengan melaksanakan sejumlah kebijakan yang ada melalui langkah yang sistematis. "Sejumlah kebijakan terkait pencegahan pernikahan usia dini sebenarnya sudah tersedia. Pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan adalah pemahaman para pemangku kepentingan dan masyarakat terkait implementasi sejumlah kebijakan tersebut," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/1/2025). Data United Nations Children's Fund (Unicef) tahun 2023 mengungkap terdapat 25,53 juta perempuan di Indonesia yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Indonesia menduduki