a

Muhammad Farhan Tag

BANDUNG (11 Juni): Bandung Open Swimming Tournament 2022 memperebutkan Piala Muhammad Farhan resmi berlangsung di Stadion Renang UPI, Jumat (10/6). Perhelatan dengan total hadiah puluhan juta rupiah itu dihadiri Wakil Bidang Pemuda dan Olahraga DPW NasDem Jabar Syafrul Rizal Nurzaman. Hadir pula Ketua DPD NasDem Kota Bandung Rendiana Awangga. Dalam acara yang berlangsung meriah hingga Minggu (12/6) itu Syafrul berharap kejuaraan tersebut dapat menjadi pembinaan prestasi olahraga renang Jabar ke depannya. "Congratulation kepada para pemenang Piala Muhammad Farhan Swimming Tournament 2022," kata Syafrul dalam keterangannya, Sabtu

JAKARTA (3 Juni): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan, pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto di NasDem Tower, Rabu (1/6), adalah silaturahmi dua orang sahabat untuk merajut persatuan bangsa dalam bingkai kebangsaan. "Yang menarik dari pertemuan dua tokoh bangsa ini adalah tidak mengedepankan kompetisi, belum juga ada pernyataan koalisi. Bahwa ini merupakan silaturahmi dalam bingkai kebangsaan. Jadi tujuannya, merajut persatuan bangsa dalam bingkai kebangsaan," kata Farhan dalam sebuah diskusi di TV swasta, Kamis (2/6). Terkait

JAKARTA (30 Mei) : Anggota Fraksi NasDem DPR RI Muhammad Farhan tak henti-hentinya mengajak publik untuk terus mendoakan keselamatan Emmeril Khan Mumtadz (Eril) putra sulung Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang hilang saat berenang di Sungai Aare, Swiss akhir pekan lalu. "Pada saat sekarang ini sahabat saya yang juga Gubernur Jabar sedang dilanda musibah. Mudah-mudahan mukjizat Allah akan terjadi memberikan yang terbaik untuk Eril," kata Farhan, Minggu (29/5). Di setiap kesempatan Farhan yang merupakan sahabat dekat Ridwan Kamil itu juga selalu mendoakan dan mengikuti informasi terkini seputar

BANDUNG (30 Mei): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengapresiasi kinerja Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Kota Bandung yang telah menggandeng musisi lokal guna meningkatkan konsistensi konten siaran. “Konten siaran RRI ini sebetulnya diharapkan konsistensi. Maaf kalau istilah saya agak kurang enak, RRI Bandung adalah 'random of the last resource' . Mengapa saya katakan demikian, karena radio swasta sekarang ini sudah megap-megap, sudah tidak dapat iklan lagi,” kata Farhan saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/5). Farhan

JAKARTA (27 Mei): Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan mengatakan Rapat Panja Komisi I DPR RI dengan pemerintah terkait RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada 24-25 Mei, baru sebatas hal nonsubtansial. Sedangkan untuk hal yang subtansial akan dibahas pada rapat 13 Juni mendatang. “Jadi dua hari, panja dan pemerintah membahas redaksionalnya dulu, ganti peristilahan, titik koma, dua hari itu dituntaskan. Substansial akan dibahas di 13 Juni,” kata Farhan, dalam keterangannya, Jumat (27/5). Farhan menjabarkan, masih alotnya pembahasan RUU PDP ialah terkait status lembaga pengawas pengguna

JAKARTA (25 Mei): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menilai perdamaian antara Rusia dan Ukraina masih jauh. Hal itu karena Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky masih memiliki syarat yang tidak bisa dipenuhi Rusia. "Apakah prospek perdamaian Rusia-Ukraina ada? Masih jauh sekali. Presiden Zelensky masih memiliki syarat yang tidak mungkin dipenuhi (Rusia)," kata Farhan dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema 'Menuju Perdamaian Rusia-Ukraina', secara virtual, Rabu (25/5). Farhan mengatakan, syarat dari Zelensky untuk perdamaian ialah ingin duduk dan bernegosiasi langsung dengan Presiden

JAKARTA (23 Mei): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan masih ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan analog switch off (ASO) dalam rangka transformasi digitalisasi penyiaran. Permasalahan yang ada di antaranya adalah biaya sewa multipleksing penyiaran untuk lembaga penyiaran lokal berbasis komunitas yang masih terlalu mahal. "Biaya sewa multipleksing penyiaran untuk lembaga penyiaran lokal berbasis komunitas itu terlalu mahal. Rata-rata perbulan mesti bayar sewa Rp30 juta, kemahalan. Jadi, lagi diupayakan mencari formula baru untuk menurunkan harga itu, khusus untuk lembaga penyiaran lokal

JAKARTA (15 Mei): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menilai kehadiran Indonesia di KTT ASEAN-Amerika Serikat (AS) sangat penting. “Kita (Indonesia) datang ke sana dengan lion heart (sangat berani) tapi juga sebagai koordinator kerja sama ASEAN,” kata Farhan dalam program Crosscheck Medcom.id , Minggu (15/5). Farhan mengatakan, Presiden Jokowi tidak hanya mendorong kepentingan ASEAN di AS, namun juga menjalankan misi khusus menyukseskan Presidensi G20. “Indonesia punya misi terhadap AS dalam menyukseskan Presidensi G20,” ujarnya. Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung,

BANDUNG (12 Mei): Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi), Muhammad Farhan mengatakan pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) oleh pihak swasta adalah jalan terbaik agar tidak menjadi aset mangkrak. Stadion GBLA di Kota Bandung, Jawa Barat bakal dikelola swasta untuk pemeliharaan dengan masa kerja 30 tahun. GBLA diproyeksikan menjadi kawasan sport tourism center selain menjadi kandang klub sepak bola Persib Bandung. "Pengelolaan GBLA oleh swasta jadi solusi terbaik bagi semua pihak. Kita harapkan nanti, Pemkot Bandung akan mendapat

JAKARTA (12 Mei): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan meminta pemerintah serius menangani dan membongkar jaringan terkait lima orang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi fasilitator dana untuk kelompok teror Islamic State (ISIS). "Fokus pada pengembangan jaringan. Rasanya mereka adalah bagian dari sebuah jaringan yang lebih besar," kata Farhan dalam keterangannya, Rabu (11/5). Farhan menilai kelima WNI tersebut hanya sebagian kecil dari penghimpun dana bagi ISIS. Ia meyakini, ada kelompok besar yang mengendalikan kelima WNI tersebut. "Saya sangat berharap otoritas penegak hukum