Lestari Moerdijat Tag

JAKARTA (30 Desember): Implementasi pendidikan inklusif di sekolah harus diwujudkan dengan konsisten serta meningkatkan dukungan masyarakat dan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara. "Pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait kesamaan hak para penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan pendidikan harus terus ditingkatkan, agar dukungan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi setiap warga negara dapat diperluas," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/12). Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus /PMPK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan, hasil

JAKARTA (29 Desember): Upaya penurunan angka pernikahan usia dini harus konsisten dilakukan demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berdaya saing demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Tren penurunan angka pernikahan dini harus konsisten direalisasikan. Tantangan di sektor politik dan ekonomi nasional yang diperkirakan meningkat di tahun depan, menuntut para pemangku kepentingan berkerja lebih keras untuk mencegah pernikahan usia dini terjadi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/12/). Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pada tahun 2021 terjadi 63 ribu kasus

JAKARTA (27 Desember): Edukasi kebencanaan sejak dini kepada masyarakat harus menjadi bagian penting dalam proses pendidikan mengingat Indonesia merupakan wilayah yang dikelilingi rangkaian gunung berapi yang berpotensi memicu bencana alam. "Kepedulian terhadap potensi bencana di lingkungan kita masing-masing harus konsisten dibangun melalui edukasi sejak dini terhadap kebencanaan kepada masyarakat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/12). Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan pada 2021 terjadi sebanyak 4.042 kali bencana, pada 2022 tercatat 3.544 kali. Lalu pada 2023 terdapat 5.400 bencana,

JAKARTA (26 Desember): Keberpihakan terhadap eksistensi masyarakat adat harus diwujudkan dengan langkah nyata demi mendorong upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, sebagai bagian dari proses pembangunan nasional. "Konsistensi para pemangku kepentingan di negeri ini sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan dan melestarikan eksistensi masyarakat adat dalam upaya pemajuan kebudayaan yang diamanatkan undang-undang," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/12). Pada pertemuan dengan Masyarakat Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) di Jakarta, Senin (23/12) lalu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pentingnya peran masyarakat adat kerajaan di

JAKARTA (23 Desember): Upaya menanamkan pola hidup sehat sejak dini melalui proses pendidikan di rumah dan sekolah, harus mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. "Langkah pemerintah untuk memberikan penanaman pola hidup sehat sejak dini kepada para pelajar dalam proses belajar mengajar harus didukung semua pihak," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/12). Beberapa pekan lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti di hadapan para guru anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) membocorkan pelaksanaan sejumlah

JAKARTA (22 Desember): Peningkatan peran dan kepemimpinan perempuan dalam kehidupan berbangsa merupakan bagian dari upaya mengakselerasi pencapaian sejumlah target pembangunan nasional. "Peringatan Hari Ibu harus menjadi momentum peningkatan kesadaran kita sebagai bangsa bahwa peningkatan peran dan kepemimpinan perempuan dalam keseharian, merupakan langkah penting untuk mengakselerasi proses pembangunan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/12), dalam rangka Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember. Pada tahun ini, pemerintah mencanangkan tema 'Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya, Menuju Indonesia Emas 2045'. Menurut Lestari, peningkatan peran dan

JAKARTA (20 Desember): Bangkitkan kesetiakawanan sosial nasional sebagai bagian upaya mewujudkan nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan kekeluargaan di tengah masyarakat, dalam menjunjung tinggi kedaulatan bangsa. "Momentum peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional kali ini harus mampu dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangkitkan kebersamaan setiap anak bangsa dalam memperkokoh kedaulatan bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (20/12), dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang diperingati setiap 20 Desember. Pada peringatan HKSN tahun ini, pemerintah menetapkan tema Kuatkan Solidaritas Menuju

JAKARTA (19 Desember): Upaya pemberdayaan perempuan dan keluarga harus menjadi perhatian serius semua pihak, sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya generasi penerus bangsa. "Mengedepankan pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keluarga yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, tangguh, dan berdaya saing di masa depan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/12). Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) sepanjang 2023 terdapat 18.200 anak mengalami tindak kekerasan dan 51%-nya terjadi di rumah. Sementara itu,

JAKARTA (18 Desember): Perjalanan liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang aman dan nyaman butuh kesiapan pemerintah dan masyarakat, serta dukungan semua pihak. "Upaya sosialisasi terkait pedoman perjalanan dan ketersediaan posko keselamatan di sejumlah titik rawan harus ditingkatkan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Cerdas Liburan Nataru di Cuaca Ekstrem yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu (18/12). Diskusi yang dimoderatori Irwansyah (Dosen Komunikasi Universitas Indonesia) itu menghadirkan Robby Kurniawan (Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan),