NasDem Ingin Bulan Depan RUU TPKS Disahkan Jadi UU
JAKARTA (29 Maret): Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai membahas RUU Tindak Pindana Kekerasan seksual (TPKS), Senin (28/3). Pembahasan dipimpin Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar yang merupakan Tim Panja Pemerintah. Anggota Baleg dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni seusai rapat pembahasan RUUTPKS mengatakan, pada hari pertama rapat, telah menuntaskan 70 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hal ini merupakan capaian yang cukup baik dalam pembahasan RUU. “Alhamdulillah hari ini
Lisda Hendrajoni Buka Rakerwil Liga Mahasiswa NasDem Sumbar
PADANG (27 Maret) : Liga Mahasiswa NasDem Komite Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di kantor DPW NasDem Sumbar, Jalan Jhoni Anwar, Padang, Sabtu (26/3). Turut hadir Anggota Fraksi NasDem DPR RI Lisda Hendrajoni yang secara resmi membuka kegiatan tersebut. Lisda menilai Rapat Kerja yang dilakukan Liga Mahasiswa NasDem Sumbar merupakan salah satu bagian dari upaya pembaruan untuk melahirkan ide dan berbagai gagasan baru. Pasalnya kata Lisda generasi muda memiliki ide beragam inovasi dan program untuk masyarakat. "Saya turut mengapresiasi kegiatan yang digagas
Lisda Usulkan Bantuan Ramadan untuk Korban Gempa Pasaman
JAKARTA (22 Maret): Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di gedung Nusantara II kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/3). Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mengungkapkan terima kasihnya kepada BPKH yang telah menyalurkan bantuan untuk korban bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), 25 Februari lalu. “Saya mewakili masyarakat Sumatera Barat, mengucapkan rasa terima kasih atas kepedulian BPKH terhadap para korban gempa yang melanda
RUU TPKS Ditargetkan Rampung Pertengahan Tahun Ini
JAKARTA (18 Maret): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni menyambut baik putusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang telah menunjuk Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersama pemerintah. Menurut Lisda, hal itu juga yang diharapkan sejak awal, pembahasan (RUU TPKS) sudah dilakukan Baleg. “Ya ini tentu kabar baik ya. Artinya sesuai dengan yang kita harapkan. AKD yang ditunjuk adalah Baleg. Karena memang sejak awal, kawan-kawan di Baleg yang terus mengawal dan membahas ini (RUU TPKS),” ungkap
Ekonomi Terpukul, NasDem Minta BPIH tidak Naik
JAKARTA (15 Maret): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni menegaskan, Komisi VIII DPR sedang berjuang agar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022 tidak naik. Lisda memahami kondisi ekonomi masyarakat cukup terpukul karena krisis pandemi Covid-19. Untuk itu, anggota Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI itu akan berjuang untuk meringankan beban masyarakat. "Kami sangat memahami (kondisi masyarakat) sehingga terus kami perjuangkan. Sampai kami cari, bagaimana supaya masyarakat ini tidak menambah (biaya) lagi dengan adanya pandemi ini," ujar Lisda di
Pemerintah Harus Cermat Ubah Status Pandemi Covid-19 ke Endemi
JAKARTA (14 Maret): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mengingatkan pemerintah untuk menimbang secara cermat peralihan status dari pandemi Covid-19 ke endemi. Pemerintah harus siap dengan risiko dan segala kemungkinan terburuk. “Apakah kita sudah siap dengan segala kemungkinan terburuk yang terjadi jika pemerintah menetapkan perubahan status ke endemi?. Jika kita belum siap, sebaiknya jangan mengambil risiko, yang nantinya malah akan memperburuk keadaan. Ini mengingat herd immunity (kekebalan kelompok) yang masih rendah di Indonesia, dan vaksinasi yang belum menyentuh angka 90 persen,” ujar
Lisda Tinjau Lokasi Gempa Pasaman Barat
SIMPANG AMPEK (2 Maret): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni meninjau lokasi gempa bumi di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Simpang Ampek, Kabupaten Pasaman Barat, Sabtu (26/2). Gempa bumi tektonik dengan magnitudo M 6,2 mengguncang wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat, Jumat (25/2). Setelahnya juga terjadi 62 kali gempa susulan. Data korban sementara per Sabtu (26/2) adalah jumlah pengungsi akibat gempa bumi mencapai 16.000 jiwa. Di Kabupaten Pasaman 3.000, dan Kabupaten Pasaman Barat 13.000. Selain itu sebanyak 10 orang meninggal dunia,
Menag Harus Minta Maaf Terkait Pernyataan Kontroversi
JAKARTA (24 Februari): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni mengecam pernyataan Menteri Agama,Yaqut Cholil Qoumas yang seolah membandingkan suara adzan dengan suara gonggongan anjing. Menag harus meminta maaf pada umat muslim karena teledor dalam menyampaikan pernyataan. “Secara pribadi saya mengecam pernyataan Menteri Agama yang menyakiti perasaan umat muslim di Indonesia bahkan seluruh dunia. Sebagai salah satu mitra Komisi VIII DPR, saya sarankan beliau mencabut perkataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam,” tegas Lisda dalam keterangannya, Kamis (24/2). Legislator
Kemenag Perlu Sejukkan Masyarakat
JAKARTA (24 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni meminta Kementerian Agama (Kemenag) lebih bijak dalam mengeluarkan aturan, sehingga suasana di masyarakat menjadi sejuk. Lisda mengemukakan itu menanggapi terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Agama No SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Masjid dan Musala, tertanggal 18 Februari 2022. “Harusnya dalam situasi saat ini pejabat publik lebih bijak dalam mengambil kebijakan, sehingga menimbulkan kesejukan di tengah masyarakat. Bukan malah menimbulkan propaganda, yang menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujar Lisda dalam keterangannya, Kamis (24/2). Legislator
Lisda Minta Pembahasan RUU TPKS Dilakukan Terbuka
JAKARTA (21 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mengatakan keterlibatan masyarakat sangat penting pada pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ia mengapresiasi sejumlah ormas yang menyuarakan agar masyarakat dilibatkan dalam pembahasan bakal beleid itu. Salah satunya Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual. “Seluruh pihak harus dilibatkan. Termasuk organisasi kemasyarakatan, khususnya organisasi yang terlibat langsung dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Saya apresiasi dan satu suara dengan ormas tersebut,” ungkap Lisda dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/2). Legislator NasDem itu mengatakan sebelumnya