Lisda Hendrajoni Tag

JAKARTA (9 September): Program Indonesia Pintar (PIP) melalui jalur aspirasi Komisi X DPR RI sangat membantu untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam akses pendidikan. Dengan memberikan bantuan kepada pelajar dari keluarga kurang mampu, program ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan layak. "Dukungan finansial dari bantuan PIP juga dapat mendorong pelajar untuk meraih prestasi akademis yang lebih baik. Dengan bebas dari beban biaya pendidikan, pelajar dapat lebih fokus pada pembelajaran dan pengembangan diri. Ini membuka peluang bagi mereka untuk mengejar cita-cita dan meraih

PADANG (5 September): Anggota Komisi X DPR RI, Lisda Hendrajoni menilai pendidikan merupakan pondasi utama pembangunan di Indonesia. Oleh karenanya, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus terus dilakukan, termasuk melalui bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). "Bantuan PIP telah menjadi penopang bagi banyak pelajar di Sumatra Barat, karena memberikan akses lebih luas bagi pelajar. Dengan adanya program tersebut, biaya pendidikan seperti uang sekolah, buku, dan seragam tidak lagi menjadi beban berat bagi keluarga, sehingga memungkinkan lebih banyak anak untuk mengakses pendidikan yang berkualitas," ungkap Lisda dalam

PADANG (16 Agustus): Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni mengucapkan selamat kepada anggota DPRD Pesisir Selatan, Sumatra Barat yang baru diambil sumpah dan janjinya sebagai anggota DPRD terpilih periode 2024-2029. Lisda yang hadir di acara pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Pesisir Selatan di Gedung Painan Convention Center, Kamis (15/5) itu juga dihadiri Gubernur Sumatra Barat yang diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Novrial serta sejumlah pejabat di lingkup Forkopimda Pesisir Selatan. "Selamat kepada para anggota DPRD Pesisir Selatan yang baru saja diambil sumpah

PAINAN (2 Agustus): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni menyambangi dan memberi bantuan kepada korban kebakaran yang melanda satu unit rumah di Kenagarian Siguntur Tua, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Jumat (26/7). Anggota Komisi X DPR yang kebetulan tengah melakukan kunjungan di dapilnya itu langsung menyambangi lokasi rumah milik Nofri Chan. Selain kehilangan harta benda dan tempat tinggal, anak-anak mereka juga mengalami trauma atas peristiwa tersebut. Kedatangan Lisda bersama suaminya Hendrajoni, disambut hangat oleh masyarakat Siguntur. “Yang sabar ya. Semoga

JAKARTA (24 Juli): Pemerintah harus lebih intens dalam memperhatikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa khususnya di bidang pendidikan, terutama masalah ketimpangan pendidikan yang terjadi saat ini. “Tidak hanya di daerah, bahkan di kota-kota besar ketimpangan pendidikan menjadi polemik yang muncul anak saat ini. Mari kita jadikan peringatan HAN (Hari Anak Nasional) ke-40 sebagai momentum menyelamatkan anak sebagai generasi penerus bangsa dari permasalahan ketimpangan pendidikan ini,” ujar anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni dalam keterangannya, Selasa (23/7). Lisda mengungkapkan, peringatan HAN menjadi momentum

JAKARTA (23 Juli): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menyambut baik kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa pada jenjang sekolah menengah atas (SMA). Para siswa akan lebih fokus ke minat dan bakat sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Kebijakan tersebut akan mulai diterapkan pada Tahun Ajaran 2024/2025.  Penghapusan jurusan di SMA itu sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka yang sudah diimplementasi secara bertahap sejak 2021. "Kebijakan Kemendikbudristek terkait penghapusan

JAKARTA (22 Juli): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, memberikan respons positif terhadap program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi seluruh jalur seleksi masuk perguruan tinggi, termasuk jalur mandiri. “Ya sesuai dengan yang disampaikan Sekjend Kemendikbudristek beberapa waktu lalu bahwa program KIP Kuliah diperbolehkan bagi seluruh jalur seleksi masuk perguruan tinggi. Artinya, ini membuka peluang yang lebih besar bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan program tersebut,” ujar Lisda, Minggu (21/7). Ia berharap informasi mengenai beasiswa itu disosialisasikan secara masif sehingga tidak ada

BANDA ACEH (15 Juli): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menyayangkan adanya persoalan pendidikan di Indonesia yang belum terselesaikan. Lisda menegaskan terdapat ketimpangan antara sekolah favorit dan tidak, sehingga orangtua murid akan berlomba memasukkan anak mereka ke sekolah favorit. Melihat kenyataan itu, Lisda menilai hal tersebut harus menjadi perhatian bersama agar bagaimana dunia pendidikan seharusnya bisa menambah jumlah sekolah dengan sarana dan prasarana yang merata dan memadai. "Persoalannya saat ini, bagaimana peran negara hadir? Adakah niat baiknya atau tidak? Apakah dalam

JAKARTA (7 Juli): Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni menolak dengan tegas wacana pinjaman online (Pinjol) untuk pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa. Cara itu sama saja dengan “menyelesaikan masalah dengan masalah”, karena pinjol akan mendatangkan masalah baru. “Saya tegaskan menolak wacana pinjaman online untuk pembayaran UKT. Ini sama saja dengan menyelesaikan masalah dengan masalah. Karena jelas akan menimbulkan masalah baru, dan akan membebankan mahasiswa bahkan untuk waktu jangka panjang,” ungkap Lisda dalam keterangannya, Sabtu (6/7). Ia mengatakan, jika wacana itu tetap dijalankan, mahasiswa

JAKARTA (4 Juli): Fraksi Partai NasDem DPR RI dapat menerima dan menyetujui 25 RUU Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Kepulauan Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk menjadi RUU Usulan DPR RI. Fraksi Partai NasDem juga menyetujui 27 RUU yang ada di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. "Fraksi Partai NasDem dapat menerima dan menyetujui untuk menjadi RUU Usulan DPR RI yang selanjutnya dibahas ke pembicaraan tingkat I sesuai mekanisme pembentukan undang-undang," demikian kesimpulan pendapat Fraksi Partai