NasDem Gelar FGD Perkembangan Ekonomi, Pangan, dan Geopolitik Dunia
JAKARTA (8 Juni): DPP Partai NasDem menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Pra-Rakernas, dengan tema 'Perkembangan Ekonomi, Pangan, dan Geopolitik Dunia', di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/6). Hadir memberikan keynote speech, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Sedangkan narasumber ialah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Andi Widjajanto; Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia) Arsjad Rasjid; Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia
NasDem Dukung Penguatan Pengawasan KPPU
JAKARTA (7 Juni): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menegaskan perlunya penguatan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari segi dukungan anggaran, terutama dukungan anggaran dalam program pengawasan persaingan usaha. Diketahui, KPPU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp100 miliar. "KPPU dengan anggaran sekitar Rp100 miliar, maka anggaran pengawasannya cuma Rp15 miliar. Lalu kita minta KPPU mengungkap, membongkar mafia minyak goreng. Ini logikanya dimana?," kata Martin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam),
Komisi VI DPR Setujui Pagu Indikatif Mitra Kerja Tahun 2023
JAKARTA (6 Juni): Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran 2023 untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung memaparkan persetujuan tersebut dengan rincian, pagu indikatif BP Batam tahun 2023 sebesar Rp1,7 triliun dengan usulan tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp386 miliar untuk mendanai kegiatan prioritas nasional di BP Batam. Untuk BPKS Sabang, tambah
NasDem Desak Bappebti Buka Pusat Pengaduan Masyarakat dalam 30 Hari
JAKARTA (27 Mei): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung mendesak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) membangun pusat pengaduan untuk para korban robot trading, selambat-lambatnya dalam 30 hari ke depan. "Itu yang sekarang jadi keresahan masyarakat. Mereka (korban) tidak tahu harus mengadu ke mana," ujar Martin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/5). Menurut Legislator NasDem itu, masyarakat yang menjadi korban robot trading selama ini kebingungan untuk melapor, karena belum adanya pusat pengaduan. "Soal robot trading, sudah ratusan ribu orang jadi korban. Ini
NasDem Minta Bappebti Tingkatkan Pengawasan Robot Trading
JAKARTA (25 Mei): Komisi VI DPR RI mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap modus-modus baru penawaran investasi dengan robot trading. "Komisi VI DPR meminta Bappebti membangun layanan online atau call centre dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelewengan yang terjadi, termasuk pelarangan penjualan langsung dalam marketplace,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5). Legislator NasDem itu juga meminta
Martin Harap Rute Baru Citilink di Sumut Tingkatkan Ekonomi Warga
GUNUNGSITOLI (24 Mei): Maskapai Citilink Indonesia membuka rute penerbangan baru Bandara Kualanamu, Deli Serdang-Bandara Binaka Gunungsitoli (PP), dan Bandara Kualanamu-Bandara Ferdinand Lumban Tobing, Sibolga, Tapanuli Tengah (PP), mulai Senin (23/5). Dibukanya rute tersebut merupakan dorongan dari anggota DPR RI dari Dapil Sumatra Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat), Martin Manurung
Martin Apresiasi Dicabutnya Larangan Ekspor CPO dan Migor
JAKARTA (20 Mei): Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi NasDem, Martin Manurung mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencabut kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng (migor). "Saya mengapresiasi Presiden yang sudah mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak termasuk dari DPR," ujar Martin Manurung dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/5). Menurut Martin, jarak waktu satu bulan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng ini sudah lebih dari cukup untuk melihat dan memetakan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. "Larangan ekspor oleh Presiden itu sebagai shock
Martin Manurung Beri Hadiah Lomba Cerdas Cermat di Toba
BALIGE (20 Mei): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung memberikan sejumlah hadiah untuk pemenang lomba cerdas cermat tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Toba, Sumatera Utara (Sumut) yang diselenggarakan Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Toba. Lomba diselenggarakan di Institut Teknologi Del, Balige, Kabupaten Toba, Sumut, Kamis (19/5). Hadiah berupa uang pembinaan tersebut merupakan dana pribadi Martin yang diserahkan melalui Tim Martin Manurung Centre (MMC). Legislator NasDem itu dalam keterangannya mengatakan, kompetisi semacam itu harus terus dilaksanakan untuk memicu para pelajar agar berprestasi. Ia berharap, adanya
NasDem Minta Pemerintah Akhiri Kebijakan Larangan Ekspor CPO
JAKARTA (18 Mei): Pemerintah dinilai sudah bisa mengakhiri kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) sebagai langkah untuk memberikan efek jera kepada oknum eksportir dengan menghadirkan kebijakan baru. Penegasan tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung, Selasa (17/5) mengomentari kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil yang diberlakukan sejak 28 April 2022. “Hasil rapat Komisi VI DPR pada Januari itu sebenarnya sudah sangat komprehensif dengan menerapkan Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO)
NasDem Nilai Larangan Ekspor Minyak Goreng Shock Therapy
JAKARTA (26 April): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menilai larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng yang diberlakukan pemerintah, merupakan shock therapy yang diperlukan. “Ini shock therapy yang memang dalam kondisi saat ini diperlukan, mengingat permasalahan minyak goreng sudah berlangsung berbulan-bulan. Kita melihat sampai saat ini harga dan pasokan yang ada di pasar belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kebijakan pemerintah,” ujar Martin dalam keterangannya, Senin (25/4). Selain itu, tambah Legislator NasDem itu, kebijakan larangan ekspor tersebut juga sebagai langkah