a

libur nataru Tag

JAKARTA (24 Desember): Kesiapan infrastruktur, moda transportasi, dan pengemudi harus benar-benar prima dalam penyelenggaraan sistem transportasi pada masa liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). "Saya kira kesiapan semua moda transportasi yang ada selama masa libur Nataru kali ini harus dipastikan dengan baik, untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tengah arus transportasi antar provinsi yang terus meningkat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/12). Catatan kepolisian mengungkapkan terjadi 183 kasus kecelakaan lalu lintas hingga hari kedua pelaksanaan Operasi Lilin 2024 dalam

JAKARTA (17 Desember): Anggota Fraksi NasDem DPR RI, Nurhadi, merespon ditemukannya kasus pertama varian Omicron di Indonesia. Dia pun meminta pemerintah dan masyarakat untuk tidak lengah, mengingat akan tiba Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). "Masyarakat tetap harus waspada dalam menghadapi penularan virus Corona, terutama varian Omicron, yang terdeteksi lebih cepat menular. Pemerintah tetap waspada jangan lengah adanya jeda libur Nataru," kata Nurhadi, dalam keterangannya, Kamis (16/12). Ketua DPD NasDem Blitar itu juga meminta agar masyarakat tidak mengendurkan protokol kesehatan anti Covid-19. Selain itu,

JAKARTA (13 Desember): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) saat libur Natal dan tahun baru (Nataru) guna mengantisipasi penularan Covid-19. “Masyarakat agar betul-betul taat dengan prokes, menjauhkan dari kerumunan dan tempat-tempat rekreasi yang berpotensi negatif terhadap penyebaran Covid -19,” ujar Irma dalam keterangannya, Senin (13/12). Irma juga meminta kepada Pemerintah Pusat dan daerah agar melaksanakan kontrol ketat terhadap prokes. “Tindak tegas pelanggarnya,” tambahnya. Legislator NasDem itu menilai hal tersebut penting karena munculnya varian baru Covid-19

JAKARTA (9 Desember): Kesiapan pemangku kepentingan di daerah harus benar-benar ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi pergerakan orang secara masif di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). "Keterlibatan para pemangku kepentingan hingga tingkat desa sangat diperlukan untuk membantu upaya pengawasan mobilitas masyarakat yang diperkirakan akan meningkat di masa libur Natal dan Tahun Baru," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/12). Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah relatif rendah di sejumlah provinsi di Jawa dan

JAKARTA (8 Desember): Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmad Gobel mengapresiasi langkah pemerintah yang membatalkan penetapan PPKM level 3 untuk seluruh Indonesia pada masa Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). “Ini langkah yang harus kita apresiasi dan kita dukung,” tegas Rachmad Gobel dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/12). Pada Senin (6/12) Menko Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Panjaitan, mengumumkan pembatalan penerapan PPKM level 3 nasional pada masa Nataru. Dalam situs Kemenko Marinves, Luhut mengatakan, pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan

JAKARTA (7 Desember): Penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbeda level pada pengendalian Covid-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) membutuhkan pengawasan yang lebih cermat dan koordinasi yang baik antardaerah. "Kebijakan penerapan level PPKM yang berbeda, sesuai dengan pencapaian sejumlah indikator pengendalian Covid-19 di setiap daerah cukup sulit dilakukan tanpa pengawasan dan kolaborasi yang baik antarpara pemangku kepentingan di daerah," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/12). Dalam keterangannya secara daring, Senin (6/12), pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM