Mafia Tanah makin Menjadi, Sahroni Minta Polda Metro Beri Atensi Khusus
JAKARTA (27 Juli): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Polda Metro Jaya bergerak cepat menangkap komplotan mafia tanah di DKI Jakarta. Aksi para mafia tanah mengkhawatirkan dan telah memakan banyak korban. Polri disarankan bekerja sama antarinstansi agar operasi berjalan efektif dan lancar. Sahroni mengungkapkan, terdapat sejumlah warga mengadu ke Polda Metro Jaya karena telah menjadi korban mafia tanah di Cilangkap, Jakarta Timur. Total kerugian yang mereka alami diprediksi mencapai Rp6 miliar. "Pertama, tangkap komplotannya. Dalam hal ini, polisi bisa bekerja sama dengan Kemenkumham,
Polri Harus Usut Tuntas Jaringan Mafia Tanah
JAKARTA (27 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni meminta Polri memberantas mafia tanah yang kian meresahkan masyarakat. Ia mendorong Korps Bhayangkara bekerja maksimal demi mencegah para mafia tanah beraksi lagi. “Kasus mafia tanah ini nyata, keberadaannya sangat meresahkan masyarakat, karena tidak sedikit laporan yang masuk terkait hal ini," kata Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat (24/12). Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu menyebut pergerakan mafia tanah sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan catatan
Perlu Penyelesaian Komprehensif Mafia Tanah
JAKARTA (18 November): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan mafia tanah harus diselesaikan secara komprehensif. Notaris yang mendapat kuasa dari pemerintah seharusnya punya peran mencegah mafia tanah. "Mafia tanah memang harus diselesaikan secara komprehensif, tidak bisa parsial kalau kita mau memberantas. Bukan hanya BPN (Badan Pertanahan Nasional), tapi juga keterlibatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan notaris. Semua harus punya komitmen yang sama untuk memberantas mafia tanah," kata Saan di Jakarta, Rabu (17/11). Legislator NasDem itu menyoroti dugaan keterlibatan notaris dalam kasus mafia